Piutang PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Sebesar 52 Miliar Rupiah
pada tanggal
Saturday 31 August 2013
KOTA JAYAPURA – Piutang PLN di wilayah Papua dan Papua Barat per Kamis (29/08/2013) mencapai Rp. 52.062.125.334, piutang ini merupakan tunggakan para pelanggan PLN di 5 area, yaitu Biak, Jayapura, Manokwari, Merauke dan Sorong. Deputi Manager Adminstrasi Niaga PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat Hotma Ambarita mengatakan, tunggakan dari area Biak totalnya Rp. 4.263.
855.727. area Jayapura Rp. 22.785.829.050, area Manokwari Rp. 12.983.992.931. Merauke Rp. 3.592.965.072 dan area Sorong Rp. 8.435.483.554. jadi total keseluruhan mencapai Rp. 52.062.125.334. “Yang menunggak ini dari berbagai kalangan, kalangan umum, TNI/Polri, kantor vertical, kantor-kantor pemda dan BUMN/BUMD,” katanya kepada Papos Kamis (29/08/20131) diruang kerjanya.
Diakuinya, tunggakan paling tinggi dari kalangan umum, kemudian kantor-kantor TNI/Polri untuk kalangan ini tidak terlalu mengkhawatirkan, karena anggaran untuk pembayaran listrik langsung ditangani Mabes masing-masing, kemudian pemda, kantor-kantor vertical dan terakhir BUMN/BUMD.
“Dengan masih banyaknya tunggakan, jelas mengganggu operasional PLN, misalnya untuk membeli solar itu kan dari pembayaran pelanggan, belum lagi kalau ada mesin diesel yang rusak itu kan perlu biaya. Jadi saya harapkan segera lah membayar kewajibannya sebagai pelanggan PLN,” ungkapnya. [PapuaPos]
855.727. area Jayapura Rp. 22.785.829.050, area Manokwari Rp. 12.983.992.931. Merauke Rp. 3.592.965.072 dan area Sorong Rp. 8.435.483.554. jadi total keseluruhan mencapai Rp. 52.062.125.334. “Yang menunggak ini dari berbagai kalangan, kalangan umum, TNI/Polri, kantor vertical, kantor-kantor pemda dan BUMN/BUMD,” katanya kepada Papos Kamis (29/08/20131) diruang kerjanya.
Diakuinya, tunggakan paling tinggi dari kalangan umum, kemudian kantor-kantor TNI/Polri untuk kalangan ini tidak terlalu mengkhawatirkan, karena anggaran untuk pembayaran listrik langsung ditangani Mabes masing-masing, kemudian pemda, kantor-kantor vertical dan terakhir BUMN/BUMD.
“Dengan masih banyaknya tunggakan, jelas mengganggu operasional PLN, misalnya untuk membeli solar itu kan dari pembayaran pelanggan, belum lagi kalau ada mesin diesel yang rusak itu kan perlu biaya. Jadi saya harapkan segera lah membayar kewajibannya sebagai pelanggan PLN,” ungkapnya. [PapuaPos]