Hearing Rencana Tindak Lanjut Advokasi Hak (HRTLAH) Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kabupaten Mimika
pada tanggal
Friday 21 November 2014
TIMIKA (MIMIKA) – Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE yang diwakili Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Paulus Dumais membuka secara remi kegiatan Hearing Rencana Tindak Lanjut Advokasi Hak (HRTLAH) terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
“Pemeritah daerah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada USAID Amerika melalui USAID Indonesia serta YAPEDA yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebab kegiatan ini sangat penting guna meningkatkan pelayanan publik disektor kesehatan, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak (KIA),” katanya dalam sambutan yang dikutip oleh sejumlah awak media di Graha Effata, Kamis (20/11).
Kata dia, pemerintah berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam pendampingan untuk mereplikasikan praktik yang baik, melibatkan dan menggerakan secara parsitipatif dari sektor organisasi masyarakat sipil yang menjadi jembatan perbaikan pelayanan, memberikan informasi dan transparansi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas.
“Sejalan dengan tujuan kegiatan saat ini, pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah, DPRD, swasta, LSM, dan masyarakat untuk ikut berkontribusi serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing,” kata Dumais.
Ia juga menegaskan, kemitraan tersebut diwujudkan dengan mengembangkan koordinasi yang berhasil guna dan berdaya guna agar memperoleh sinergintas yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masayarakat yang setinggi-tingginya.
“Terkait dengan maksud tersebut sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah kita dapat berfungsi dapat berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari seluruh pelaku pemerhati bidang kesehatan dalam menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance). Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasional, profesional, bertanggung jawab serta akuntabel. Untuk itu advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen, dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholder) dalam upaya peningkatan kesehatan didaerah yang kita cintai ini,” katanya.
Untuk memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan pemerintah meminta kepada semua pihak yang saling terkait baik kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil, swasta, LSM, Maupun masyarakat dapat memanfaatkan forum ini untuik saling bertukar pengetahuan dan pengalaman.
“Saya yakin bila ada persepsi yang sama antara pemerintah daerah, DPRD, swasta, LSM, dan masyarakat serta pihak terkait lainnya maka akan terwujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif dan efisien di Kabupaten Mimika kedepannya.” ujarnya. [SalamPapua]
“Pemeritah daerah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada USAID Amerika melalui USAID Indonesia serta YAPEDA yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebab kegiatan ini sangat penting guna meningkatkan pelayanan publik disektor kesehatan, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak (KIA),” katanya dalam sambutan yang dikutip oleh sejumlah awak media di Graha Effata, Kamis (20/11).
Kata dia, pemerintah berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam pendampingan untuk mereplikasikan praktik yang baik, melibatkan dan menggerakan secara parsitipatif dari sektor organisasi masyarakat sipil yang menjadi jembatan perbaikan pelayanan, memberikan informasi dan transparansi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas.
“Sejalan dengan tujuan kegiatan saat ini, pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah, DPRD, swasta, LSM, dan masyarakat untuk ikut berkontribusi serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing,” kata Dumais.
Ia juga menegaskan, kemitraan tersebut diwujudkan dengan mengembangkan koordinasi yang berhasil guna dan berdaya guna agar memperoleh sinergintas yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masayarakat yang setinggi-tingginya.
“Terkait dengan maksud tersebut sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah kita dapat berfungsi dapat berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari seluruh pelaku pemerhati bidang kesehatan dalam menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance). Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasional, profesional, bertanggung jawab serta akuntabel. Untuk itu advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen, dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholder) dalam upaya peningkatan kesehatan didaerah yang kita cintai ini,” katanya.
Untuk memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan pemerintah meminta kepada semua pihak yang saling terkait baik kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil, swasta, LSM, Maupun masyarakat dapat memanfaatkan forum ini untuik saling bertukar pengetahuan dan pengalaman.
“Saya yakin bila ada persepsi yang sama antara pemerintah daerah, DPRD, swasta, LSM, dan masyarakat serta pihak terkait lainnya maka akan terwujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif dan efisien di Kabupaten Mimika kedepannya.” ujarnya. [SalamPapua]