-->

Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Fakfak Minta Supir Angkot 'Beristirahat'

FAKFAK - Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Fakfak, menyerukan anggotanya untuk “istirahat” di rumah, hingga pemerintah mengeluarkan tarif baru. Hal ini sebagai dampak langsung atas melambungnya harga BBM dan spare part kendaraan. Akibat aksi ini, terlihat puluhan calon penumpang, terlantar di beberapa titik.

Ketua Organda Kabupaten Fakfak, Anwar Daeng Husein menyampaikan bahwa, dengan kondisi saat ini, pengusaha angkutan serta sopir, kesulitan memenuhi hajat hidup. Sebab, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, harga kebutuhan pokok serta suku cadang kendaraan, sudah naik lebih dulu.

“Kalau situasinya seperti ini, maka pengusaha angkutan dan sopir akan mengalami kesulitan. Maka kami melakukan aksi ini, agar pemerintah segera mengeluarkan tarif baru. Sebab, tarif lama yang sebesar 2.500 rupiah itu, sudah berlaku cukup lama, sedangkan kita tahu, bahwa harga barang naik terus,” jelas Anwar, seraya menegaskan, bahwa aksi istirahat ini akan berlangsung hingga ditetapkannya tarif baru.

Josep Kabes, PPNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Fakfak mengatakan, “Yang berwenang untuk menetapkan tarif angkutan adalah Gubernur. Maka tadi kami sudah koordinasi, kami meminta agar provinsi segera menetapkan tarif baru. Mudah-mudahan segera terbit. Namun, kami juga memberikan batas waktu, jika sampai Kamis keputusan dari provinsi belum keluar, maka kami akan menetapkan tarif sementara,” jelas Josep Kabes.

Akibat aksi ini, nampak calon penumpang menumpuk di beberapa lokasi, seperti di pertigaan Pasar Thumburuni atas dan bawah, serta di lampu merah tebing Thumburuni.

Terminal Thumburuni, yang merupakan terminal utama di Fakfak, nyaris kosong dari taksi. Beberapa taksi yang masuk ke terminal, nampak parkir tak beraturan. Sedangkan sopirnya hanya duduk-duduk bergerombol membicarakan kenaikan tarif.

Hingga siang hari, belum nampak upaya pemerintah untuk mengangkut masyarakat yang kesulitan taksi. Biasanya, dalam situasi seperti ini, pemerintah menurunkan truk dinas perhubungan, polisi dan Kodim. Beberapa calon penumpang di terminal bahkan sempat marah-marah, karena mereka tidak bisa terangkut pulang kampung.

Zainuddin Fenetruma, salah seorang calon penumpang di terminal Thumburuni menyesalkan pemerintah kurang tanggap terhadap situasi ini.

“Mestinya pemerintah daerah sudah mengantisipasi hal ini, sebelum pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Namun, karena sudah terlanjur seperti ini, maka jika taksi mogok jalan, pemerintah harus menurunkan mobil plat merah untuk mengangkut masyarakat. Jangan dibiarkan saja. Sebab, mobil-mobil plat merah tersebut, sebenarnya milik rakyat. Anggapan bahwa mobil plat merah milik pejabat, itu sudah harus dihilangkan,” ujar Zainuddin.

Tak urung, situasi ini membuat beberapa personil polisi diturunkan ke terminal. Selain Kasat Lantas dan beberapa anggotanya turun, nampak juga Kasat Sabhara, Kabag Operasional serta Wakapolres Fakfak, datang meninjau terminal. [FakfakInfo| FakfakInfo]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah