Freeport Tidak akan Bayar Dividen Rp 1 Triliun ke Pemerintah

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan tidak akan membayar dividen kepada Pemerintah sebagai pemegang 9,36 persen saham perusah...

PT Freeport Indonesia Bayar Royalti ke Kantor Pajak Senilai USD 27 Juta

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jendral Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan dan PT Freeport Indone...

Dana Otsus Sudah Dikirim ke Kabupaten dan Kota

KOTA JAYAPURA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua saat ini  telah menggelontorkan lebih dari Rp 1 Trilyun D...

Wempi Wetipo Klaim Pengalihan Aset jadi Penghalang Meraih Opini WTP dari BPK

KOTA JAYAPURA - Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo menyatakan pihaknya saat ini sangat kesulitan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pa...

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akui Penyerapan Anggaran 2015 Minim

KOTA JAYAPURA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengakui, penyerapan anggaran 2015 masih minim. Kepala BPK...

Banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Belum Sumbangkan Pendapatan

KOTA JAYAPURA - "Holding Company" yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sama sekali belum menyumbangkan Pendapatan Asli...

Hery Dosinaen Klaim Dana Otsus Tahap Pertama Cair 30 Persen

KOTA JAYAPURA - Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengaku jika Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama sebesar 30 persen sud...

PAD Provinsi Papua Capai Rp 168,33 Miliar

KOTA JAYAPURA - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua selama triwulan I tahun 2015 mencapai Rp168,33 miliar atau 19,20 perse...

Kina Kuasai Perbatasan RI-PNG

KOTA JAYAPURA - Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPV)  menurut data yang diperoleh dari kegiatan pedagang Valuta Asing jual-beli va...

Pemkab Kepulauan Yapen Raih Predikat Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

SERUI (YAPEN) – Inspektur Kabupaten Kepulauan Yapen, Drs. Jan Alex Kiriweno mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen selama t...

Pemprov Dukung Pedagang Money Changer di Perbatasan RI-PNG

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong adanya pedagang valuta asing (money changer) resmi di wilayah perbatasan RI - ...

Rupiah dan Kina dapat Digunakan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Papua New Guinea menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of understanding/MoU). Kesepakat...

Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Teluk Wondama Tuntut Kejati Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Bansos 2010-2011

KOTA JAYAPURA - Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Teluk Wondama, Apolo Korwam bersama Koordinator KAMPAK Pap...

Dana Putaran Dua Pilkada Biak Numfor akan Bebani APBD

BIAK (BIAK NUMFOR)- Ketua Panitia Khusus Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jan Dantje Kbarek mengakui, alokasi k...

Nasabah Kredit FIF di Kota Sorong Alami Peningkatan 60 Persen

KOTA SORONG - Selama Juli hingga Agustus 2013, nasabah kredit FIF Group naik signifikan hingga 60 persen dibandingkan pada bulan Juni yang t...

Carolus Bolly : Disclaimer dari BPK pada Pertanggungjawaban Provinsi Papua akibat Buruknya Pengelolaan Aset

KOTA JAYAPURA - Buruknya pengelolaan aset memberikan kontribusi penilaian Disclamer pada LHP BPK  atas APBD dan Otsus Provinsi Papua sepanja...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Disclaimer Hasil Laporan Keuangan Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Papua

KOTA JAYAPURA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jayapura tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap hasil Laporan Keuangan...

Provinsi Papua Optimis Capai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1 Triliun

KOTA JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua optimistis bisa mendekati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini senilai Rp 1 trilliun. Kep...

Piutang PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Sebesar 52 Miliar Rupiah

KOTA JAYAPURA – Piutang PLN di wilayah Papua dan Papua Barat  per Kamis (29/08/2013) mencapai Rp. 52.062.125.334, piutang ini merupakan tung...

Pengajuan Tambaha Dana Pembangunan Mess DPR Papua Sebesar Rp 8 Miliar Butuh Audit BPKP

KOTA JAYAPURA - Pembangunan mess DPR Papua yang dimulai sejak tahun 2007 hingga saat ini belum juga tuntas seratus persen. Ironisnya pada ...