Tim Pasangan Piether Yan Magal - Philipus Wakerkwa Lapor Pelanggaran ke Panwaslu Mimika
pada tanggal
Monday 14 October 2013
TIMIKA (MIMIKA) – Tim pemenangan koalisi Mawar pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018 Piether Yan Magal-Philipus Wakerkwa, Senin (14/10/2013) mendatangi Kantor panitia pengawas pemilihan umum(Panwaslu) untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran dari dimulainya tahapan pilkada hingga pada saat pelaksanaan pesta demokrasi Kamis (10/10/2013) oleh KPUD Mimika.
Kedatangan Ketua pemenangan Koalisi Mawar Ivodius Jeujanan, Sekretaris Johan Wenehen serta rombongan diterima langsung Ketua Panwaslu Mimika Agustinus Roya dan anggota Levi Balli.
Koalisi Mawar dalam konfresi pers mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar KPUD Mimika banyak terjadi kejahatan karena dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga dinilai pesta demokrasi itu adalah Pemilu yang tidak bermartabat.
“Mulai dari proses tahapan Pilkada hingga hari penceblosan penuh dengan kecurangan, saya mengganggap hal ini adalah satu kejahatan terstuktur sehingga telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,”tutur Ketua Tim pemenangan Koalisi Mawar Ivodius Jeujanan dalam konfrensi pers di Sekretariat Mawar.
Menurutnya, Kabupaten Mimika saat ini membutuhkan seorang pemimpin bukan seorang penguasa. Sehingga koalisi mawar telah mengambil sikap dari dimulainya tahapan hingga penceblosan tidak pernah menyetujui semua tahapan yang dilakukan KPUD Mimika, karena koalisi mawar menilai KPUD telah salah menjalankan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara Repoblik Indonesia.
“Dalam satu permainan tidak diketahui siapa yang menjadi wasit dan siapa menjadi pemain, padahal dalam satu pertandingan harus dilengkapi dengan petugas yang telah ditentukan, namun dalam proses Pilkada Mimika terlihat tidak ada. KPUD telah memaksakan kehendak dan melakukan kesalahan”tuturnya.
Dijelaskan, pelaksanaan Pilkada beberapa hari yang lalu Kamis(10/10/2013), banyak terjadi pelanggaran dengan memobilisasi masa dari TPS ke TPS serta anak-anak dilibatkan melakukan penceblosan. Bentuk pelanggaran tersebut koalisi Mawar telah memiliki bukti-bukti sehingga dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti.
“Kami menilai demokrasi ini adalah demokrasi amburasul, jadi salah melihat ini sebuah keridakbenaran, ketidakadilan sehingga kita menginginkan pesta demokrasi yang bermartabat,”tegas Jeujanan. [Timikanews]
Kedatangan Ketua pemenangan Koalisi Mawar Ivodius Jeujanan, Sekretaris Johan Wenehen serta rombongan diterima langsung Ketua Panwaslu Mimika Agustinus Roya dan anggota Levi Balli.
Koalisi Mawar dalam konfresi pers mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar KPUD Mimika banyak terjadi kejahatan karena dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga dinilai pesta demokrasi itu adalah Pemilu yang tidak bermartabat.
“Mulai dari proses tahapan Pilkada hingga hari penceblosan penuh dengan kecurangan, saya mengganggap hal ini adalah satu kejahatan terstuktur sehingga telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,”tutur Ketua Tim pemenangan Koalisi Mawar Ivodius Jeujanan dalam konfrensi pers di Sekretariat Mawar.
Menurutnya, Kabupaten Mimika saat ini membutuhkan seorang pemimpin bukan seorang penguasa. Sehingga koalisi mawar telah mengambil sikap dari dimulainya tahapan hingga penceblosan tidak pernah menyetujui semua tahapan yang dilakukan KPUD Mimika, karena koalisi mawar menilai KPUD telah salah menjalankan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara Repoblik Indonesia.
“Dalam satu permainan tidak diketahui siapa yang menjadi wasit dan siapa menjadi pemain, padahal dalam satu pertandingan harus dilengkapi dengan petugas yang telah ditentukan, namun dalam proses Pilkada Mimika terlihat tidak ada. KPUD telah memaksakan kehendak dan melakukan kesalahan”tuturnya.
Dijelaskan, pelaksanaan Pilkada beberapa hari yang lalu Kamis(10/10/2013), banyak terjadi pelanggaran dengan memobilisasi masa dari TPS ke TPS serta anak-anak dilibatkan melakukan penceblosan. Bentuk pelanggaran tersebut koalisi Mawar telah memiliki bukti-bukti sehingga dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti.
“Kami menilai demokrasi ini adalah demokrasi amburasul, jadi salah melihat ini sebuah keridakbenaran, ketidakadilan sehingga kita menginginkan pesta demokrasi yang bermartabat,”tegas Jeujanan. [Timikanews]