Seleksi Praja IPDN Tahun Akademik 2013/2014 di Yapen dan Waropen Libatkan KPK
pada tanggal
Wednesday 28 August 2013
SERUI (YAPEN) - Pelaksanaan seleksi calon praja IPDN tahun akademik 2013/2014 akan dilaksanakan per-Rayon, untuk jatah Kabupaten Yapen berjumlah 69 orang dan Kabupaten Waropen 28 orang, seleksi akan berlangsung selama 3 hari mulai Senin 26 sampai Rabu 28 Agustus dengan materi test psikotes, kejujuran dan integritas.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Sekda Kabupaten Kepualauan Yapen Johanis Ken Renmaur, S.I.P., M.Si., kepada Bintang Papua saat dimintai keterangannya Selasa (27/08/2013) kemarin diruangan kerjanya.
“Di tahun 2013 bulan Agustus ini diadakan seleksi penerimaan calon praja IPDN seluruh Indonesia, sementara untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dirampungkan bersama dengan Kabupaten Waropen yang pelaksanaannya di Serui berpusat pada gedung Balai Diklat Pemda dengan materi tes kejujuran dan integritas pribadi dan untuk tes selanjutnya akan diselenggarakan di Jayapura.” ungkapnya.
Ketika di singgung mengenai persoalan dimana setiap kali pelaksanaan seleksi para IPDN baik di Kabupaten Yapen maupun Kabupaten Waropen sering dimanfaatkan oleh panitia lokal mengatasnamakan panitia pusat dan proivinsi untuk melakukan punggutan gelap hingga mencapai Rp50 juta lebih kepada orang tua peserta seleksi dengan jaminan kelulusan.
“Tidak ada pungutan dari atas seleksi yang dilakukan, dan kami sangat berharap agar masyarakat jangan percaya dengan tawaran-tawaran oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia lokal bahkan panitia pusat,” ujarnya.
Dirinya mengakui pernah terjadi beberapa kejadian, setelah pengumuman ada keluhan-keluahan, sudah memberikan sejumlah uang tetapi tidak lulus.
“Hal tersebut sering terjadi namun untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut panitia pusat melibatkan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dan kami sangat mengharapkan kerja sama dari orang tua peserta yang ikut seleksi untuk sesegera mungkin memberikan informasi dan pengaduan jika menemukan hal itu,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan dalam seleksi kali ini pemerintah telah memberikan alternatif kepada anak-anak putera asli Papua sesuai instruksi presiden dalam pemberian prioritas kepada putra daerah di berbagai perguruan tinggi khususnya yang bersifat ikatan dinas seperti seleksi calon praja IPDN.
“Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengambil kebijakan untuk menyurati tim seleksi dibeberapa penerimaan pendidikan yang bersifat ikatan dinas agar penentuan kelulusan peserta seleksi putra/putri daerah asli Papua untuk lebih di perhatikan,” jelasnya. [BintangPapua]
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Sekda Kabupaten Kepualauan Yapen Johanis Ken Renmaur, S.I.P., M.Si., kepada Bintang Papua saat dimintai keterangannya Selasa (27/08/2013) kemarin diruangan kerjanya.
“Di tahun 2013 bulan Agustus ini diadakan seleksi penerimaan calon praja IPDN seluruh Indonesia, sementara untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dirampungkan bersama dengan Kabupaten Waropen yang pelaksanaannya di Serui berpusat pada gedung Balai Diklat Pemda dengan materi tes kejujuran dan integritas pribadi dan untuk tes selanjutnya akan diselenggarakan di Jayapura.” ungkapnya.
Ketika di singgung mengenai persoalan dimana setiap kali pelaksanaan seleksi para IPDN baik di Kabupaten Yapen maupun Kabupaten Waropen sering dimanfaatkan oleh panitia lokal mengatasnamakan panitia pusat dan proivinsi untuk melakukan punggutan gelap hingga mencapai Rp50 juta lebih kepada orang tua peserta seleksi dengan jaminan kelulusan.
“Tidak ada pungutan dari atas seleksi yang dilakukan, dan kami sangat berharap agar masyarakat jangan percaya dengan tawaran-tawaran oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia lokal bahkan panitia pusat,” ujarnya.
Dirinya mengakui pernah terjadi beberapa kejadian, setelah pengumuman ada keluhan-keluahan, sudah memberikan sejumlah uang tetapi tidak lulus.
“Hal tersebut sering terjadi namun untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut panitia pusat melibatkan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dan kami sangat mengharapkan kerja sama dari orang tua peserta yang ikut seleksi untuk sesegera mungkin memberikan informasi dan pengaduan jika menemukan hal itu,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan dalam seleksi kali ini pemerintah telah memberikan alternatif kepada anak-anak putera asli Papua sesuai instruksi presiden dalam pemberian prioritas kepada putra daerah di berbagai perguruan tinggi khususnya yang bersifat ikatan dinas seperti seleksi calon praja IPDN.
“Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengambil kebijakan untuk menyurati tim seleksi dibeberapa penerimaan pendidikan yang bersifat ikatan dinas agar penentuan kelulusan peserta seleksi putra/putri daerah asli Papua untuk lebih di perhatikan,” jelasnya. [BintangPapua]