Lukas Enembe akan Bangun 13.000 Rumah Diseluruh Papua
pada tanggal
Sunday 21 July 2013
KOTA JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe berjanji, pihaknya akan membangun sedikitnya 13.000 rumah di seluruh Papua. Pembangunan ribuan rumah tersebut diserahkan kepada atau ditangani Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua.
“Kami bangun 13 ribu rumah di seluruh Papua. Saya pikir KAP bisa benahi itu. Itu khusus untuk KAP. Kamu bangun itu,” kata Lukas Enembe dalam sambutan sekaligus membuka Konferensi II KAP Papua di Hotel Sahid Papua, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (17/07/2013) siang.
Janji Lukas disambut tepuk tangan meriah dari peserta dan undangan yang hadir. Peserta yang hadir antara lain staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Fernando Wanggai, perwakilan kementrian koperasi, pertanian, para bupati se-Papua dan Papua Barat, anggota KAP se-Papua dan Papua Barat beserta undangan. “Pembangunan rumah kita serahkan ke KAP Papua. Mau bangun sesuai adat yang kita punya standar. Kita sudah MoU. Tinggal siap dana. Yang jelas 13 ribu,” lanjut dia.
Ia juga mengatakan, Papua membutuhkan bantuan luar biasa kepada kementrian koperasi untuk anak-anak Papua karena cukup tertinggal. Selama dua belas tahun terakhir, kata dia, orang Papua baru merasakan adanya uang yang beredar. Ia menepis anggapan bahwa di Papua selama ini uang banyak beredar.
Sebanyak 40 triliun rupiah selama 12 tahun. Setiap tahun 40. Uang lebih banyak beredar itu di sana (Jakarta), bukan di Papua. Fisikal daerah provinsi sangat rendah. Sekira Rp 300-400 miliar. Selebihnya dana perimbangan. Dan 70 persen dana APBD Ppaua bersumber dari dana Otsus (Otonomi Khusus).
APBD Papua hampir Rp 8 triliun. Sebagian besar dana Otsus. Kebijakan gubernur yang baru, 80 persen diserahkan ke kabupaten. “KAP beruusan dengan bupati. Jangan ke provinsi. Karena Provinsi 20 persen. Itu untuk biaya MRP (Majelis Rakyat Papua), 1000 doktor,” kata gubernur lagi. Selain itu, 10 persen dari dana provinsi dikelola lembaga keagamaan yang mengurus pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dia berharap, orang Papua bisa bersaing di tingkat nasioanal dalam berusaha.
Salah seorang anggota KAP dari Kabupaten Nabire, Monalisa Yoweni menyambut baik harapan gubernur Lukas Enembe. Saat ini, pengusaha yang mengerjakan jembatan 30-40 dengan nilai APBN sekitar Rp 28 miliar mengatakan, pengusaha Papua juga mampu. “Kami pengusaha Papua sebenarnya mampu. Kita sama dengan teman-teman yang dari luar,” kata Monalisa.
Lukas Enembe menghimbau, kebiasanaan anak Papua yang menjual proyek dengan mengatasnamakan anak asli Papua harus berhenti mulai saat ini. “Hentikan mulai hari ini. Cara berpikir kita adalah bukan kerja di APBD saja tetapi juga di luar APBD. Karen itu, menjual proyek atas nama anak Papua lalu jual, dihentikan. Gubernur Papua mendorong anak Papua untuk sukses di level nasional,” kata Enembe.
Kepada Monalisa di hadapan undangan dalam sambutan tersebut, Enembe menyebut Monalisa mendapat lima miliar dari balai. Ketua KAP Papua Joni Wamu Haluk berharap agar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka akses bagi pihaknya. “BUMN, bukalah hati. Kami mau dibina, bukan dibinasakan, tetapi sama-sama membangun ke depan. Dan para menteri yang saya hormati, kalau ada kegiatan proyek yang mengarah ke Papua, jangan datangkan kontraktor yang besar dari luar Papua. Kami orang Papua sudah bisa. Jangan lagi datangkan dari luar,” kata Haluk.
Ketua Panitia Pelaksana Konferensi II KAP, Merry Costavina Yoweni mengatakan, jiwa undang-undang Otsus Papua adalah perlindungan dan keberpihakan terhadap orang Papua.”Dalam pemberdayaan pengusaha asli Papua, ada tiga dimensi yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya,” kata Merry. [TabloidJubi]
“Kami bangun 13 ribu rumah di seluruh Papua. Saya pikir KAP bisa benahi itu. Itu khusus untuk KAP. Kamu bangun itu,” kata Lukas Enembe dalam sambutan sekaligus membuka Konferensi II KAP Papua di Hotel Sahid Papua, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (17/07/2013) siang.
Janji Lukas disambut tepuk tangan meriah dari peserta dan undangan yang hadir. Peserta yang hadir antara lain staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Fernando Wanggai, perwakilan kementrian koperasi, pertanian, para bupati se-Papua dan Papua Barat, anggota KAP se-Papua dan Papua Barat beserta undangan. “Pembangunan rumah kita serahkan ke KAP Papua. Mau bangun sesuai adat yang kita punya standar. Kita sudah MoU. Tinggal siap dana. Yang jelas 13 ribu,” lanjut dia.
Ia juga mengatakan, Papua membutuhkan bantuan luar biasa kepada kementrian koperasi untuk anak-anak Papua karena cukup tertinggal. Selama dua belas tahun terakhir, kata dia, orang Papua baru merasakan adanya uang yang beredar. Ia menepis anggapan bahwa di Papua selama ini uang banyak beredar.
Sebanyak 40 triliun rupiah selama 12 tahun. Setiap tahun 40. Uang lebih banyak beredar itu di sana (Jakarta), bukan di Papua. Fisikal daerah provinsi sangat rendah. Sekira Rp 300-400 miliar. Selebihnya dana perimbangan. Dan 70 persen dana APBD Ppaua bersumber dari dana Otsus (Otonomi Khusus).
APBD Papua hampir Rp 8 triliun. Sebagian besar dana Otsus. Kebijakan gubernur yang baru, 80 persen diserahkan ke kabupaten. “KAP beruusan dengan bupati. Jangan ke provinsi. Karena Provinsi 20 persen. Itu untuk biaya MRP (Majelis Rakyat Papua), 1000 doktor,” kata gubernur lagi. Selain itu, 10 persen dari dana provinsi dikelola lembaga keagamaan yang mengurus pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dia berharap, orang Papua bisa bersaing di tingkat nasioanal dalam berusaha.
Salah seorang anggota KAP dari Kabupaten Nabire, Monalisa Yoweni menyambut baik harapan gubernur Lukas Enembe. Saat ini, pengusaha yang mengerjakan jembatan 30-40 dengan nilai APBN sekitar Rp 28 miliar mengatakan, pengusaha Papua juga mampu. “Kami pengusaha Papua sebenarnya mampu. Kita sama dengan teman-teman yang dari luar,” kata Monalisa.
Lukas Enembe menghimbau, kebiasanaan anak Papua yang menjual proyek dengan mengatasnamakan anak asli Papua harus berhenti mulai saat ini. “Hentikan mulai hari ini. Cara berpikir kita adalah bukan kerja di APBD saja tetapi juga di luar APBD. Karen itu, menjual proyek atas nama anak Papua lalu jual, dihentikan. Gubernur Papua mendorong anak Papua untuk sukses di level nasional,” kata Enembe.
Kepada Monalisa di hadapan undangan dalam sambutan tersebut, Enembe menyebut Monalisa mendapat lima miliar dari balai. Ketua KAP Papua Joni Wamu Haluk berharap agar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka akses bagi pihaknya. “BUMN, bukalah hati. Kami mau dibina, bukan dibinasakan, tetapi sama-sama membangun ke depan. Dan para menteri yang saya hormati, kalau ada kegiatan proyek yang mengarah ke Papua, jangan datangkan kontraktor yang besar dari luar Papua. Kami orang Papua sudah bisa. Jangan lagi datangkan dari luar,” kata Haluk.
Ketua Panitia Pelaksana Konferensi II KAP, Merry Costavina Yoweni mengatakan, jiwa undang-undang Otsus Papua adalah perlindungan dan keberpihakan terhadap orang Papua.”Dalam pemberdayaan pengusaha asli Papua, ada tiga dimensi yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya,” kata Merry. [TabloidJubi]