Kedatangan Presiden Jokowi Dinilai Tidak Berpengaruh
pada tanggal
Sunday 10 May 2015
KOTA JAYAPURA - Anggota DPR Papua Ruben Magay menilai kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke Papua tak memberikan dampak bagi masyarakat Papua seperti yang telah dijanjikan ketika berkunjung di Papua pada bulan Desember 2014 lalu.
“Agenda kunjungan Presiden ini sangat tidak berarti karena tidak menempati janjinya seperti dialog Jakarta-Papua pada 27 Desember 2014 lalu,” kata Ruben kepada wartawan di DPR Papua, Kamis (7/5).
Menurutnya, jika kedatangan presiden ke Papua hanya melakukan kunjungan biasa atau kunjungan rutin tanpa melihat masyarakat papua yang telah dibantai, dibunuh, ditangkap karena diatasnamakan separati dan OPM.
“Yang ditunggu masyarakat dialog sehingga mendapat keadilan atas pelanggaran yang dilakukan selama ini,” tandasnya.
Ruben menyatakan, selama ini pembangunan di Papua sangat terganggu karena masyarakat dicap sebagai separatis.
“Demi mendapat keadilan, maka kami minta ada kebijakan dialog yang harus dilakukan Presiden seperti yang disampaikan, agar masalah Papua bisa selesai dan tidak terancam dalam setiap melaksanakan pembangunan,” ujar dia.
Dikatakan, sudah 50 tahun terakhir ini masyarakat Papua mendapat kekerasan dari aparat. Mulai penembakan, pembunuhan, penangkapan dan segala macam aksi.
“Jadi, jika presiden tidak melaksanakan, seolah-olah wibawa presiden tidak ada karena perangkat bawah tidak melaksanakan perintah,” pungkasnya.
Hal senada diungkapkan salah satu tokoh asal Pegunungan Tengah Papua, yang merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,SH, yang berharap kepada Presiden Indonesia Jokowi agar mengagendakan tentang penyelesaian akar masalah terkait politik yang sering muncul di Papua.
“Orang Papua butuh solusi bukan meresmikan proyek-proyek,” ungkapnya melalui SMS kepada Bintang Papua, kemarin.
Ia mengingatkan, bahwa tawaran pembangunan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan pikiran rakyat Papua.
“Maka seluruh program pemerintah di Papua tidak tampak sampai hari ini. Kalau mau bangun Papua libatkan pikiran orang Papua yang meminta untuk solusi penyesaian, baik melalui dialog versi internasional atau refredum ulang, supaya akar persoalanya selesai,” lanjutnya.
Karena itu, ia meminta kepada presiden Jokowi untuk memberikan alternatif bagi penyelesaian konflik politik di Papua melalui dua cara tersebut.
“Agar keuangan negara, nyawa orang yang tdika berdosa tidak hilang begitu saja, baik orang Papua maupun non Papua,” jelasnya.
Tentang agenda kunjungan kerja selama sepekan (7 -12 Mei 2015), Presiden Joko Widodo, diawali dengan melakukan kunjungan kerja ke Maluku, dan Maluku Utara.
Dan diagendakan hari ini (Jumat, 8/5) sore, Jokowi tiba di Papua dan akan dilanjutkan ke Papua Barat, untuk kemudian melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini.
Dalam kunjungannya di Kota Ambon, presiden akan membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan grand launching Mangente Ambon Tahun 2015.
Pada hari yang sama, presiden dan rombongan menuju Pulau Buru untuk Pencanangan Penanaman Padi dan peresmian Bendung Way Laman serta Penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sementara itu pada Jumat (8/5) presiden melakukan pencanangan pembangunan Kota Baru untuk ibukota Provinsi Maluku Utara dan peresmian proyek infrastruktur.
Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Pulau Papua pada 9-11 Mei 2015.
Pada Sabtu (9/5), presiden melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas PON tahun 2020, peresmian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jayapura dan groundbreaking jembatan Layang Hamadi-Holtekam.
Di hari selanjutnya presiden melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Manokwari. Dalam kunjungan di Manokwari, presiden meresmikan sistem kabel laut Sulawesi-Maluku-Papua cable system (SMPCS).
Setelah kunjungan kerja di tiga daerah ini, presiden juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 12 Mei 2015. [BintangPapua]
“Agenda kunjungan Presiden ini sangat tidak berarti karena tidak menempati janjinya seperti dialog Jakarta-Papua pada 27 Desember 2014 lalu,” kata Ruben kepada wartawan di DPR Papua, Kamis (7/5).
Menurutnya, jika kedatangan presiden ke Papua hanya melakukan kunjungan biasa atau kunjungan rutin tanpa melihat masyarakat papua yang telah dibantai, dibunuh, ditangkap karena diatasnamakan separati dan OPM.
“Yang ditunggu masyarakat dialog sehingga mendapat keadilan atas pelanggaran yang dilakukan selama ini,” tandasnya.
Ruben menyatakan, selama ini pembangunan di Papua sangat terganggu karena masyarakat dicap sebagai separatis.
“Demi mendapat keadilan, maka kami minta ada kebijakan dialog yang harus dilakukan Presiden seperti yang disampaikan, agar masalah Papua bisa selesai dan tidak terancam dalam setiap melaksanakan pembangunan,” ujar dia.
Dikatakan, sudah 50 tahun terakhir ini masyarakat Papua mendapat kekerasan dari aparat. Mulai penembakan, pembunuhan, penangkapan dan segala macam aksi.
“Jadi, jika presiden tidak melaksanakan, seolah-olah wibawa presiden tidak ada karena perangkat bawah tidak melaksanakan perintah,” pungkasnya.
Hal senada diungkapkan salah satu tokoh asal Pegunungan Tengah Papua, yang merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,SH, yang berharap kepada Presiden Indonesia Jokowi agar mengagendakan tentang penyelesaian akar masalah terkait politik yang sering muncul di Papua.
“Orang Papua butuh solusi bukan meresmikan proyek-proyek,” ungkapnya melalui SMS kepada Bintang Papua, kemarin.
Ia mengingatkan, bahwa tawaran pembangunan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan pikiran rakyat Papua.
“Maka seluruh program pemerintah di Papua tidak tampak sampai hari ini. Kalau mau bangun Papua libatkan pikiran orang Papua yang meminta untuk solusi penyesaian, baik melalui dialog versi internasional atau refredum ulang, supaya akar persoalanya selesai,” lanjutnya.
Karena itu, ia meminta kepada presiden Jokowi untuk memberikan alternatif bagi penyelesaian konflik politik di Papua melalui dua cara tersebut.
“Agar keuangan negara, nyawa orang yang tdika berdosa tidak hilang begitu saja, baik orang Papua maupun non Papua,” jelasnya.
Tentang agenda kunjungan kerja selama sepekan (7 -12 Mei 2015), Presiden Joko Widodo, diawali dengan melakukan kunjungan kerja ke Maluku, dan Maluku Utara.
Dan diagendakan hari ini (Jumat, 8/5) sore, Jokowi tiba di Papua dan akan dilanjutkan ke Papua Barat, untuk kemudian melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini.
Dalam kunjungannya di Kota Ambon, presiden akan membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan grand launching Mangente Ambon Tahun 2015.
Pada hari yang sama, presiden dan rombongan menuju Pulau Buru untuk Pencanangan Penanaman Padi dan peresmian Bendung Way Laman serta Penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sementara itu pada Jumat (8/5) presiden melakukan pencanangan pembangunan Kota Baru untuk ibukota Provinsi Maluku Utara dan peresmian proyek infrastruktur.
Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Pulau Papua pada 9-11 Mei 2015.
Pada Sabtu (9/5), presiden melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas PON tahun 2020, peresmian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jayapura dan groundbreaking jembatan Layang Hamadi-Holtekam.
Di hari selanjutnya presiden melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Manokwari. Dalam kunjungan di Manokwari, presiden meresmikan sistem kabel laut Sulawesi-Maluku-Papua cable system (SMPCS).
Setelah kunjungan kerja di tiga daerah ini, presiden juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 12 Mei 2015. [BintangPapua]