Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 28 July 2013

Lukas Enembe Minta Pemerintah Pusat Stop Tuduh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gereja di Papua Sebagai Lembaga Separatis

loading...
KOTA JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat berhenti mengaitkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan gereja-gereja di tanah Papua sebagai bagian dari gerakan separatis Papua Merdeka.

Menurutnya, tudingan pemerintah pusat terhadap MRP sebagai lembaga separatis dianggap terbukti ketika menolak terpilihnya kembali Hana Hikoyabi, bekas Wakil Ketua MRP periode sebelumnya, sebagai anggota MRP karena dituding mendukung gerakan separatis. Tudingan yang sama juga dialamatkan kepada bekas Ketua MRP periode lalu, Agus Alua yang diganti karena meninggal dunia.

“Hari ini kita mau tegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua bukan lembaga separatis. Ini lembaga terhormat itulah sebabnya saya sebut Yang Mulia karena kedudukan mereka sangat kita hormati, kedudukan, eksistensi, harga diri orang Papua. Oleh karena itu harus kita akui mereka adalah mitra pemerintah, mereka adalah pengawal NKRI, mereka adalah lembaga yang kita akui,” tegas Lukas Enembe.

Terkait dengan gereja-gereja yang dituding melindungi kelompok separatis, Lukas menegaskan, tudingan itu sangatlah tidak benar. Dijelaskan, keberadaan gereja di tanah Papua sudah ada sebelum adanya pemerintahan. Bahkan berawal dari gereja itulah kemudian ada pemerintahan.

Lebih jauh katanya, selama delapan tahun berdiri MRP sebagai lembaga kultural yang mewakili tiga tungku, adat, agama dan perempuan tersebut selalu dicap sebagai separatis. Padahal MRP merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia sehingga bagaimana mungkin lembaga resmi milik pemerintah namun bertentangan dengan aturan pemerintah.

Dirinya berharap ke depan baik MRP dan Gereja bisa mendukung segala program pembangunan pemerintah dalam pembangunan dan melayani masyarakat dengan baik. Sehingga tudingan tersebut lambat laun akan  hilang. [PortalKBR]

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

1 comment :

  1. PEMERINTAH PUSAT SUDAH KEHILANGAN AKAL SEHAT, IBLIS SUDAH MERASUK MEREKA MAKANYA MEREKA MENDEFINISIKAN ORANG PAPUA SEMUANYA SEPARATIS, JADI DARI PADA MEREKA PUSING DENGAN ORANG PAPUA YANG SEPARATIS SEHARUSNYA JANGAN KATAKAN BUMI CENDERAWASIH ADALAH NKRI, SUDAH JELAS-JELAS PERBEDAAN RAS KOK PEMERINTAH INDONESIA PUSING BANGAT, BERARTI MEREKA BUKAN MEMIKIRKAN NILAI ORANG PAPUA TETAPI HARTA BENDA YANG ADA DI BUMI PAPUA. TUHAN TOLONG KAMI ORANG PAPUA BIAR KAMI TERLEPAS DARI NEGARA INDONESIA.

    ReplyDelete


Loading...