Pembangunan Smelter di Papua Masih Lama
pada tanggal
Tuesday 18 November 2014
TEMBAGAPURA (MIMIKA) – Pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang (Smelter) yang diinginkan masyarakat Papua terutama masyarakat Mimika masih memerlukan sekitar empat sampai lima tahun.
Hal itu dijelaskan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Rozik B Soetjipto di Guest House senior Mile 68 Tembagapura kepada Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang dan rombongan saat berkunjung ke Tembagapura, Jumat (14/11).
Rozik menjelaskan, ada hal-hal lain yang menyebabkan pembangunan Smelter di Papua untuk saat ini belum bisa dilakukan, disamping masalah lokasi juga masalah penanganan polusi yang dihasilkan dari pabrik Smelter tersebut.
Bahkan penggunaan tenaga listrik yang cukup besar guna pengoperasian pabrik tersebut, menjadi suatu kebutuhan yang harus ada dan mampu menunjang keberadaan pabrik tersebut.
“Ada hal lain disamping masalah lokasi, yaitu kewajiban PTFI untuk selesaikan paling lambat awal 2017. Kami bicara dengan gubernur, kalau harus bangun di Papua memerlukan listrik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam pengoperasian pabrik Smelter, ada hal yang penting, selain menimbulkan produk polusi yaitu gas CO2, penampungan limbah tersebut belum ada. Sehingga perlu adanya suatu pabrik yang dapat menampung polusi yang menjadi limbah dari hasil produksi Smelter.
“Ada dua hal lagi yang penting. Karena smelter bisa menimbulkan polusi, yaitu Gas CO2 yang ditampung Petrokimia seperti di Gresik. Limbah dari smelter di tampung pabrik semen, kalau tidak justru akan menjadi polusi,” terangnya.
Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan PTFI, untuk pembangunan Smelter di Papua masih membutuhkan waktu yang panjang dan lama, yakni empat sampai lima tahun. Dimana saat ini PTFI menyisakan waktu 2,5 tahun sesuai dengan waktu yang diberikan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah terhadap waktu yang diberikan.
“Tapi untuk itu perlu waktu yang lebih panjang, dan 2,5 tahun tidak mungkin, hanya pembangunannya Smelternya saja juga pasti akan sulit. Setidaknya membutuhkan waktu 4-5 tahun. Perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Lanjut Rozik, melalui kunjungan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Oedang, diharapkan kendala-kendala yang dilihat ini dapat dijadikan pertimbangan. “Saya sudah sampaikan pada gubernur, paling bagus di Papua jangan hanya bangun Smelter tembaga, tapi satu kawasan industrial dimana ada pabrik semen dan pabrik pupuk. Mungkin nanti Oesman bisa perjuangkan itu, sehingga waktu tidak terlalu cepat. Kapan lagi kita bisa membangun area industrial di Papua, kalau tidak kita bersama-sama beberapa industri sekaligus. Karena nanti infrastrukturnya juga akan digunakan bersama.” harap Rozik.[SalamPapua]
Hal itu dijelaskan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Rozik B Soetjipto di Guest House senior Mile 68 Tembagapura kepada Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Oedang dan rombongan saat berkunjung ke Tembagapura, Jumat (14/11).
Rozik menjelaskan, ada hal-hal lain yang menyebabkan pembangunan Smelter di Papua untuk saat ini belum bisa dilakukan, disamping masalah lokasi juga masalah penanganan polusi yang dihasilkan dari pabrik Smelter tersebut.
Bahkan penggunaan tenaga listrik yang cukup besar guna pengoperasian pabrik tersebut, menjadi suatu kebutuhan yang harus ada dan mampu menunjang keberadaan pabrik tersebut.
“Ada hal lain disamping masalah lokasi, yaitu kewajiban PTFI untuk selesaikan paling lambat awal 2017. Kami bicara dengan gubernur, kalau harus bangun di Papua memerlukan listrik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam pengoperasian pabrik Smelter, ada hal yang penting, selain menimbulkan produk polusi yaitu gas CO2, penampungan limbah tersebut belum ada. Sehingga perlu adanya suatu pabrik yang dapat menampung polusi yang menjadi limbah dari hasil produksi Smelter.
“Ada dua hal lagi yang penting. Karena smelter bisa menimbulkan polusi, yaitu Gas CO2 yang ditampung Petrokimia seperti di Gresik. Limbah dari smelter di tampung pabrik semen, kalau tidak justru akan menjadi polusi,” terangnya.
Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan PTFI, untuk pembangunan Smelter di Papua masih membutuhkan waktu yang panjang dan lama, yakni empat sampai lima tahun. Dimana saat ini PTFI menyisakan waktu 2,5 tahun sesuai dengan waktu yang diberikan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah terhadap waktu yang diberikan.
“Tapi untuk itu perlu waktu yang lebih panjang, dan 2,5 tahun tidak mungkin, hanya pembangunannya Smelternya saja juga pasti akan sulit. Setidaknya membutuhkan waktu 4-5 tahun. Perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Lanjut Rozik, melalui kunjungan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Oedang, diharapkan kendala-kendala yang dilihat ini dapat dijadikan pertimbangan. “Saya sudah sampaikan pada gubernur, paling bagus di Papua jangan hanya bangun Smelter tembaga, tapi satu kawasan industrial dimana ada pabrik semen dan pabrik pupuk. Mungkin nanti Oesman bisa perjuangkan itu, sehingga waktu tidak terlalu cepat. Kapan lagi kita bisa membangun area industrial di Papua, kalau tidak kita bersama-sama beberapa industri sekaligus. Karena nanti infrastrukturnya juga akan digunakan bersama.” harap Rozik.[SalamPapua]