Masyarakat Besum, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi Minta Pemerintah Bayar Hak Ulayat
pada tanggal
Friday 1 May 2015
KOTA JAYAPURA - Masyarakat adat Besum, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Papua mendesak pemerintah provinsi setempat, membayar hak ulayat tanah mereka yang dipakai sebagai area hinterland (kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian) sejak 1974 lalu.
Salah satu kepala suku Namblong, Feri P Kasimat mengatakan, ketika itu masyarakat adat menerima konsep hinterland (kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian) oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya yang dipemimpin Gubernur Acub Zaenal, lantaran ingin orang maju dalam konsep pembangunan dan ekonomi.
“Dana tanda terimakasih Pemprov Irian Jaya kala itu senilai Rp 30 juta digunakan Gubernur Acub Zaenal memberangkatkan Persipura bertanding di Saigon, Vietnam. Kami harap gubernur kini menanggapi itu, dan hak itu diberikan kepada masyarakat adat. Kalau tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk lain pun tak masalah,” kata Feri P Kasimat di Namblong, Kamis (23/4/2015).
Menurutnya, ketika itu masyarakat segan menanyakan uang tersebut kepada Acub Zaenal. Katanya, yang bersangkutan kala itu selain berstatus gubernur, ia juga merupakan panglima dan jenderal militer di Papua.
“Kami masyarakat awam merasa takut juga. Kami harap Komisi I DPR Papua membantu kami. Ini uang kami, tapi tak pernah kami terima. Kapan uang itu diberikan kepada para suku pemilik ulayat diantaranya suku Wadi, Bano, Merabano, Nasadit, Sem dan beberapa lainnya,” ucapnya.
Di tempat yang sama, perwakilan masyarakat, Benny Yanteo mengatakan, pihaknya berupaya agar hak masyarakat adat diperhatikan pemerintah. Katanya, kala itu 25 Januari 1974, masyarakat adat menyerahkan tanah kepada Pemprov Irian Jaya untuk proyek hinterland.
“Ketika itu pemerintah berjanji memberikan uang ganti rugi Rp 30 juta dengan syarat, uang disimpan di Bank Pembangunan Irian Jaya. Tapi hingga kini belum dicairkan. Uang itu ada dimana? Ini yang jadi masalah. Masyarakat menganggap pemerintah tak bertanggungjawab,” kata Benny Yanteo. [Jubi]
Salah satu kepala suku Namblong, Feri P Kasimat mengatakan, ketika itu masyarakat adat menerima konsep hinterland (kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian) oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya yang dipemimpin Gubernur Acub Zaenal, lantaran ingin orang maju dalam konsep pembangunan dan ekonomi.
“Dana tanda terimakasih Pemprov Irian Jaya kala itu senilai Rp 30 juta digunakan Gubernur Acub Zaenal memberangkatkan Persipura bertanding di Saigon, Vietnam. Kami harap gubernur kini menanggapi itu, dan hak itu diberikan kepada masyarakat adat. Kalau tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk lain pun tak masalah,” kata Feri P Kasimat di Namblong, Kamis (23/4/2015).
Menurutnya, ketika itu masyarakat segan menanyakan uang tersebut kepada Acub Zaenal. Katanya, yang bersangkutan kala itu selain berstatus gubernur, ia juga merupakan panglima dan jenderal militer di Papua.
“Kami masyarakat awam merasa takut juga. Kami harap Komisi I DPR Papua membantu kami. Ini uang kami, tapi tak pernah kami terima. Kapan uang itu diberikan kepada para suku pemilik ulayat diantaranya suku Wadi, Bano, Merabano, Nasadit, Sem dan beberapa lainnya,” ucapnya.
Di tempat yang sama, perwakilan masyarakat, Benny Yanteo mengatakan, pihaknya berupaya agar hak masyarakat adat diperhatikan pemerintah. Katanya, kala itu 25 Januari 1974, masyarakat adat menyerahkan tanah kepada Pemprov Irian Jaya untuk proyek hinterland.
“Ketika itu pemerintah berjanji memberikan uang ganti rugi Rp 30 juta dengan syarat, uang disimpan di Bank Pembangunan Irian Jaya. Tapi hingga kini belum dicairkan. Uang itu ada dimana? Ini yang jadi masalah. Masyarakat menganggap pemerintah tak bertanggungjawab,” kata Benny Yanteo. [Jubi]