Seluruh Tender Proyek Pembangunan di Papua Terbuka untuk Umum
pada tanggal
Saturday 23 May 2015
KOTA JAYAPURA - Manajemen Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kota Jayapura menyatakan, seluruh tender proyek pembangunan terbuka untuk umum, termasuk bagi pengusaha dari luar Papua.
"Di 2015 ini kita sudah terbuka, siapa saja mau ikut tender silahkan, karena yang kita cari kualitas dari pada pengusaha itu supaya kita mendapaatkan kualitas barang yang baik, jadi kita terbuka saja," ucap Kepala KLP Kota Jayapura Mathias B Mano, di Jayapura, Jumat.
Ditahun sebelumnya, ungkap Mano, belum ada pengusaha dari luar Papua yang mengikuti lelang pekerjaan di Pemkot Jayapura.
Tahun-tahun sebelumnya, tambahnya, memang ada kebijakan dari Pemkot Jayapura untuk membatasi pengusaha-pengusaha dari luar, dengan maksud untuk memberdayakan pengusaha lokal karena di Kota Jayapura paket kegiatan tidak banyak dan anggaran juga terbatas.
"Jumlah pengusaha lokal banyak, bagaimana kita mau memberdayakan mereka kalau raksasa-raksasa dari luar ikut masuk ke sini, pasti kita alah bersaing, jadi ada kebijakan kita dengan membatasi dari persyaratannya, misalnya SITU SIUP harus di Kota Jayapura, terus harus punya kantor di Jayapura sehingga memudahkaan kita untuk pengawasan atau pengendalian kita terhadap pelaksanaan proses pekerjaan," tuturnya.
"Memang ada yang mau mendaftar dari luar tapi kita batasi dengan itu, kita meminta kepada mereka harus punya alamat dan Situ Siup disini," sambungnya.
Langkah tersebut, imbuh Mano, juga bagian dari strategi Pemkot Jayapura untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat di Kota Jyaapura tiddak ada Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemasukkan kas daerah.
"SITU dan SIUP kan juga salah satu alat untuk mendapatkan PAD, kan kita tidak punya modal apa-apa untuk mendapatkan AD, hanya dari sektor jasa itu, dalam hal ini menerbitkan surat-surat ijin yang ada. Dengan semakin banyak pengusahaa dari luar yang berdomisili disini itu memberikan PAD tersendiri bagi Pemkot," ujarnya.
Dari prinsip pengadaan itu, Mano mengakui, tidak ada kewajiban untuk membatasi seperti itu, karena kesempatan untuk mendapatkan paket pekerjaan secara online terbuka kepada pengusaha dari mana pun, namun kemahalan harga di Papua, kadang-kadang menjadi faktor pengusaha dari luar enggan masuk.
"Tapi kadang-kadang mereka berpikir dua kali kalau datang ke Papua, yang tinggal di Jakarta pasti dia akan kaget dengan harga bahan," ucapnya.
Nilai paket pekerjaan, kata Mano, dianggap juga menjadi hambatan tersendiri bagi pengusaha dari luar Papua untuk mencari pekerjaan di Kota Jayapura yang tergolong kecil.
"Kalau di kota paling tinggi Rp10 miliar, rata-rata dibawah Rp5 miliar, itukan jadi pertimbangan untuk berkompetisi disini, ini kan faktor lain yang membatasi mereka untuk datang ke sini," tuturnya. [Antara]
"Di 2015 ini kita sudah terbuka, siapa saja mau ikut tender silahkan, karena yang kita cari kualitas dari pada pengusaha itu supaya kita mendapaatkan kualitas barang yang baik, jadi kita terbuka saja," ucap Kepala KLP Kota Jayapura Mathias B Mano, di Jayapura, Jumat.
Ditahun sebelumnya, ungkap Mano, belum ada pengusaha dari luar Papua yang mengikuti lelang pekerjaan di Pemkot Jayapura.
Tahun-tahun sebelumnya, tambahnya, memang ada kebijakan dari Pemkot Jayapura untuk membatasi pengusaha-pengusaha dari luar, dengan maksud untuk memberdayakan pengusaha lokal karena di Kota Jayapura paket kegiatan tidak banyak dan anggaran juga terbatas.
"Jumlah pengusaha lokal banyak, bagaimana kita mau memberdayakan mereka kalau raksasa-raksasa dari luar ikut masuk ke sini, pasti kita alah bersaing, jadi ada kebijakan kita dengan membatasi dari persyaratannya, misalnya SITU SIUP harus di Kota Jayapura, terus harus punya kantor di Jayapura sehingga memudahkaan kita untuk pengawasan atau pengendalian kita terhadap pelaksanaan proses pekerjaan," tuturnya.
"Memang ada yang mau mendaftar dari luar tapi kita batasi dengan itu, kita meminta kepada mereka harus punya alamat dan Situ Siup disini," sambungnya.
Langkah tersebut, imbuh Mano, juga bagian dari strategi Pemkot Jayapura untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat di Kota Jyaapura tiddak ada Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemasukkan kas daerah.
"SITU dan SIUP kan juga salah satu alat untuk mendapatkan PAD, kan kita tidak punya modal apa-apa untuk mendapatkan AD, hanya dari sektor jasa itu, dalam hal ini menerbitkan surat-surat ijin yang ada. Dengan semakin banyak pengusahaa dari luar yang berdomisili disini itu memberikan PAD tersendiri bagi Pemkot," ujarnya.
Dari prinsip pengadaan itu, Mano mengakui, tidak ada kewajiban untuk membatasi seperti itu, karena kesempatan untuk mendapatkan paket pekerjaan secara online terbuka kepada pengusaha dari mana pun, namun kemahalan harga di Papua, kadang-kadang menjadi faktor pengusaha dari luar enggan masuk.
"Tapi kadang-kadang mereka berpikir dua kali kalau datang ke Papua, yang tinggal di Jakarta pasti dia akan kaget dengan harga bahan," ucapnya.
Nilai paket pekerjaan, kata Mano, dianggap juga menjadi hambatan tersendiri bagi pengusaha dari luar Papua untuk mencari pekerjaan di Kota Jayapura yang tergolong kecil.
"Kalau di kota paling tinggi Rp10 miliar, rata-rata dibawah Rp5 miliar, itukan jadi pertimbangan untuk berkompetisi disini, ini kan faktor lain yang membatasi mereka untuk datang ke sini," tuturnya. [Antara]