DPR RI Minta Kemendagri Awasi Pemerintah Daerah di Papua
pada tanggal
Wednesday 27 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr H. Saleh Partaonan Daulay berencana menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah.
“Hal itu dimaksudkan agar aparatur pemerintah di daerah dapat betul-betul berjalan dengan baik guna proses pembangunan di daerah. Sehingga hal ini yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat khususnya kepada Kemendagri,” ujar Saleh di Timika, Sabtu (23/5).
Dikatakan, Kemendagri harus melakukan pengawasan yang serius kepada pemerintah daerah dalam hal ini aparaturnya.
“Itu penting sekali, karena tanpa aparatur yang baik tidak akan bisa ada pembanguna di daerah, dimana-mana itu pasti leadernya yang penting,” katanya.
Terkait dengan pemberian porsi kepada Papua, dikatakan bahwa sudah banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sehingga sangat salah jika masih ada anggapan Papua tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, di Papua sudah kita berikan banyak, tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang masih belum bangkit? Nah ini yang saya sebut leadershipnya yang perlu betul-betul diperbaiki,” jelasnya.
Olah karena itu Pemerintah Pusat lewat Kemendagri mengawasi aparatur daerah sehingga jangan sampai aparaturnya banyak diluar daerah disbanding berada di daerah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di daerah.
“Jangan sampai kepala daerahnya lebih banyak diluar daripada didalam daerah, atau gubernurnya lebih banyak di Jakarta daripada ditempati ini, sehingga bagaimana dia mau tahu kalau ada reklamasi, ada pencurian, ada konflik sosial dan lain sebagainya kalau dia tidak ada disini,” paparnya. [SalamPapua]
“Hal itu dimaksudkan agar aparatur pemerintah di daerah dapat betul-betul berjalan dengan baik guna proses pembangunan di daerah. Sehingga hal ini yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat khususnya kepada Kemendagri,” ujar Saleh di Timika, Sabtu (23/5).
Dikatakan, Kemendagri harus melakukan pengawasan yang serius kepada pemerintah daerah dalam hal ini aparaturnya.
“Itu penting sekali, karena tanpa aparatur yang baik tidak akan bisa ada pembanguna di daerah, dimana-mana itu pasti leadernya yang penting,” katanya.
Terkait dengan pemberian porsi kepada Papua, dikatakan bahwa sudah banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sehingga sangat salah jika masih ada anggapan Papua tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, di Papua sudah kita berikan banyak, tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang masih belum bangkit? Nah ini yang saya sebut leadershipnya yang perlu betul-betul diperbaiki,” jelasnya.
Olah karena itu Pemerintah Pusat lewat Kemendagri mengawasi aparatur daerah sehingga jangan sampai aparaturnya banyak diluar daerah disbanding berada di daerah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di daerah.
“Jangan sampai kepala daerahnya lebih banyak diluar daripada didalam daerah, atau gubernurnya lebih banyak di Jakarta daripada ditempati ini, sehingga bagaimana dia mau tahu kalau ada reklamasi, ada pencurian, ada konflik sosial dan lain sebagainya kalau dia tidak ada disini,” paparnya. [SalamPapua]