Ruben Magai Nilai Kehadiran Pembuatan Draft UU Otsus Plus Harus Libatkan Masyarakat Adat
pada tanggal
Tuesday 24 February 2015
KOTA JAYAPURA - Kehadiran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak hanya begitu saja, tetapi karena dengan adanya tuntutan Papua merdeka oleh rakyat Papua, maka kemarin ketika menyusun Draff RUU Otsus plus hendaknya ada keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Papua, namun itu tidak kita lakukan. Kenapa perlu ada keterlibatan rakyat Papua dalam penyusunan Draff Otsus plus, karena yang minta Papua merdeka itu mereka, bukan pemerintah daerah, ujar anggota Komisi I DPRP, Ruben Magai, S.IP, usai melakukan pertemuan lepas dengan Pokja Adat MRP, Jumat (13/2).
Jadi, sekarang kalau kita mau rubah RUU Otsus plus itu perlu ada keterlibatan rakyat Papua. “Kemarin dalam penyusunan Draff RUU Otsus plus tidak ada keterlibatan para tokoh-tokoh masyarakat yang bicara masalah tanah ini. Yang membuat posisi konstruksi Otsus kuat dalam fungsi pengawasan praktek pemerintahannya kita lemah, karena Otsus lahir setelah ada tuntutan Papua merdeka. Mereka minta merdeka karena mereka merasa di bunuh di bantai dan itu sudah menunjukan sikap-sikap penjajahan, maka pada konggres tahun 2000, rakyat Papua minta keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi itu dijawab dengan Otsus.
Dan dalam perjalanannya, pada 2013 ada pembentukan panitia rekonstruksi UU 21. Disini pada pertemuan pertama, saya sudah sampaikan bahwa, kalau kita mau merenkonstruksi UU 21, maka hendaknya kita undang tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini bicara untuk masa depan mereka di atas tanah ini. Mereka harus dilibatkan supaya ada pikiran-pikiran baik yang bisa mereka beri masukan dalam merevisi UU 21 sehingga alat bargaining pasal-pasal yang bargaining politik antara Jakarta dan Papua bisa terlihat disitu.
Misalnya, dalam rekonstruksi UU 21 kemarin ada dua pasal yang didorong oleh MRP,masing-masing tentang Gubernur Jenderal dan yang kedua, kalau tidak dilaksanakan maka referendum. Itu bargaining politiknya atau win-win solusinya ada disitu, tetapi kalau ini semua bargaining ekonomi, maka Jakarta beranggapan itu mainan. Jadi pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat yang selama ini bicara tentang masa depan mereka diatas tanah ini supaya ada bargainingnya”, tandasnya. [PasifiPos]
Jadi, sekarang kalau kita mau rubah RUU Otsus plus itu perlu ada keterlibatan rakyat Papua. “Kemarin dalam penyusunan Draff RUU Otsus plus tidak ada keterlibatan para tokoh-tokoh masyarakat yang bicara masalah tanah ini. Yang membuat posisi konstruksi Otsus kuat dalam fungsi pengawasan praktek pemerintahannya kita lemah, karena Otsus lahir setelah ada tuntutan Papua merdeka. Mereka minta merdeka karena mereka merasa di bunuh di bantai dan itu sudah menunjukan sikap-sikap penjajahan, maka pada konggres tahun 2000, rakyat Papua minta keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi itu dijawab dengan Otsus.
Dan dalam perjalanannya, pada 2013 ada pembentukan panitia rekonstruksi UU 21. Disini pada pertemuan pertama, saya sudah sampaikan bahwa, kalau kita mau merenkonstruksi UU 21, maka hendaknya kita undang tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini bicara untuk masa depan mereka di atas tanah ini. Mereka harus dilibatkan supaya ada pikiran-pikiran baik yang bisa mereka beri masukan dalam merevisi UU 21 sehingga alat bargaining pasal-pasal yang bargaining politik antara Jakarta dan Papua bisa terlihat disitu.
Misalnya, dalam rekonstruksi UU 21 kemarin ada dua pasal yang didorong oleh MRP,masing-masing tentang Gubernur Jenderal dan yang kedua, kalau tidak dilaksanakan maka referendum. Itu bargaining politiknya atau win-win solusinya ada disitu, tetapi kalau ini semua bargaining ekonomi, maka Jakarta beranggapan itu mainan. Jadi pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat yang selama ini bicara tentang masa depan mereka diatas tanah ini supaya ada bargainingnya”, tandasnya. [PasifiPos]