Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Tunggu Kucuran Dana Honor Pendamping PNPM Mandiri
pada tanggal
Sunday 10 May 2015
KOTA JAYAPURA - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua hingga kini masih menunggu kucuran dana untuk pembayaran honor para tenaga pendamping program PNPM Mandiri yang akan diganti menjadi dana desa.
"Tenaga pendamping ini kan ditarik pada 31 Desember 2014 dan mereka belum kami tempatkan karena belum tahu membayar honor mereka pakai dana apa. Makanya kita tunggu dana dari Kementrian Keuangan untuk para pendamping itu," Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Mote di Jayapura, Kamis.
Harapannya, kata dia, akhir bulan Mei 2015 ini dana itu sudah bisa cair sehingga bulan Juni awal para pendamping sudah mulai aktif lagi.
Karena hal tersebut, katag Mote, maka pertanggungjawaban Program Strategis Perekonomian Kampung (Prospek) 2014 yang juga menggunakan tenaga pendamping belum bisa diselesaikan.
Kini, tambahnya, jumlah pendamping yang mengabdi di seluruh daerah di Papua berjumlah sekitar 1600-an orang, dan BPMK belum berencana melakukan penambahan tenaga pendamping.
Kendati demikian, akan ada pemberdayaan sekitar dua orang setiap kampung untuk dilatih menjadi motor penggerak dan memobilisasi masa dalam bekerja, serta membantu memudahkan tenaga para pendamping.
"Kita sudah programkan rencana ini ke dalam program PNPM Mandiri/Prospek. Kemungkinan dua orang ini entah diberi honor, saya tidak tahu. Hanya saja, waktu sedang susun konsepnya saya mengusulkan untuk diberi honor supaya menjadi perangsang untuk mereka lebih giat lagi dalam bekerja," ujar Mote.
Mengenai evaluasi kualitas laporan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dan penggunaan dana PNPM Mandiri/Prospek, Mote menilai selama ini hasilnya sangat baik karena dalam pembuatannya ada keterlibatan para tenaga pendamping yang secara terus-menerus memberikan pemahaman dan pelatihan, supaya masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengerjakan seluruh program dengan sebaik-baiknya.
"Selama ini kan (dalam membuat laporan pertanggungjawaban), para warga kampung dibantu pendamping, dan prosesnya mulai dari kampung, lalu disampaikan ke Kepala Distrik sebagai penanggung jawab operasional distrik, selanjutnya dari distrik melakukan evaluasi," ujarnya.
"Lalu verifikasi bila sudah benar dinaikan ke Kabupaten dan provinsi. Namun secara keseluruhan selama ini bagus laporan yang disampaikan ke provinsi," ujarnya lagi. [Antara]
"Tenaga pendamping ini kan ditarik pada 31 Desember 2014 dan mereka belum kami tempatkan karena belum tahu membayar honor mereka pakai dana apa. Makanya kita tunggu dana dari Kementrian Keuangan untuk para pendamping itu," Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Mote di Jayapura, Kamis.
Harapannya, kata dia, akhir bulan Mei 2015 ini dana itu sudah bisa cair sehingga bulan Juni awal para pendamping sudah mulai aktif lagi.
Karena hal tersebut, katag Mote, maka pertanggungjawaban Program Strategis Perekonomian Kampung (Prospek) 2014 yang juga menggunakan tenaga pendamping belum bisa diselesaikan.
Kini, tambahnya, jumlah pendamping yang mengabdi di seluruh daerah di Papua berjumlah sekitar 1600-an orang, dan BPMK belum berencana melakukan penambahan tenaga pendamping.
Kendati demikian, akan ada pemberdayaan sekitar dua orang setiap kampung untuk dilatih menjadi motor penggerak dan memobilisasi masa dalam bekerja, serta membantu memudahkan tenaga para pendamping.
"Kita sudah programkan rencana ini ke dalam program PNPM Mandiri/Prospek. Kemungkinan dua orang ini entah diberi honor, saya tidak tahu. Hanya saja, waktu sedang susun konsepnya saya mengusulkan untuk diberi honor supaya menjadi perangsang untuk mereka lebih giat lagi dalam bekerja," ujar Mote.
Mengenai evaluasi kualitas laporan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dan penggunaan dana PNPM Mandiri/Prospek, Mote menilai selama ini hasilnya sangat baik karena dalam pembuatannya ada keterlibatan para tenaga pendamping yang secara terus-menerus memberikan pemahaman dan pelatihan, supaya masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengerjakan seluruh program dengan sebaik-baiknya.
"Selama ini kan (dalam membuat laporan pertanggungjawaban), para warga kampung dibantu pendamping, dan prosesnya mulai dari kampung, lalu disampaikan ke Kepala Distrik sebagai penanggung jawab operasional distrik, selanjutnya dari distrik melakukan evaluasi," ujarnya.
"Lalu verifikasi bila sudah benar dinaikan ke Kabupaten dan provinsi. Namun secara keseluruhan selama ini bagus laporan yang disampaikan ke provinsi," ujarnya lagi. [Antara]