Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 10 November 2014

Dana Kemitraan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dari PT Freeport Berkurang

loading...
TIMIKA (MIMIKA) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) menginformasikan, dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tujuh suku di sekitar areal pertambangan Kabupaten Mimika, Papua, berkurang drastis.

"Memang dialokasikan lebih dari Rp1 triliun, tetapi dipastikan berkurang drastis tinggal hingga sekitar Rp600 miliar pada 2015," kata Sekretaris Eksekutif LPMAK Emanuel Kemong, kepada Antara di Timika.

Ia  mengatakan penurunan alokasi dana kemitraan dari PT Freeport yang dikelola oleh LPMAK itu berkaitan dengan menurunnya produksi perusahaan tambang itu selama 2014.

"Pimpinan PT Freeport Indonesia sudah menjelaskan bahwa dengan adanya penurunan produksi maka hal itu berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak, royalti maupun alokasi dana untuk masyarakat. Maka otomatis alokasi dana yang diterima LPMAK tahun 2015 akan berkurang karena LPMAK sangat tergantung pada PT Freeport," ujar Emanuel.

Menurut dia, selama 2014 LPMAK mengelola dana kemitraan dari PT Freeport senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung tiga program utamanya yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Badan Musyawarah LPMAK telah memutuskan alokasi anggaran tahun 2015 hanya sekitar Rp600 miliar. Menyikapi itu, LPMAK akan mengurangi sebagian besar program, terutama program-program tambahannya.

"Yang jelas sebagian program akan dipangkas tapi kita tidak mengorbankan program-program prioritas yang betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program-program tambahan yang sifatnya tidak terlalu penting akan kita kurangi," ujarnya.

Emanuel menyambut baik adanya kesepakatan pihak serikat pekerja dan manajemen PT Freeport untuk membatalkan rencana pemogokan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan dua perusahaan privatisasinya yakni PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PT Puncak Jaya Power.

Pasalnya, jika pemogokan terjadi maka hal itu tidak saja berdampak pada karyawan dan keluarga mereka tetapi juga kepentingan yang lebih besar baik pemerintah maupun masyarakat lokal di sekitar areal tambang Freeport.

"Kami dengar bahwa Bupati Mimika sudah memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja dengan pimpinan PT Freeport untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang ada. Kita berharap secepatnya ada solusi yang dapat menguntungkan semua pihak," katanya.

Emanuel mengatakan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ribuan karyawan Freeport jadi mogok.

"Saat ini ada ribuan anak-anak mulai dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi yang bersekolah karena menerima dana beasiswa dari LPMAK. Lalu, ada ribuan warga penerima manfaat ekonomi yang saat ini dibina oleh LPMAK. Kalau karyawan jadi mogok, semua program itu pasti akan terkena dampak. Belum lagi dukungan operasional untuk Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika juga pasti akan mengalami dampak yang luar biasa," ujarnya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto beberapa waktu lalu mengatakan aktivitas produksi tambang tembaga dan emas perusahaan itu menurun diperkirakan tinggal 60-70 persen dalam satu bulan terakhir.

"Setelah terjadi kecelakaan kerja tanggal 27 September diikuti dengan kegiatan mogok pekerja tanggal 1-2 Oktober dan tanggal 8 Oktober sebenarnya kita tidak lagi beroperasi 100 persen terutama di tambang terbuka Grasberg. Produksi kita tinggal 60-70 persen," jelas Rozik.

Ia mengakui target produksi Freeport selama 2014 mengalami penurunan drastis. Selain karena adanya aksi mogok pekerja, selama enam hingga tujuh bulan sejak 14 Januari lalu hingga Juli, Freeport juga harus menurunkan produksi tambangnya hingga 40 persen karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Melihat kondisi itu, Rozik menyatakan bahwa tahun ini PT Freeport tidak akan mungkin memenuhi kewajiban royalti, pajak dan dana kemitraan kepada masyarakat asli pemilik hak ulayat di sekitar areal tambang dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Secara otomatis royalti, penerimaan daerah, pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia pasti akan menurun karena semua itu sangat tergantung pada prospek kerja perusahaan. Kalau produksi menurun maka secara otomatis semua-semua itu akan berkurang. Perusahaan juga akan melakukan penghematan-penghematan," ujarnya. [Antara]

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...