Wakil Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Minta Eltinus Omaleng Tidak Salahgunakan Jabatan Bupati
pada tanggal
Saturday 21 February 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Wakil Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Mimika, Karolus Tsunme menilai sikap Bupati Mimika Eltinus Omaleng SE dalam mengeluarkan keputusannya akhir-akhir ini, tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya. Ia khawatir orang-orang terdekat bupati justru menjadikan orang nomor satu di Mimika itu sebagai alat untuk kepentingan pribadi mereka.
“Bupati kita ini memang kekurangannya harus diatasi dengan positif. Tapi sekarang yang terlihat, orang-orang dekat bupati justru memberi masukan negatif, sehingga keputusan bupati kadang tidak sesuai dengan aturan dan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Mimika itu, saat ditemui di seputaran Jalan Belibis, Kamis (19/2).
Menurut Karolus, seorang pemimpin meskipun banyak kelebihan yang dimiliki, pasti ada saja kekurangan. Untuk itu seorang pemimpin membutuhkan figur yang bisa memberikan saran dan nasihat agar dia bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan dicintai masyarakat.
Karolus menegaskan, orang-orang dekat bupati seharusnya memberikan masukan berupa ide atau gagasan yang bersifat nasional dan membangun, sehingga keputusan yang dikeluarkan bupati betul-betul sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. “Kita bisa lihat secara logika, ada kepentingan di balik bupati. Undang undang sangat jelas, tapi bisikan orang dekat kepada bupati justru membuat bupati membelokkan aturan. Ini kan justru akan membahayakan bupati sendiri,“ ujarnya.
Karolus menerangkan, sikap Bupati Mimika yang belum juga memberikan surat pengantar untuk pelantikan DPRD Mimika hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 adalah bukti tidak baiknya masukan atau telaah yang diberikan orang-orang terdekat kepada bupati. “Dalam pemberitaan di media, bupati bilang bahwa dan KPU berbeda pendapat, dan KPUI harus ikut dia. Ini kan jelas-jelas intervensi kepada penyelenggara pemilu.
Karena diatur jelas dalam aturan pemilu dan KPU, siapapun tidak boleh mengintervensi keputusan penyelenggara pemilu sebagai lembaga independen. Bupati hanya boleh lakukan sebatas koordinasi,” jelasnya.
Karolus berharap Bupati Mimika jangan bersikap kaku dalam berpolitik dan sikap politiknya jangan sampai mengganggu perannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena dalam politik, semuanya bersifat sangat fleksibel, dan jika bersikap kaku justru akan menyusahkan bupati sendiri. Karena politik juga diatur dan dibatasi dengan hukum.
“Masalah Pileg di Mimika tahun 2014 dengan segala upaya proses hukum atas pelanggaran yang terjaid, sudah selesai. Untuk keputusan MK dan PTUN untuk administrasi sudah selesai. Kita harap Bupati Mimika memberikan respon dan mendukung agar pelantikan DPRD Mimika segera dilaksanakan. Masalah politik bisa diselesaikan kemudian hari, tapi amankan dulu kepentingan masyarakat. Karena konsekuensi terakhirnya akan berhadapan dengan hukum,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Mimika ini. [HarianPapua]
“Bupati kita ini memang kekurangannya harus diatasi dengan positif. Tapi sekarang yang terlihat, orang-orang dekat bupati justru memberi masukan negatif, sehingga keputusan bupati kadang tidak sesuai dengan aturan dan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Mimika itu, saat ditemui di seputaran Jalan Belibis, Kamis (19/2).
Menurut Karolus, seorang pemimpin meskipun banyak kelebihan yang dimiliki, pasti ada saja kekurangan. Untuk itu seorang pemimpin membutuhkan figur yang bisa memberikan saran dan nasihat agar dia bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan dicintai masyarakat.
Karolus menegaskan, orang-orang dekat bupati seharusnya memberikan masukan berupa ide atau gagasan yang bersifat nasional dan membangun, sehingga keputusan yang dikeluarkan bupati betul-betul sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. “Kita bisa lihat secara logika, ada kepentingan di balik bupati. Undang undang sangat jelas, tapi bisikan orang dekat kepada bupati justru membuat bupati membelokkan aturan. Ini kan justru akan membahayakan bupati sendiri,“ ujarnya.
Karolus menerangkan, sikap Bupati Mimika yang belum juga memberikan surat pengantar untuk pelantikan DPRD Mimika hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 adalah bukti tidak baiknya masukan atau telaah yang diberikan orang-orang terdekat kepada bupati. “Dalam pemberitaan di media, bupati bilang bahwa dan KPU berbeda pendapat, dan KPUI harus ikut dia. Ini kan jelas-jelas intervensi kepada penyelenggara pemilu.
Karena diatur jelas dalam aturan pemilu dan KPU, siapapun tidak boleh mengintervensi keputusan penyelenggara pemilu sebagai lembaga independen. Bupati hanya boleh lakukan sebatas koordinasi,” jelasnya.
Karolus berharap Bupati Mimika jangan bersikap kaku dalam berpolitik dan sikap politiknya jangan sampai mengganggu perannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena dalam politik, semuanya bersifat sangat fleksibel, dan jika bersikap kaku justru akan menyusahkan bupati sendiri. Karena politik juga diatur dan dibatasi dengan hukum.
“Masalah Pileg di Mimika tahun 2014 dengan segala upaya proses hukum atas pelanggaran yang terjaid, sudah selesai. Untuk keputusan MK dan PTUN untuk administrasi sudah selesai. Kita harap Bupati Mimika memberikan respon dan mendukung agar pelantikan DPRD Mimika segera dilaksanakan. Masalah politik bisa diselesaikan kemudian hari, tapi amankan dulu kepentingan masyarakat. Karena konsekuensi terakhirnya akan berhadapan dengan hukum,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Mimika ini. [HarianPapua]