Nasib Pembangunan Smelter di Mimika akan Seperti Pemekaran Provinsi Papua Tengah
pada tanggal
Saturday 16 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Banyak pejabat dan kalangan separuh warga Mimika dan Papua umumnya beranggapan, pembangunan Smelter di Papua akan berjalan semulus pikiran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sebab, terkait kesiapan pembangunan Smelter itu, banyak pihak kepentingan terlibat di dalamnya, Dan juga kejelasan mengenai rencana pembangunan itu tak jelas di mata warga Mimika serta Papua umumnya. Demikian ditegaskan, Calon DPRD Mimika terpilih Periode 2014-2019, Antonius Kemong, wakil partai politi PKPI, DPC Timika Papua, Selasa (12/.5).
“Pembangunan Smelter di Papua, niat baik Gubernur Papua dan Bupati Mimika sangat-sangat diapresiasai oleh warga Mimika. Cuma niat baik itu bakal menjadi sumber konflik,” ungkapnya kepada Anigou News.
Sumber konflik itu, kata Kemong, disebabkan karena banyak pihak mulai memunculkan ide dan pemikiran tentang rencana pembangunan Smelter di Mimika. Lanjutnya, juga belum adanya sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat Mimika, terlebih Suku Kamoro sebagai pemilik lahan lokasi pabrik Smelter itu.
“Seharusnya sosialisasi terlebih dahulu, tapi bupati dan gubernur punya kelakuan yang selalu pukul tinggi. Karena terbang ke sana-kemari tanpa sosialisasi kepada masyarakat, maka mulai ada penolakan tentang Smelter,” katanya, bahkan mengaku Suku kamoro dalam kelompok Taparu, dusun mulai melakukan proses ritualisasi demi menolak rencana pembangunan Smelter itu di Mimika.
“Kesalahan ini yang saya bilang, nasib smelter akan sama dengan nasib Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sampai kapanpun, nasib Smelter tidak akan jelas seperti Pemekaran Papua Tengah,” tegasnya menilai kelemahan pemerintah.
Bicara Smelter akan berada diantara ya dan tidak. Pemerintah mau Smelter di Mimika tapi Suku Kamoro berada dalam situasi menolak, tidak mau Smelter itu dibangun diatas tanah Kamoro, bumi Amungsa.
“Coba Bupati Mimika dan Gubernur Papua, tugas mereka sebagai pemerintah dalan berjumpa dengan Suku Kamoro dan Amungme, pihak lembaga adat, Lemasko dan Lemasa, kemudian melantik DPRD, untuk mendengarkan saran pendapat, supaya Smelter dan tujuannya itu tercapai,” katanya agar langkah meloby serta organisasai adat dan perangkat pendukung kebijakan bupati terlibat dalam rencana Bupati Mimika itu.
“Tapi yang terjadi adalah, Gubernur dan Bupati yang diibaratkan dengan pemerintah ini pulang pergi China tanpa melibatkan lembaga adat dan suku setempat,” paparnya.
Bupati Eltinus Omaleng memperjuangkan Smelter, seperti milik pribadi, Tak mau melibatkan pihak legislative maupun eksekutif serta organisasi masyarakat lainnya di atas tanah Mimika.
“Jangan sampai ritualisasi adat Kamoro ini, dampaknya kena ke Bupati dan kroninya. Jangan main-main yaa…, ini Tanah Kamoro dan suku ini kuat dengan ritual adat,” pesannya kepada Bupati Mimika sebagai anak Adat asal Suku Amungme, mesti menghargai kerabat suku lainnya serta hak warisannya.
Selain itu, kata Kemong, di Pemerintah Kabupaten Mimika tak ada pelayanan public pemerintah. Situasi itu juga akan berdampak buruk. Satuan kerja perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa legislatif sebagai lembaga pengawas anggaran, dan masih banyak persoalan pelayanan pembangunan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Bupati Eltinus Oamleng di Mimika.
“Jangan salah, barang ini (Smelter-red) tak akan mulus kalau Bupati Eltinus Omaleng masih keras kepala mengikuti kepentingan orang lain, atau mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang melayani masyarakat yang dipimpinnya,” ulasnya, bahwa banyak tokoh adat tokoh masyarakat dan tokoh agama di Mimika mulai menolak Smelter itu sebagai salah satu aset daerah di kota industri dan jasa Mimika. [Anigou]
Sebab, terkait kesiapan pembangunan Smelter itu, banyak pihak kepentingan terlibat di dalamnya, Dan juga kejelasan mengenai rencana pembangunan itu tak jelas di mata warga Mimika serta Papua umumnya. Demikian ditegaskan, Calon DPRD Mimika terpilih Periode 2014-2019, Antonius Kemong, wakil partai politi PKPI, DPC Timika Papua, Selasa (12/.5).
“Pembangunan Smelter di Papua, niat baik Gubernur Papua dan Bupati Mimika sangat-sangat diapresiasai oleh warga Mimika. Cuma niat baik itu bakal menjadi sumber konflik,” ungkapnya kepada Anigou News.
Sumber konflik itu, kata Kemong, disebabkan karena banyak pihak mulai memunculkan ide dan pemikiran tentang rencana pembangunan Smelter di Mimika. Lanjutnya, juga belum adanya sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat Mimika, terlebih Suku Kamoro sebagai pemilik lahan lokasi pabrik Smelter itu.
“Seharusnya sosialisasi terlebih dahulu, tapi bupati dan gubernur punya kelakuan yang selalu pukul tinggi. Karena terbang ke sana-kemari tanpa sosialisasi kepada masyarakat, maka mulai ada penolakan tentang Smelter,” katanya, bahkan mengaku Suku kamoro dalam kelompok Taparu, dusun mulai melakukan proses ritualisasi demi menolak rencana pembangunan Smelter itu di Mimika.
“Kesalahan ini yang saya bilang, nasib smelter akan sama dengan nasib Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sampai kapanpun, nasib Smelter tidak akan jelas seperti Pemekaran Papua Tengah,” tegasnya menilai kelemahan pemerintah.
Bicara Smelter akan berada diantara ya dan tidak. Pemerintah mau Smelter di Mimika tapi Suku Kamoro berada dalam situasi menolak, tidak mau Smelter itu dibangun diatas tanah Kamoro, bumi Amungsa.
“Coba Bupati Mimika dan Gubernur Papua, tugas mereka sebagai pemerintah dalan berjumpa dengan Suku Kamoro dan Amungme, pihak lembaga adat, Lemasko dan Lemasa, kemudian melantik DPRD, untuk mendengarkan saran pendapat, supaya Smelter dan tujuannya itu tercapai,” katanya agar langkah meloby serta organisasai adat dan perangkat pendukung kebijakan bupati terlibat dalam rencana Bupati Mimika itu.
“Tapi yang terjadi adalah, Gubernur dan Bupati yang diibaratkan dengan pemerintah ini pulang pergi China tanpa melibatkan lembaga adat dan suku setempat,” paparnya.
Bupati Eltinus Omaleng memperjuangkan Smelter, seperti milik pribadi, Tak mau melibatkan pihak legislative maupun eksekutif serta organisasi masyarakat lainnya di atas tanah Mimika.
“Jangan sampai ritualisasi adat Kamoro ini, dampaknya kena ke Bupati dan kroninya. Jangan main-main yaa…, ini Tanah Kamoro dan suku ini kuat dengan ritual adat,” pesannya kepada Bupati Mimika sebagai anak Adat asal Suku Amungme, mesti menghargai kerabat suku lainnya serta hak warisannya.
Selain itu, kata Kemong, di Pemerintah Kabupaten Mimika tak ada pelayanan public pemerintah. Situasi itu juga akan berdampak buruk. Satuan kerja perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa legislatif sebagai lembaga pengawas anggaran, dan masih banyak persoalan pelayanan pembangunan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Bupati Eltinus Oamleng di Mimika.
“Jangan salah, barang ini (Smelter-red) tak akan mulus kalau Bupati Eltinus Omaleng masih keras kepala mengikuti kepentingan orang lain, atau mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang melayani masyarakat yang dipimpinnya,” ulasnya, bahwa banyak tokoh adat tokoh masyarakat dan tokoh agama di Mimika mulai menolak Smelter itu sebagai salah satu aset daerah di kota industri dan jasa Mimika. [Anigou]