Kartu Papua Sehat (KPS) Layani Pembuatan Bayi Tabung
pada tanggal
Saturday 21 December 2013
KOTA JAYAPURA - Kartu Papua Sehat bisa melayani pembuatan bayi tabung, kata Direktur Eksekutif Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Aloysius Giyai.
"KPS juga mengcover semua penyakit pasien termasuk bayi tabung, kecuali untuk perawatan kecantikan dan bikin gigi palsu," tegasnya kepada Antara di Jayapura, Jumat.
Giyai menuturkan KPS yang berlaku mulai 1 Januari 2014 di tanah Papua tersebut, selain dapat digunakan pada rumah sakit.
KPS juga dapat digunakan pada pelayanan pengobatan dasar di puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), pustu (puskesmas pembantu) dan polindes (poli klinik desa) yang terletak di kampung.
"KPS juga akan dibagikan pada 14 daerah terisolir di tanah Papua. KPS akan berlaku bersamaan dengan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat," katanya.
Ia menjelaskan pembiayaan KPS akan bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Pusat dengan dana APBN. Perkiraan dana untuk tahap awal pemberlakuan KPS sekitar Rp 400-500 miliar.
"KPS nantinya akan menggantikan Kartu Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa)," katanya. [Antara]
"KPS juga mengcover semua penyakit pasien termasuk bayi tabung, kecuali untuk perawatan kecantikan dan bikin gigi palsu," tegasnya kepada Antara di Jayapura, Jumat.
Giyai menuturkan KPS yang berlaku mulai 1 Januari 2014 di tanah Papua tersebut, selain dapat digunakan pada rumah sakit.
KPS juga dapat digunakan pada pelayanan pengobatan dasar di puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), pustu (puskesmas pembantu) dan polindes (poli klinik desa) yang terletak di kampung.
"KPS juga akan dibagikan pada 14 daerah terisolir di tanah Papua. KPS akan berlaku bersamaan dengan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat," katanya.
Ia menjelaskan pembiayaan KPS akan bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Pusat dengan dana APBN. Perkiraan dana untuk tahap awal pemberlakuan KPS sekitar Rp 400-500 miliar.
"KPS nantinya akan menggantikan Kartu Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa)," katanya. [Antara]