Kasad Nilai Gerakan Penganggu Keamanan adalah Protes terhadap Lambatnya Pembangunan di Papua
pada tanggal
Saturday 27 December 2014
KOTA JAYAPURA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, membantah ada kelompok yang berideologi merdeka, yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gatot, gerakan sekelompok orang yang kerap mengganggu keamanan di Papua tak lebih dari protes terhadap pemerintah agar pembangunan di Papua lebih lancar.
Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.
“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).
Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.
Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.
Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.
“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot. [Kompas]
Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.
“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).
Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.
Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.
Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.
“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot. [Kompas]