Akricis dari Berbagai LSM di Jayapura gelar Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
pada tanggal
Monday 1 December 2014
KOTA JAYAPURA - Puluhan aktivis dari berbagai LSM di Kota Jayapura Papua mengkampanyekan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kampanye itu dilakukan dipusatkan di Taman Imbi, Selasa (25/11).
Kegiatan ini bertepatan dengan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Aksi itu akan berlangsung selama 16 hari (25 November sampai 10 Desember) mendatang.
Para aktivis LSM itu berasal dari Foker LSM Papua, Jaringan HAM Perempuan Papua, LP3A-P, Jerat Papua, P3W GKI, PKBI, YPKM, IPPI, YHI Papua, HMI-Forhati Papua, Stikom Jayapura, KPKP HAM Uncen, SKPKC, KKW Papua, UN Women.
Koordinator Koalisi 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dari LP3A, Siti Akmianti mengatakan, koalisi tersebut terdiri dari berbagai LSM yang memang fokus untuk perempuan, HIV dan AIDS, organisasi perempuan lainnya, juga perempuan dari lembaga keagaamaan.
Dikatakan, Kampanye ini sebenarnya digagas oleh Komnas Perempuan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Issu ini kemudian menjadi issu internasional. 25 November ini Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada rentan waktu November ke Desember, ada beberapa Hari-Hari Internasional.
“Misalnya 1 Desember hari peringatan HIV dan AIDS se dunia, 2 Desember Hari Penghapusan Perbudakan, 4 Desember hari penyandang cacat, 5 Desember Hari Sukarelawan, 6 Desember tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan dan 10 Desember momen keseluruhan yaitu hari HAM internasional," kata Siti Akmianti.
Menurutnya, peringatan itu dilakukan setiap tahunnya di seluruh dunia. Selama kampanye 16 hari, koalisi tidak mau tidak hanya LSM atau lembaga pemerintah yang fokus untuk issu perempuan, namun setiap orang bisa melakukan kampanye penghapusan atau anti kekerasan terhadap perempuan. Hanya saja lanjutnya, khusus di Papua belum ada data yang valid mengenai angka kekerasan terhadap perempuan.
"Tidak semua perempuan yang melaporkan kasusnya. Ini masih menjadi bagian masalah internal rumah tanggal atau masalah satu dua orang. Belum menjadi Issu bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksudkan bukan hanya KDRT.
“ Ada kekerasan yang tidak secara langsung tapi bentuknya posisi perempuan di masyarakat seperti apa. Dalam hal politik, ekonomi, pemerintahan, partisipasi perempuan dalam pembangunan. Itu yang sebanarnya maksud dari kampanye hari ini," ucapnya.
Katanya, kalau masalah budaya yang mendiskresditkan perempuan tidak hanya di Papua, ada beberapa budaya tertentu yang sebenarnya belum kita lihat kalau sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup untuk perempuan.
"Saya atas nama pemprov Papua berterimakasih kepada LSM dan pihak lainnya. Saya cukup terharu pada kegiatan hari ini dimana salah satu perempuan dengan HIV dan AIDS di hadapan perempuan yang hadir mengaku dia adalah salah satu ODHA. Dia menyatakan bahwa jangan mendiskriminasikan mereka. Mereka adalah bagian dari kami perempuan," kata Anike.
Ia beharap, dengan adanya kampanye itu, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan penderita ODHA.
Ada 10 hak dasar perempuan dan ini masukan buat kami di Badan Pemberdayaan perempuan dan akan jadi issu dalam pogram kerja kami pada 2015 dan masa akan datang.
Katanya, pihaknya juga butuh bantuan media terus mengekspos hal-hal yang berakitan dengan perempuan dan anak. "Kami sendiri tak akan bisa melakukan itu tanpa bantuan media. Kami akan fokus 10 Desember. Salah satu poin dari 10 itu," tutup Anike. [SalamPapua]
Kegiatan ini bertepatan dengan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Aksi itu akan berlangsung selama 16 hari (25 November sampai 10 Desember) mendatang.
Para aktivis LSM itu berasal dari Foker LSM Papua, Jaringan HAM Perempuan Papua, LP3A-P, Jerat Papua, P3W GKI, PKBI, YPKM, IPPI, YHI Papua, HMI-Forhati Papua, Stikom Jayapura, KPKP HAM Uncen, SKPKC, KKW Papua, UN Women.
Koordinator Koalisi 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dari LP3A, Siti Akmianti mengatakan, koalisi tersebut terdiri dari berbagai LSM yang memang fokus untuk perempuan, HIV dan AIDS, organisasi perempuan lainnya, juga perempuan dari lembaga keagaamaan.
Dikatakan, Kampanye ini sebenarnya digagas oleh Komnas Perempuan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Issu ini kemudian menjadi issu internasional. 25 November ini Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada rentan waktu November ke Desember, ada beberapa Hari-Hari Internasional.
“Misalnya 1 Desember hari peringatan HIV dan AIDS se dunia, 2 Desember Hari Penghapusan Perbudakan, 4 Desember hari penyandang cacat, 5 Desember Hari Sukarelawan, 6 Desember tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan dan 10 Desember momen keseluruhan yaitu hari HAM internasional," kata Siti Akmianti.
Menurutnya, peringatan itu dilakukan setiap tahunnya di seluruh dunia. Selama kampanye 16 hari, koalisi tidak mau tidak hanya LSM atau lembaga pemerintah yang fokus untuk issu perempuan, namun setiap orang bisa melakukan kampanye penghapusan atau anti kekerasan terhadap perempuan. Hanya saja lanjutnya, khusus di Papua belum ada data yang valid mengenai angka kekerasan terhadap perempuan.
"Tidak semua perempuan yang melaporkan kasusnya. Ini masih menjadi bagian masalah internal rumah tanggal atau masalah satu dua orang. Belum menjadi Issu bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksudkan bukan hanya KDRT.
“ Ada kekerasan yang tidak secara langsung tapi bentuknya posisi perempuan di masyarakat seperti apa. Dalam hal politik, ekonomi, pemerintahan, partisipasi perempuan dalam pembangunan. Itu yang sebanarnya maksud dari kampanye hari ini," ucapnya.
Katanya, kalau masalah budaya yang mendiskresditkan perempuan tidak hanya di Papua, ada beberapa budaya tertentu yang sebenarnya belum kita lihat kalau sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup untuk perempuan.
"Saya atas nama pemprov Papua berterimakasih kepada LSM dan pihak lainnya. Saya cukup terharu pada kegiatan hari ini dimana salah satu perempuan dengan HIV dan AIDS di hadapan perempuan yang hadir mengaku dia adalah salah satu ODHA. Dia menyatakan bahwa jangan mendiskriminasikan mereka. Mereka adalah bagian dari kami perempuan," kata Anike.
Ia beharap, dengan adanya kampanye itu, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan penderita ODHA.
Ada 10 hak dasar perempuan dan ini masukan buat kami di Badan Pemberdayaan perempuan dan akan jadi issu dalam pogram kerja kami pada 2015 dan masa akan datang.
Katanya, pihaknya juga butuh bantuan media terus mengekspos hal-hal yang berakitan dengan perempuan dan anak. "Kami sendiri tak akan bisa melakukan itu tanpa bantuan media. Kami akan fokus 10 Desember. Salah satu poin dari 10 itu," tutup Anike. [SalamPapua]