Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 29 December 2014

Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat

KOTA JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung wacana Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Istana Kepresidenan di provinsi Papua sebagai bentuk perhatiannya kepada wilayah paling timur di Indonesia ini.

“Presiden rencanakan akan bangun istana di Papua dan respon masyarakat Papua dalam hal ini teman-teman dari keluarga besar Sentani sudah kasih tanah, karena kami adalah bagian dari Negara Indonesia,” ujar ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan, di kantor Gubernur Papua, Senin (22/12) lalu.

Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Murib, dan sebagai warga negara wajar kalau rakyat Papua kasih tanah untuk bangun satu Istana Presiden di Papua, tepatnya di wilayah Danau Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Warga negara yang baik dan sopan itu adalah Papua, karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik ada di Papua, baik dari anak kecil hingga dewasa. Sementara daerah lain terkadang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa daerah. Jadi wajar kalau kami sangat dukung rencana Pak Jokowi itu,” katanya.

Sebelumnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Permintaan itu menyusul maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.”Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua,” imbuhnya. [BintangPapua]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :