Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Minta Nelayan Berhenti Gunakan Bom Ikan
pada tanggal
Sunday 10 May 2015
KOTA JAYAPURA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua mendorong para nelayan agar tidak lagi menggunakan bom untuk menangkap ikan.
"Kami betul-betul sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat lokal untuk meninggalkan penggunaan bahan peledak karena merusak lingkungan," ujar Kepala DKP Provinsi Papua Frangky Walli di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan, hingga kini masih ada nelayan yang menangkaap ikan menggunakan bom sehingga merusak terumbu karang.
Karena itu, DKP mengusulkan agar di lingkungan masyarakat pesisir dibentuk tim khusus untuk menjaga lingkungannya.
"Masyarakat lokal kalau bisa ada seperti tim Kamtibmas yang kita bentuk untuk pengawasan terumbu karang di sekitar wilayah mereka masing-masing," ucapnya.
Keasadaran ini, sambungnya, perlu terus ditumbuhkan karena hal itu untuk kepentingan para nelayan itu sendiri, dimana bila terumbu karang rusak, secara otomatis tidak akan ada ikan di kawasan tersebut.
"Terumbu karang tumbuhnya bukan satu dua hari, tapi 15 tahun terumbu karang baru tumbuh," ujarnya.
Secara umum, ungkap Frangky, kondisi terumbu karang di Papua masih tergolong bagus, namun di wilayah tertentu keadaannya sudah memprihatinkan karena terkena dari bahan peledak yang dilepaskan nelayan.
Karenanya Frangky menganggap perlu ada koordinasi antarpihak terkait guna menjaga ekosistem terumbu karang.
"Terumbu karang di daerah potensial sudah hancur semua, kalau ada terumbu karang pasti ada ikan, jadi tinggal dari DKP kerjasama dengan kepolisian dan Angkatan Laut supaya penggunaan bahan peledak bisa terus ditekan," ujarnya. [Antara]
"Kami betul-betul sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat lokal untuk meninggalkan penggunaan bahan peledak karena merusak lingkungan," ujar Kepala DKP Provinsi Papua Frangky Walli di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan, hingga kini masih ada nelayan yang menangkaap ikan menggunakan bom sehingga merusak terumbu karang.
Karena itu, DKP mengusulkan agar di lingkungan masyarakat pesisir dibentuk tim khusus untuk menjaga lingkungannya.
"Masyarakat lokal kalau bisa ada seperti tim Kamtibmas yang kita bentuk untuk pengawasan terumbu karang di sekitar wilayah mereka masing-masing," ucapnya.
Keasadaran ini, sambungnya, perlu terus ditumbuhkan karena hal itu untuk kepentingan para nelayan itu sendiri, dimana bila terumbu karang rusak, secara otomatis tidak akan ada ikan di kawasan tersebut.
"Terumbu karang tumbuhnya bukan satu dua hari, tapi 15 tahun terumbu karang baru tumbuh," ujarnya.
Secara umum, ungkap Frangky, kondisi terumbu karang di Papua masih tergolong bagus, namun di wilayah tertentu keadaannya sudah memprihatinkan karena terkena dari bahan peledak yang dilepaskan nelayan.
Karenanya Frangky menganggap perlu ada koordinasi antarpihak terkait guna menjaga ekosistem terumbu karang.
"Terumbu karang di daerah potensial sudah hancur semua, kalau ada terumbu karang pasti ada ikan, jadi tinggal dari DKP kerjasama dengan kepolisian dan Angkatan Laut supaya penggunaan bahan peledak bisa terus ditekan," ujarnya. [Antara]