Jhon Jonga Nilai Pemerintah Indonesia Bohongi Rombongan Melanesia Spearhead Group (MSG) yang ke Jayapura

WAMENA (JAYAWIJAYA) - Kunjungan Delegasi Melanesia Spearhead Group (MSG) ke Jayapura Papua pada Senin (13/01/2014) lalu yang ingin melihat keberadaan kondisi objektif sejumlah persoalan di Papua namun kehadiran rombongan MSG itu di alihkan oleh pemerintah RI  hanya melihat sejumlah sampel pembagunan yang positif di Jayapura dan kehadiran mereka begitu cepet dan singkat sehingga belum melihat dan mengetahui  sejumlah masalah di Papua secara keseluruhan.

Pastor Jhon Jonga, Pr kepada Suluh Papua, Jumat (17/1/2014) mengatakan, sangat menyayangkan kehadiran rombongan MSG yang datang dengan misi kemanusia yang dianggap rakyat Papua sebagai angin sorga itu kurang membuahkan hasil yang maksimal.

Padahal kalau boleh dikatakan secara jujur, ada sejumlah persoalan yang begitu kompleks dan mendasar  yang dialami oleh rakyat Papua yang mengundang rombongan MSG bisa datang ke Papua atas undangan Pemerintah RI. Sejumlah persolan mendasar itu seperti pelanggaran  HAM, diskriminasi, ruang demokrasi yang di tutup rapat bagi rakyat Papua, pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang kurang maksimal dari pemerintah RI kepada rakyat Papua.

“Mengapa rombongan MSG itu dibatasi ruang gerak mereka?, ini akan menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Padahal di Papua ada ketidak adilan, ada pelanggaran HAM besar, ada kekerasan yang di lakukan aparat Negara kepada rakyat Papua namun semua ini di sembunyikan dan hanya di tonjolkan hal-hal yang baik. Saya kira ini pembohongan  diri yang di lakukan pemerintah kepada MSG,” kata Pastor Jhon Jonga.

Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar di Papua semuanya telah mencuak ke permukaan dan sudah diketahui oleh Dunia Internasional, tetapi dalam kujungan rombongan MSG itu, semua di tutup-tutupi oleh Pemerintah Indonesia.

”Jadi kedatangan MSG ke Papua sebenarnya ingin melihat kebenaran kondisi yang ada di Papua entah itu masalah kekarasan, diskrimasi, ketidak adilan, penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua tapi semua di batasi oleh Pemerintah Indonesia,” lanjut Peraih  Yap  Thiam Hien Award 2009 Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia. [SuluhPapua]