Gelar Acara Perpisahan di Kantor Walikota Jayapura, Gading Butar–Butar Kampanye
pada tanggal
Wednesday 9 October 2013
KOTA JAYAPURA - Suasana pelepasan Gading Butar Butar di GSG Kantor Walikota Jayapura Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura, Ir.Gading Butar Butar mengadakan acara pelepasan di Kantor Walikota Jayapura, Sabtu (04/10/2013) sembari berkampanye.
Di depan karyawan PDAM yang hadir dan memadati ruang Serba Guna Kantor Walikota Jayapura, dirinya mengakatan bahwa, dilepasnya jabatan Direktur PDAM karena dirinya mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra.
Sesuai ketentuan, untuk masuk menjadi Caleg, harus melepas jabatan di di Pemerintahan maupun di perusahaan apalagi tempatnya bekerja berstatus sebagai BUMD.
“KPU juga sudah meminta surat pemberhentian itu, dan kemarin Walikota membuat surat keterangan sementara menjabat karena menunggu proses pengantian itu, tapi itu tidak cukup harus ada surat pemberhentian,”jelasnya dihadapan hadirin yang menghadiri acara pelepasan itu.
Kata dia, sejak tanggal 26 September lalu sudah dilakukan serah terima jabatan dari Direktur PDAM yang lama kepada Pelaksana Tugas (PLT) Direktur yang baru.
Bahkan pada saat itu juga dalam surat keputusan walikota dan bapak bupati, kepada badan pengawas ditugaskan untuk memilih direktur yang defenitif tujuannya agar tidak terjadi simpang siur tentang pelaksanaan tugas Direktur PDAM.
“Saya dengar terakhir ini dikatakan bahwa surat pelaksana tugas itu palsu”lucuh,kok palsu SPT?”. Saya sendiri yang membawa surat itu kepada walikota untuk ditanda tangani! Dan ketua badan pengawas yang dalam hal ini sekretaris badan pengawas yang membawa surat itu kepada bapak bupati “jadi tidak palsu” tolong kita luruskan supaya ini bisa berjalan dengan baik,”ujarnya.
Gading mengatakan, siapa yang nantinya menjadi Direktur, itu menjadi keputusan walikota Jayapura dan bupati Jayapura sebab perusahaan tersebut sejak tahun 2010 sudah menjadi milik pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Jayapura.
Walaupun mengakui masih ada kekurangan, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Direktur, memang sudah ada banyak perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2004 lalu.
“Tahun 2004 itu ada karyawan yang gajinya sebulan 500 ribu, sangat menyakitkan memang. Dan kalau dulu PDAM kita ini dikatakan PDAM yang tidak sehat,”katanya.
Dan berbicara mengenai Air, Gading mengatakan bahwa itu merupakan tugas pemerintah untuk membangun sarana dan prasaran, namun pemerintah sekarang baik DPRD Kota, Kabupaten dan Provinsi tidak pernah membantu PDAM untuk memberikan sarana untuk menggantikan pipa- pipa yang sudah termakan usian 30 sampai 40 tahun.
“Ini yang mendorong saya, kalau misalnya nanti saya bisa duduk di DPR Papua saya akan mendorong bagaimana membantu PDAM khususnya membangun sarana –sarana yang saya katakan tadi,”pungkasnya.[PapuaPos]
Di depan karyawan PDAM yang hadir dan memadati ruang Serba Guna Kantor Walikota Jayapura, dirinya mengakatan bahwa, dilepasnya jabatan Direktur PDAM karena dirinya mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra.
Sesuai ketentuan, untuk masuk menjadi Caleg, harus melepas jabatan di di Pemerintahan maupun di perusahaan apalagi tempatnya bekerja berstatus sebagai BUMD.
“KPU juga sudah meminta surat pemberhentian itu, dan kemarin Walikota membuat surat keterangan sementara menjabat karena menunggu proses pengantian itu, tapi itu tidak cukup harus ada surat pemberhentian,”jelasnya dihadapan hadirin yang menghadiri acara pelepasan itu.
Kata dia, sejak tanggal 26 September lalu sudah dilakukan serah terima jabatan dari Direktur PDAM yang lama kepada Pelaksana Tugas (PLT) Direktur yang baru.
Bahkan pada saat itu juga dalam surat keputusan walikota dan bapak bupati, kepada badan pengawas ditugaskan untuk memilih direktur yang defenitif tujuannya agar tidak terjadi simpang siur tentang pelaksanaan tugas Direktur PDAM.
“Saya dengar terakhir ini dikatakan bahwa surat pelaksana tugas itu palsu”lucuh,kok palsu SPT?”. Saya sendiri yang membawa surat itu kepada walikota untuk ditanda tangani! Dan ketua badan pengawas yang dalam hal ini sekretaris badan pengawas yang membawa surat itu kepada bapak bupati “jadi tidak palsu” tolong kita luruskan supaya ini bisa berjalan dengan baik,”ujarnya.
Gading mengatakan, siapa yang nantinya menjadi Direktur, itu menjadi keputusan walikota Jayapura dan bupati Jayapura sebab perusahaan tersebut sejak tahun 2010 sudah menjadi milik pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Jayapura.
Walaupun mengakui masih ada kekurangan, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Direktur, memang sudah ada banyak perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2004 lalu.
“Tahun 2004 itu ada karyawan yang gajinya sebulan 500 ribu, sangat menyakitkan memang. Dan kalau dulu PDAM kita ini dikatakan PDAM yang tidak sehat,”katanya.
Dan berbicara mengenai Air, Gading mengatakan bahwa itu merupakan tugas pemerintah untuk membangun sarana dan prasaran, namun pemerintah sekarang baik DPRD Kota, Kabupaten dan Provinsi tidak pernah membantu PDAM untuk memberikan sarana untuk menggantikan pipa- pipa yang sudah termakan usian 30 sampai 40 tahun.
“Ini yang mendorong saya, kalau misalnya nanti saya bisa duduk di DPR Papua saya akan mendorong bagaimana membantu PDAM khususnya membangun sarana –sarana yang saya katakan tadi,”pungkasnya.[PapuaPos]