Sekretariat Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) Dibongkar Orang Tak Dikenal
pada tanggal
Saturday 3 August 2013
WAENA (KOTA JAYAPURA) - Sekertariat Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) yang terletak di belakang Expo Waena, Jayapura Papua dikabarkan dibongkar orang tak dikenal (OTK) pada 25 Juli 2013 lalu.
Mediator SHDRP, Abner Asso kepada majalahselangkah.com mengatakan, sekretariat yang dibongkat adalah sekretariat SHDRP yang ke 5 dari 4 sekretariat lainnya yang juga nasipnya serupa. Abner Asso menuding pembongkaran itu adalah sebuah skenario menekan demokrasi di tanah Papua.
"Tanpa alasan yang jelas meliter membongkar secretariat kami. Menurut Militer katanya mengangu keamanan dan kenyamanan kota Jayapura Papua. Kami sangat mempertanyakan kenapa saat kami semua keluar, kemudian membongkar sekertariat kami," katanya.
Kata Asso,"Kami hanya sering berkumpul diskusi bersama teman- teman untuk meminta nasip dan hak- hak dari orang Papua. Jadi tidak benar bila militer mengatakan kami menggangu kenyamanan kota Jayapura, terutama di sekitar sekertariat Abe Jayapura."
Kata dia, nasip aktivis juga terancam karena selalu di pantau. "Setiap detik gerak-gerik kami diikuti. Kami tidak bisa bekerja dengan baik soal HAM di Papua. Maka, kami sangat harapkan perlindungan HAM Internasional, Komisi HAM PBB dan Lembaga HAM di Indonesia. Karena kami juga ingin bersuara bagi Hak Asazi kami di Tanah Papua, " tuturnya. [MajalahSelangkah]
Mediator SHDRP, Abner Asso kepada majalahselangkah.com mengatakan, sekretariat yang dibongkat adalah sekretariat SHDRP yang ke 5 dari 4 sekretariat lainnya yang juga nasipnya serupa. Abner Asso menuding pembongkaran itu adalah sebuah skenario menekan demokrasi di tanah Papua.
"Tanpa alasan yang jelas meliter membongkar secretariat kami. Menurut Militer katanya mengangu keamanan dan kenyamanan kota Jayapura Papua. Kami sangat mempertanyakan kenapa saat kami semua keluar, kemudian membongkar sekertariat kami," katanya.
Kata Asso,"Kami hanya sering berkumpul diskusi bersama teman- teman untuk meminta nasip dan hak- hak dari orang Papua. Jadi tidak benar bila militer mengatakan kami menggangu kenyamanan kota Jayapura, terutama di sekitar sekertariat Abe Jayapura."
Kata dia, nasip aktivis juga terancam karena selalu di pantau. "Setiap detik gerak-gerik kami diikuti. Kami tidak bisa bekerja dengan baik soal HAM di Papua. Maka, kami sangat harapkan perlindungan HAM Internasional, Komisi HAM PBB dan Lembaga HAM di Indonesia. Karena kami juga ingin bersuara bagi Hak Asazi kami di Tanah Papua, " tuturnya. [MajalahSelangkah]