Kehadiran Petinggi BUMD, Awal Kebangkitan Usaha Papua
pada tanggal
Sunday 24 May 2015
KOTA JAYAPURA - Asisten bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan hari ini adalah hari bersejarah bagi pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan usaha lain di Papua.
Sebab, dengan kedatangan para petinggi BUMD dari Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pemicu semangat berusaha di Papua.
“Ini awal kebangkitan BUMD,”kata Elia Loupatty mewakili Gubernur Papua pada Workshop Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kemarin siang Selasa (19/5) di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Workshop yang dihadiri Ketua Asosiasi BUMD se Indonesia Arief Affandi, Staf Khusus Gubernur Jawa Timur, DR Ir Ardi Prasetyawan, Wakil Ketua Komisi III – DPR Papua Agus Kogoya dan Sekretaris Christina Mano dan Kepala Dispenda Papua Ridwan Rumasukun. Hadir juga para pengusaha di Kota/Kabupaten Jayapura.
Dikatakan Loupatty di tahun 2014 lalu, Pemprov Papua baru pertama kali mencetuskan strategi pendapatan. Hal ini dilontarkan sesuai dengan arahan Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan kepada Kadispenda Papua untuk dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1 triliun.
“Kalau tidak dapat hasilkan Rp.1 triliun, harus diganti kadispendanya. Kata gubernur kala itu,”tirunya.
Elia juga menyentil para aparatur pemerintahan yang paling rajin membuat strategi ekonomi mulai dari makro sampai mikro.
Akan tetapi strategi pendapatan tidak dibicarakan dan dipikirkan. Karena menganggap hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
“Tahun 2014 lalu, dalam waktu setahun perkembangan PAD cukup signifikan. Termasuk upaya - upaya untuk meningkatkan PAD,”tuturnya.
Saat ini BUMD di Indonesia ada sekitar 1007 lebih tetapi yang bisa untungkan hanya 25 persen dari 1000 lebih. 80 persen bergerak di bidang perbankan dan lembaga non keuangan.
“Apakah 1000-an itu di Papua tergolong di 80 persen atau yang lain. Strategi ini perlu dibangun bersama oleh BUMD. Selain itu juga SKPD harus punya dorongan supaya ada kemajuan berarti dari BUMD,”katanya.
Selain itu juga harus ada batasan pembinaan yang menurutnya sangat penting, sehingga punya kreatifitas dan inovasi yang tidak dapat diintervensi oleh yang lain.
“Strategi pembinaan harus jelas. Pemda sebagai owner badan usaha milik daerah ini harus ada catatan pinggirnya,”tuturnya.
Loupatty juga menyinggung bahwa BUMD di Papua punya peranan yang sangat strategis.
“Peranan BUMD penting karena sebagian wilayah Papua harga tidak terkendali. Akibat para usahawan yang mengendalikan harga sendiri,”tuturnya.
Seraya memberikan contoh akibat harga yang tidak terkendali itu harga semen di Kabupaten Intan Jaya Rp. 2 juta dan di Puncak Rp.1,8 juta. Kemudian harga gula pasir di Puncak Jaya bisa tembus Rp. 50 ribu. BBM yang juga bisa mencapai Rp 75 ribu/liter.
Tingginya harga – harga di pedalaman Papua ini, peranan negara disitu harus kuat. Ketika wilayah tertentu perekonomian belum kuat.
“Inilah peluang besar BUMD. Karena kita bisa kerjasama untuk turunkan harga di wilayah pegunungan. Karena harganya yang sangat mahal,”tuturnya.
Sebab menurutnya pengembangan BUMD itu penting, sesuai dengan profesi BUMD itu sendiri.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa strategi pengelolaan itu harus profesional.
Sebab menurutnya hal - hal makro penting tetapi mikro juga penting. Untuk itu harus ada transparansi yang harus dikedepankan. Dengan pengelolaan yang professional, maka BUMD semakin dipercaya. BUMD di Papua punya peran ganda yang tidak meninggalkan fungsi - fungsi sosialnya.
Kedepannya dirinya berharap agar Toko batik motif Papua, yang menjual dan membatik orang Papua. “Disitulah kita membeli, sehingga target kita menurunkan kemiskinan dari 31 persen menjadi 27 diakhir masa jabatan Gubernur Papua, target 25 persen dapat dicapai,”harap Asisten. [Antara]
Sebab, dengan kedatangan para petinggi BUMD dari Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pemicu semangat berusaha di Papua.
“Ini awal kebangkitan BUMD,”kata Elia Loupatty mewakili Gubernur Papua pada Workshop Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kemarin siang Selasa (19/5) di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Workshop yang dihadiri Ketua Asosiasi BUMD se Indonesia Arief Affandi, Staf Khusus Gubernur Jawa Timur, DR Ir Ardi Prasetyawan, Wakil Ketua Komisi III – DPR Papua Agus Kogoya dan Sekretaris Christina Mano dan Kepala Dispenda Papua Ridwan Rumasukun. Hadir juga para pengusaha di Kota/Kabupaten Jayapura.
Dikatakan Loupatty di tahun 2014 lalu, Pemprov Papua baru pertama kali mencetuskan strategi pendapatan. Hal ini dilontarkan sesuai dengan arahan Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan kepada Kadispenda Papua untuk dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1 triliun.
“Kalau tidak dapat hasilkan Rp.1 triliun, harus diganti kadispendanya. Kata gubernur kala itu,”tirunya.
Elia juga menyentil para aparatur pemerintahan yang paling rajin membuat strategi ekonomi mulai dari makro sampai mikro.
Akan tetapi strategi pendapatan tidak dibicarakan dan dipikirkan. Karena menganggap hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
“Tahun 2014 lalu, dalam waktu setahun perkembangan PAD cukup signifikan. Termasuk upaya - upaya untuk meningkatkan PAD,”tuturnya.
Saat ini BUMD di Indonesia ada sekitar 1007 lebih tetapi yang bisa untungkan hanya 25 persen dari 1000 lebih. 80 persen bergerak di bidang perbankan dan lembaga non keuangan.
“Apakah 1000-an itu di Papua tergolong di 80 persen atau yang lain. Strategi ini perlu dibangun bersama oleh BUMD. Selain itu juga SKPD harus punya dorongan supaya ada kemajuan berarti dari BUMD,”katanya.
Selain itu juga harus ada batasan pembinaan yang menurutnya sangat penting, sehingga punya kreatifitas dan inovasi yang tidak dapat diintervensi oleh yang lain.
“Strategi pembinaan harus jelas. Pemda sebagai owner badan usaha milik daerah ini harus ada catatan pinggirnya,”tuturnya.
Loupatty juga menyinggung bahwa BUMD di Papua punya peranan yang sangat strategis.
“Peranan BUMD penting karena sebagian wilayah Papua harga tidak terkendali. Akibat para usahawan yang mengendalikan harga sendiri,”tuturnya.
Seraya memberikan contoh akibat harga yang tidak terkendali itu harga semen di Kabupaten Intan Jaya Rp. 2 juta dan di Puncak Rp.1,8 juta. Kemudian harga gula pasir di Puncak Jaya bisa tembus Rp. 50 ribu. BBM yang juga bisa mencapai Rp 75 ribu/liter.
Tingginya harga – harga di pedalaman Papua ini, peranan negara disitu harus kuat. Ketika wilayah tertentu perekonomian belum kuat.
“Inilah peluang besar BUMD. Karena kita bisa kerjasama untuk turunkan harga di wilayah pegunungan. Karena harganya yang sangat mahal,”tuturnya.
Sebab menurutnya pengembangan BUMD itu penting, sesuai dengan profesi BUMD itu sendiri.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa strategi pengelolaan itu harus profesional.
Sebab menurutnya hal - hal makro penting tetapi mikro juga penting. Untuk itu harus ada transparansi yang harus dikedepankan. Dengan pengelolaan yang professional, maka BUMD semakin dipercaya. BUMD di Papua punya peran ganda yang tidak meninggalkan fungsi - fungsi sosialnya.
Kedepannya dirinya berharap agar Toko batik motif Papua, yang menjual dan membatik orang Papua. “Disitulah kita membeli, sehingga target kita menurunkan kemiskinan dari 31 persen menjadi 27 diakhir masa jabatan Gubernur Papua, target 25 persen dapat dicapai,”harap Asisten. [Antara]