Tito Karnavian Nilai Permintaan Moana Karkas Kalosil kepada PBB Belum Valid
pada tanggal
Monday 7 October 2013
KOTA JAYAPURA - Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Moana Karkas Kalosil yang meminta Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) mengirim untusan khusus untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM di Papua, ketika Sidang Umum PBB di New York, USA, Minggu (29/09/2013) lalu, dinilai sepihak, belum valid dan tak mempengaruhi stabilitas keamanan di Papua.
Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., P.hD., disela-sela pemberian penghargaan pemegang Rekor MuseumRekor Dunia Indonesia (MURI) Pembuatan Noken Merah Putih Terbanyak dalam rangka HUT TNI ke-68 Tahun 2013di Halaman Kodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Sabtu (05/10/2013).
“Jadi pelanggaran HAM mana yang dimaksud dan tak jelas, karena saya melihat terbalik selama ini. Dalam waktu setahun saya bertugas di Papua insiden yang justru lebih banyak menimpa TNI /Polri,” tukas Kapolda.
Kapolda menyatakan, pihaknya menyampaikan siapapun harus memahami betul-betul mekanisme di PBB. Apalagi Indonesia juga memiliki right of reply atau hak untuk menjawab, yang sudah disampaikan Perwakilan Tetap RI di PBB.
Pasalnya, Vanuatu dalam percaturan PBB bukan negara yang memiliki suara untuk didengar. Negara Indonesia sangat didengar di PBB. Apalagi didukung ASEAN, OKI, Non Blok bahkan didukung negara besar lain seperti Australia, USA, Belanda, Inggris yang sangat jelas posisi politiknya yakni mendukung Papua adalah bagian NKRI.
“Suara Indonesia sangat diperhitungkan, karena termasuk negara besar. Didalam jaringan di PBB posisi Indonesia sangat kuat sekali, bahkan Menlu RI pernah menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB. Sementara suara Vanuatu jarang didengar. Masih jauh sekali,” tukas Kapolda.
Dikatakan Kapolda, pihaknya melihat konteks internal menanggapi pernyataan PM Vanuatu, yakni ada pertarungan politik untuk mengangkat isu Papua dalam rangka mendapatkan simpatik vote atau konsituen.
Bahkan hampir semua pejabat yang berkunjung ke Papua, beber Kapolda, mulai PBB, UNICEF, Australian AIDS, lembaga perwakilan-perwakilan dari negara asing bagian politik dari Australia, New Zeland, Belanda, Inggris menyampaikan Papua aman dan kondusif. Bahkan Staf PBB yang bekerja di Manila ketika beraudensi dengan Kapolda merasa kaget, ternyata Papua jauh lebih aman dibanding Filipina Selatan.
Untuk Ras Melanesia sendiri kepada Indonesia lebih banyak dari Vanuatu, kata Kapolda, Negara-negara Ras Melanesia sebetulnya tak mendukung MSG seperti Fiji, Salomon Island, Papua New Guinea (PNG) dan lain-lain. [BintangPapua]
Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., P.hD., disela-sela pemberian penghargaan pemegang Rekor MuseumRekor Dunia Indonesia (MURI) Pembuatan Noken Merah Putih Terbanyak dalam rangka HUT TNI ke-68 Tahun 2013di Halaman Kodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Sabtu (05/10/2013).
“Jadi pelanggaran HAM mana yang dimaksud dan tak jelas, karena saya melihat terbalik selama ini. Dalam waktu setahun saya bertugas di Papua insiden yang justru lebih banyak menimpa TNI /Polri,” tukas Kapolda.
Kapolda menyatakan, pihaknya menyampaikan siapapun harus memahami betul-betul mekanisme di PBB. Apalagi Indonesia juga memiliki right of reply atau hak untuk menjawab, yang sudah disampaikan Perwakilan Tetap RI di PBB.
Pasalnya, Vanuatu dalam percaturan PBB bukan negara yang memiliki suara untuk didengar. Negara Indonesia sangat didengar di PBB. Apalagi didukung ASEAN, OKI, Non Blok bahkan didukung negara besar lain seperti Australia, USA, Belanda, Inggris yang sangat jelas posisi politiknya yakni mendukung Papua adalah bagian NKRI.
“Suara Indonesia sangat diperhitungkan, karena termasuk negara besar. Didalam jaringan di PBB posisi Indonesia sangat kuat sekali, bahkan Menlu RI pernah menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB. Sementara suara Vanuatu jarang didengar. Masih jauh sekali,” tukas Kapolda.
Dikatakan Kapolda, pihaknya melihat konteks internal menanggapi pernyataan PM Vanuatu, yakni ada pertarungan politik untuk mengangkat isu Papua dalam rangka mendapatkan simpatik vote atau konsituen.
Bahkan hampir semua pejabat yang berkunjung ke Papua, beber Kapolda, mulai PBB, UNICEF, Australian AIDS, lembaga perwakilan-perwakilan dari negara asing bagian politik dari Australia, New Zeland, Belanda, Inggris menyampaikan Papua aman dan kondusif. Bahkan Staf PBB yang bekerja di Manila ketika beraudensi dengan Kapolda merasa kaget, ternyata Papua jauh lebih aman dibanding Filipina Selatan.
Untuk Ras Melanesia sendiri kepada Indonesia lebih banyak dari Vanuatu, kata Kapolda, Negara-negara Ras Melanesia sebetulnya tak mendukung MSG seperti Fiji, Salomon Island, Papua New Guinea (PNG) dan lain-lain. [BintangPapua]