Jaringan Damai Papua Sambut Baik Sikap Pemerintah Mengajak Dialog
pada tanggal
Friday 29 May 2015
“Sekarang harus dipikirkan bagaimana caranya agar dialog-dialog damai itu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik sehingga efektif untuk menyelesaikan konflik. Itulah harapan tokoh adat, cendekiawan, dan tokoh agama di sini,” kata Neles , Rabu (27/5).
Menurutnya hal itu sangat penting sehingga tidak terjadi penyimpangan masalah dari inti dialog yang sebenarnya ingin dicapai.
Sementara terkait rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang ingin berkunjung ke Papua dan membangun komunikasi dengan pemimpin kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Neles mengatakan itu sepenuhnya urusan pemerintah RI.
“Jika Menhan mau bertemu kelompok separatis, silakan saja. Kalau pertemuan itu tidak harus kami fasilitasi,” ujar Neles.
Pada Selasa (26/5), Menhan mengatakan bahwa perwakilan OPM telah ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan pemerintah.
Secara terpisah, Natalius Pigai, aktivis dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) asal Kabupaten Paniai, meragukan perwakilan OPM yang menemui pemerintah di Jakarta.
“Itu OPM betulan atau OPM gadungan?” tanya dia.
Pigai mengingatkan pemerintah untuk melibatkan seluruh tokoh Papua yang selama ini bersuara dalam dialog perdamaian di Bumi Cendrawasih itu. Termasuk para akademisi dan orang-orang yang berbeda ideologi.
“Harus ada orang Papua dan sosiolog yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua,” ujarnya.
Terkait itu, Koordinator Jaringan Damai Papua menawarkan diri untuk berperan sebagai fasilitator demi kesuksesan program pemerintah di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pemerintah Jokowi ingin secara serius melepas stigma ‘daerah konflik’ dan ‘zona berbahaya’ dari Papua. Untuk itu pendekatan ke masyarakat Papua akan dilakukan lewat sudut pandang pembangunan. [CNN]