Dance Takimai dan Agustinus Pigome Batal Dilantik, Warga dan Anggota DPRD Deiyai Protes
pada tanggal
Thursday 15 August 2013
Spontan saja, atas pembatalan tersebut, para anggota DPRD Deiyai, dan warga Deiyai yang menghadiri acara pelantikan tersebut sangat kecewa dan sempat membuat keributan di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua.
Sejumlah aksi protes dilontarkan oleh para Anggota DPRD Deiyai dan Warga Deiyai serta anggota MRP Daerah Pemilihan Deiyai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota DPRD Deiyai, bahwa sangat menyesalkan pembatalan itu, dimana semua sudah dipersiapkan dengan baik, baik itu mengenai penganggarannya, sampai pada konsolidasi keamanan terjamin di Deiyai, tapi kenyataannya semuanya sia-sia.
“Kami minta Gubernur Papua untuk menjelaskan pembatalan ini kepada rakyat Deiyai, kami tidak mau ada konflik, dan menetapkan waktu yang tepat untuk pelantikan,” ungkapnya saat menyampaikan aksi protesnya kepada Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu, (14/08/2013).
Sama halnya, wakil rakyat lainnya yang tidak menyebutkan namanya, menyatakan, dewan dan rakyat Deiyai sangat kecewa, sebab kabupaten lain yang dijadwalkan untuk pelantikan kepala/wakil kepala daerahnya berjalan sesuai rencana, sementara Kabupaten Deiyai sendiri dibatalkan.
Kekecewaan itu bertambah karena rakayat Deiyai yang datang dari Deiyai maupun yang ada di Jayapura ini telah menyembelih 96 ekor babi untuk pesta rakyat, tentunya dengan adanya pembatalan ini pesta rakyat menjadi sia-sia belaka, ditambah lagi adanya pembengkakan biaya lain-lain seperti biaya penginapan, biaya makan dan minum di Jayapura, dan lain sebagainya. “Kami dirugikan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, menandaskan, pembatalan ini memang bukan sesuatu yang disengaja melainkan sudah diatur dengan baik, hanya saja bertepatan dengan acara pelantikan tersebut, Gubernur Papua ada tugas dinas yang sangat penting, sehingga terlambat kembali ke Jayapura untuk pelantikan.
Mengenai permasalahan ini, pihaknya akan mengkoordinasikan kembali dengan Gubernur Papua untuk waktu pelantikannya, termasuk mengenai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai ganti rugi pesta adat pelantikan dan biaya penginapan serta tiket pesawat pulang ke Deiyai.
“Kami akan laporkan semua kejadian ini kepada Gubernur Papua, agar secepatnya dapat mengambil keputusan,” tandasnya.
Sementara itu seorang Calon Bupati Deiyai Natalis Edoway, S.E., kepada wartawan di Abepura, Rabu(14/08/2013), justru menilai Rencana pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Deiyai periode 2013-2018, masing-masing Dance Takemay dan Agustinus Pigome dibatalkan karena cacat hukum. Pasalnya, pada proses Pemilukada penuh manipulasi suara di tiga Kampung yakni Wagomani, Widowakia dan Demago.
Sebagaimana diketahui, Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011 silam diikuti 9 kandidat, dimana dari hasil pemungutan suara pertama April 2011 lalu, pasangan Natalis Edoway dan Mesak Pakage unggul atas pasangan lainnya, disusul pasangan Dance Takemay dan Agustinus Pigome.
Berdasarkan keputusan KPU, dilakukan pemungutan suara ulang dengan diikuti dua kandidat yang memiliki suara terbanyak.
Menyusul proses gugatan Pemilukada Deiyai, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Keputusan Sela, 30 Mei 2013 lalu yang membatalkan Pemugutan Suara Ulang (PSU) putaran kedua antara pasangan Calon Bupati dan Wabup Natalis Edoway, SE dan Mesak Pakage, S.Sos., melawan Dance Takemay dan Agustinus Pigome, karena ada manipulasi suara.
Menurut Natalis Edoway, dalam pemungutan suara di tiga kampung yang dibatalkan oleh MK, pasangan Bupati Terpilih Dance Takamay dan Agustinus Pigome telah merampas kotak suara dan mengintimidasi petugas TPS.
Natalis Edoway juga mempertanyakan dana Rp3 Miliar yang digunakan untuk PMS di tiga kampung pada November 2011 silam. “Saya meminta agar pihak kepolisian menelusuri dan memproses pelaku-pelaku yang melakukan manipulasi data dan dana tersebut,” tukasnya.
Karena itu, kata Natalis Edoway, pihaknya mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe tak salah mengambil keputusan melantik Bupati dan Wabup, sebelum ada keputusan final MK.
“Seharusnya sesuai mekanisme, apabila sudah ada putuan tetap dari MK, maka akan ada surat yang ditujukan kepada Mendagri, Gubernur, KPU Papua, Pejabat Bupati Deiyai dan DPRD Deiyai untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wabup terpilih Deiyai,” tegasnya. [BintangPapua]