Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 31 August 2013

Tahun 2014, Model Program Rencana Strategis Kampung (PROSPEK) akan Berubah

KOTA JAYAPURA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Papua Muhammad Musa’ad menjelaskan saat ini program RESPEK yang telah berganti nama menjadi PROSPEK  atau Program Rencana Strategis Kampung,   masih menggunakan model yang lama akan tetapi pada tahun 2014 akan diubah modelnya.

“Jika  Respek sebelumnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur  kampung, sementara Prospek ini sesuai dengan arahan gubernur, akan lebih fokus pada tiga aspek yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi kampung,”Kata Kepala BAPPEDA Provinsi Papua Muhammad Musa’ad kepada wartawan di kantor DPR Papua, Jumat (30/08/2013] kemarin.

Dikatakannya, saat ini sementara disusun Perdasus tentang pembagian alokasi Otsus. Saat ini, pihaknya juga sedang menyusun pedoman umumnya sehingga pada Tahun 2014 diharapkan bisa dimulai dengan model baru yakni Prospek,

“Kita akan melibatkan kabupaten/kota, sehingga lebih efektif. Karena  jika kemarin yang terlibat dimana dana hanya transit di kas daerah saja. Jadi, pemerintah kabupaten/kota tidak tahu tentang itu, sehingga akhirnya mereka tidak mau tahu soal itu juga. Karena mereka tidak diberikan kewenangan apa-apa,”jelasnya.

Namun dengan pedoman baru, hal itu tidak lagi dilakukan. Dimana Pemprov Papua langsung mentransfer dana ke kabupaten/kabupaten yang langsung dibawah kendali bupati/walikota. Sehingga perangkat pemerintah kabupaten/kota termasuk distrik itu bisa  memberikan pengendalian dan pengawasan. Pedoman ini diharapkan lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Lebih jauh dijelaskannya, jika dihitung sumber dana Pemerintah Papua yang bersumber dari dana APBN, untuk belanjanya, pendapatan Provinsi Papua  sebesar Rp.1,6 triliun.  Dimana 26 persen dari APBN itu akan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) nasional sekitar Rp. 300 triliun, Kemudian akan diambil sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Ditambah dana Otsus sekitar Rp 4,6 triliun yang sudah dipisahkan dengan Papua Barat.

“Rp 4,6 triliun itu akan dibagikan ke kabupaten/kota, termasuk dana Prospek didalamnya. Oleh karena itu dana yang akan ke kabupaten/kota jika kemarin hanya berkisar antara Rp 50 miliar – Rp 70 miliar, maka bisa mencapai Rp 100 miliar lebih atau mendekati Rp 200 miliar.,”paparnya.

Kedepannya Pemprov Papua hanya menyiapkan pedomannya dari 80 persen untuk kabupaten, 20 persen untuk provinsi yang dipakai untuk pembangunan. Termasuk program strategis gubernur yang nanti akan kita dilaunching pada bulan Oktober tahun ini. [PapuaPos]

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :