-->

242.875 Siswa SD dan SMP di Provinsi Papua Terima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KOTA JAYAPURA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, 242.875 ribu siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kabupaten/kota se Papua akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibagikan Pemerintah.

“Jadi, untuk data sementara yang ada pada kami tingkat SD sebanyak 218.736 siswa dan SMP 2.802 siswa. Jadi total keseluruhan 242.875 anak," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda kepada wartawan di Jayapura, Senin (18/5).

Dari data yang dimiliki Disdikbud Papua, ujar Wonda, ada beberapa sekolah yang belum terdaftar, khususnya untuk tingat SMP, sementara untuk SD semuanya sudah terdata lengkap.

“Data yang ada pada kami sekarang per kabupaten, kalau menyangkut sekolah mana yang akan terima itu semua tergantung pihak Kabupaten/Kota saja,”ungkapnya.

Untuk itu, Wonda menilai semua sekolah yang ada di tanah Papua baik itu sekolah negeri maupun swasta berhak untuk menerima program dari Pempus sesuai yang diatur dalam UU Republik Indonesia.

“Yang membedakan antara sekolah negeri dan swasta itu orang lain, kalau kami di Dinas menilai semua sekolah itu sama, tidak ada pembedaan,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Wonda, terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak sekolah di Papua, sebenarnya program ini sudah ada dari dulu hanya saja nama dan kemasan yang berbeda yaitu bantuan siswa miskin.

“Kalau menurut saya itu sama, hanya namanya saja yang dipoles agar lebih enak didengar, begitu juga dengan jumlah dana yang didapat, lebih besar KIP yakni 700 sampai dengan 1 juta per anak,”jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dalam pembagian KIP semua masyarakat bisa dapat, jangan hanya marga tertentu saja yang mendominasi, tetapi semua Orang Asli Papua (OAP) harus dapat, tidak boleh beda bedakan.

“Jadi, kami harapkan pembagian KIP, KIS dan KKS ini harus merata bagi semua Orang Asli Papua dan jangan marga tertentu saja yang mendominasi dalam penerimaan program itu,”tegasnya.  [Dharapos]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel