Bupati Mimika Diminta Selesaikan Persoalan Hasil Pemilu Legislatif
pada tanggal
Tuesday 18 November 2014
TIMIKA (MIMIKA) – Salah satu tokoh masyarakat Mimika, Thomas Temorubun meminta Bupati Mimika mengambil langkah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang belum selesai terkait dengan hasil Pemilu Legislatif Mimika beberapa waktu lalu.
Menurut Thomas, ada banyak kejanggalan terkait dengan hasil Pileg Mimika yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika sehingga menyisahkan persoalan yang tidak diterima oleh banyak pihak, terutama para caleg.
“Sebagai Pembina politik di daerah, bupati bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, seperti membandingkan hasil KPU dengan pihak Kepolisian,” ungkap Thomas saat ditemui wartawan di seputaran Jalan Belibis, Jumat (14/11).
Ia menilai, hasil yang diumumkan oleh KPU Mimika sangat ganjil. Menurutnya, banyak surat suara yang tidak habis terpakai, dibuat seolah-olah habis terpakai dan sangat berbeda dengan di lapangan.
“Saya pikir bupati sebagai pembina politik berhak untuk mengundang dan melakukan kompromi politik dengan parpol, dengan begitu tidak terjadi lagi seperti 10 tahun lalu, dimana DPRD Mimika vakum selama 2,5 tahun,” ungkapnya.
Thomas menambahkan, bupati juga berhak untuk memastikan Pileg di Mimika dapat berjalan dengan baik, apalagi pada pileg kemarin banyak SK yang dikeluarkan KPU Mimika dan menjadi kontroversi.
“Mimika ini perlu mendapatkan calon DPRD yang terbaik, sehingga saya pikir wajar saja jika kebijakan bupati untuk dapat mengundang parpol agar bisa selesaikan persoalan ini. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi guna mencocokan kembali, agar jangan hanya kesalahan dari KPU sehingga pelantikan ini tidak tertunda tunda.” ungkapnya. [SalamPapua]
Menurut Thomas, ada banyak kejanggalan terkait dengan hasil Pileg Mimika yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika sehingga menyisahkan persoalan yang tidak diterima oleh banyak pihak, terutama para caleg.
“Sebagai Pembina politik di daerah, bupati bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, seperti membandingkan hasil KPU dengan pihak Kepolisian,” ungkap Thomas saat ditemui wartawan di seputaran Jalan Belibis, Jumat (14/11).
Ia menilai, hasil yang diumumkan oleh KPU Mimika sangat ganjil. Menurutnya, banyak surat suara yang tidak habis terpakai, dibuat seolah-olah habis terpakai dan sangat berbeda dengan di lapangan.
“Saya pikir bupati sebagai pembina politik berhak untuk mengundang dan melakukan kompromi politik dengan parpol, dengan begitu tidak terjadi lagi seperti 10 tahun lalu, dimana DPRD Mimika vakum selama 2,5 tahun,” ungkapnya.
Thomas menambahkan, bupati juga berhak untuk memastikan Pileg di Mimika dapat berjalan dengan baik, apalagi pada pileg kemarin banyak SK yang dikeluarkan KPU Mimika dan menjadi kontroversi.
“Mimika ini perlu mendapatkan calon DPRD yang terbaik, sehingga saya pikir wajar saja jika kebijakan bupati untuk dapat mengundang parpol agar bisa selesaikan persoalan ini. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi guna mencocokan kembali, agar jangan hanya kesalahan dari KPU sehingga pelantikan ini tidak tertunda tunda.” ungkapnya. [SalamPapua]