Thomas Alfa Edison Ondy Bantah Pukul Viktor Palembang
pada tanggal
Saturday 16 May 2015
KOTA JAYAPURA - Terkait kasus dugaan pemukulan yang dilakukannya terhadap seorang Wartawan Cepos Fiktor Palembangan, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.15 WIT di Kompleks Perumahan SKB Bridge, Biak, maka Bupati Biak Numfor, Thomas AE Ondy, SE., telah menyampaikan permohonan maaf melalui surat tertulis kepada Direksi dan Manajemen Cepos di Kota Jayapura, Selasa (12/5).
Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH., ketika dikonfirmasi wartawan usai membuka Sosialisasi Kerjasama LKPP -Garuda Indonesia Pembelian Tiket Perjalanan Dinas Melalui E-Catalogue di Hotel Horison, Jayapura, Selasa (12/5).
Ia mengutarakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Bupati Biak Numfor Thomas AE Ondy, SE., via ponsel pada Senin (11/5), untuk konfirmasi terkait kasus dugaan pemukulan Wartawan Cepos Fiktor Palembangan, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.15 WIT di Kompleks Perumahan SKB Bridge, Biak.
Menurut Wakerkwa, Bupati Ondy membantah telah melakukan pemukulan terhadap Fiktor Palembangan. Bahkan Bupati menuding Fiktor adalah lawan politiknya. Alkisah, ketika itu Pasar Inpres Biak mengalami korsleting atau arus pendek, sehingga terjadi kebakaran.
Wakerkwa mengatakan, Bupati Ondy minta kepada Fiktor untuk mempublikasikan peristiwa kebakaran ini sebagaimana perintah Bupati Ondy. Tapi ternyata Fiktor tak mempublikasikannya, akibatnya Bupati menegur Fiktor.
Namun demikian, tandas Wakerkwa, pihaknya menyarankan agar kasus ini segera diselesaikan kedua belah pihak. Pertama, menyampaikan permohonan maaf dan menyelesaikannya secara kekeluargaan antara adik dan kaka. Kedua, kasus ini juga bisa dilakukan proses hukum.
“Kita semua anak-anak Papua. Sikap dan karakter orang Papua kita saling memahami. Apa yang sudah terjadi saat ini kita saling minta maaf,” saran Wakerkwa.
“Kasus ini juga menjadi pembelajaran supaya lain kali seluruh pemerintahan di Papua ini tak mengambil tindakan semena-mena seperti yang terjadi ini,” terang Wakerkwa.
Terpisah, Tokoh Perempuan Papua Stien Mebri ketika ditemui di Kantor KONI Papua, Jayapura, Selasa (12/5) menegaskan, insan pers khususnya di Papua mesti menjunjung tinggi dan memiliki etika sebagaimana tertera dalam UU Pers, ketika ia sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
“Seorang wartawan yang profesional diwajibkan mengetahui narasumbernya. Jika menyangkut pejabat publik sebaiknya dikonfirmasi sebelum dia mengeluarkan di media massa, menyangkut nama baik,” imbuh Stien Mebri.
Karenanya, tambah Stien Mebri, pihaknya menghimbau kepada seluruh insan pers agar tak membesar-besarkan. Betapapun Pak Ondy adalah pejabat publik dan dia juga orang asli Papua.
Jurnalis Demo Lagi
Sementara itu, Puluhan Jurnalis Papua kembali menggelar aksi damai di Kota Jayapura, Dimana sebelumnya, Senin (11/5) lalu melakukan aksi demo damai di areal Taman Imbi Jayapura, atas pemukulan yang dilakukan Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Ondy kepada wartawan Cepos, Fikfor Palembangan.
Kali ini, Jurnalis di Kota Jayapura dan sekitar diberbagai media cetak dan elektronik menggelar demo di Markas Polda Papua dan Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Selasa (12/5).
Aksi ini untuk menuntut Polda Papua segera memproses kasus pemukulan yang dilakukan Bupati Biak Numfor, sedangkan kepada Gubernur, para Jurnalis mendesak segera menindak Bupati Biak.
Tak hanya Jurnalis, juga dilakukan puluhan mahasiswa mahasiswa Papua dengan mendatangi Markas Polda untuk menuntut Bupati Biak Numfor diproses hukum atas kasus penganiyaan yang dilakukan terhadap wartawan, serta memproses hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak menjabat di Bendahara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam aksi unjuk rasa itu, Jurnalis kembali menegaskan, bahwa tindakan Bupati Biak adalah premanisme dan sangat mengancam kehidupan demokrasi terutama kebebasan Pers.
“Lawan segala bentuk premanisme kepada wartawan, karena sangat mengancam kebebasan Pers, untuk itu Polisi harus segera bertindak,” ujar Robert Vanwi wartawan Suara Pembaharuan.
Setelah berorasi beberapa menit kemudian, Irwasda Polda Papua Kombes Petrus Waine dan Direskrim Kombes Dwi Rianto dan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Patrige menemui wartawan.
Pada kesempatan itu, Petrus Waine selaku pejabat teras di Polda Papua menyatakan, pihaknya memberikan atensi pada kasus pemukulan wartawan di Biak, namun penanganannya diberikan kepada Polres Biak. “Kami sangat serius tangani kasus ini, laporan korban sudah diterima Polres, saat ini penyidik sedang kumpulkan keterangan saksi dan barang bukti,” ujar Kombes Petrus Waine.
Untuk itu, ia meminta para jurnalis untuk tetap yakin kepada Polisi dalam menangani kasus pemukulan itu. “Teman-teman jurnalis, yakinlah kami akan seriusi kasus pemukulan wartawan di Biak, namun kalau memang bisa menempuh jalan kekeluargaan, Polisi juga siap melaksanakannya,” papar dia.
Kombes Dwi Rianto mengatakan, Polda Papua memberikan supervisi kepada Polres Biak dalam menangani kasus pemukulan yang dilakukan Bupati kepada wartawan. “Kami berikan perhatian untuk kasus ini,” singkatnya.
Setelah diterima para pejabat teras Polda Papua, puluhan jurnalis kemudian menuju Kantor Gubernur di Dok II Jayapura. Para jurnalis lantas berorasi di Halaman kantor Gubernur. “Gubernur sebagai atasan bupati, harus bersikap tegas kepada bupati yang melakukan tindak kriminal,” ujar Riyanto Nae wartawan SCTV. [BintangPapua]
Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH., ketika dikonfirmasi wartawan usai membuka Sosialisasi Kerjasama LKPP -Garuda Indonesia Pembelian Tiket Perjalanan Dinas Melalui E-Catalogue di Hotel Horison, Jayapura, Selasa (12/5).
Ia mengutarakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Bupati Biak Numfor Thomas AE Ondy, SE., via ponsel pada Senin (11/5), untuk konfirmasi terkait kasus dugaan pemukulan Wartawan Cepos Fiktor Palembangan, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.15 WIT di Kompleks Perumahan SKB Bridge, Biak.
Menurut Wakerkwa, Bupati Ondy membantah telah melakukan pemukulan terhadap Fiktor Palembangan. Bahkan Bupati menuding Fiktor adalah lawan politiknya. Alkisah, ketika itu Pasar Inpres Biak mengalami korsleting atau arus pendek, sehingga terjadi kebakaran.
Wakerkwa mengatakan, Bupati Ondy minta kepada Fiktor untuk mempublikasikan peristiwa kebakaran ini sebagaimana perintah Bupati Ondy. Tapi ternyata Fiktor tak mempublikasikannya, akibatnya Bupati menegur Fiktor.
Namun demikian, tandas Wakerkwa, pihaknya menyarankan agar kasus ini segera diselesaikan kedua belah pihak. Pertama, menyampaikan permohonan maaf dan menyelesaikannya secara kekeluargaan antara adik dan kaka. Kedua, kasus ini juga bisa dilakukan proses hukum.
“Kita semua anak-anak Papua. Sikap dan karakter orang Papua kita saling memahami. Apa yang sudah terjadi saat ini kita saling minta maaf,” saran Wakerkwa.
“Kasus ini juga menjadi pembelajaran supaya lain kali seluruh pemerintahan di Papua ini tak mengambil tindakan semena-mena seperti yang terjadi ini,” terang Wakerkwa.
Terpisah, Tokoh Perempuan Papua Stien Mebri ketika ditemui di Kantor KONI Papua, Jayapura, Selasa (12/5) menegaskan, insan pers khususnya di Papua mesti menjunjung tinggi dan memiliki etika sebagaimana tertera dalam UU Pers, ketika ia sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
“Seorang wartawan yang profesional diwajibkan mengetahui narasumbernya. Jika menyangkut pejabat publik sebaiknya dikonfirmasi sebelum dia mengeluarkan di media massa, menyangkut nama baik,” imbuh Stien Mebri.
Karenanya, tambah Stien Mebri, pihaknya menghimbau kepada seluruh insan pers agar tak membesar-besarkan. Betapapun Pak Ondy adalah pejabat publik dan dia juga orang asli Papua.
Jurnalis Demo Lagi
Sementara itu, Puluhan Jurnalis Papua kembali menggelar aksi damai di Kota Jayapura, Dimana sebelumnya, Senin (11/5) lalu melakukan aksi demo damai di areal Taman Imbi Jayapura, atas pemukulan yang dilakukan Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Ondy kepada wartawan Cepos, Fikfor Palembangan.
Kali ini, Jurnalis di Kota Jayapura dan sekitar diberbagai media cetak dan elektronik menggelar demo di Markas Polda Papua dan Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Selasa (12/5).
Aksi ini untuk menuntut Polda Papua segera memproses kasus pemukulan yang dilakukan Bupati Biak Numfor, sedangkan kepada Gubernur, para Jurnalis mendesak segera menindak Bupati Biak.
Tak hanya Jurnalis, juga dilakukan puluhan mahasiswa mahasiswa Papua dengan mendatangi Markas Polda untuk menuntut Bupati Biak Numfor diproses hukum atas kasus penganiyaan yang dilakukan terhadap wartawan, serta memproses hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak menjabat di Bendahara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam aksi unjuk rasa itu, Jurnalis kembali menegaskan, bahwa tindakan Bupati Biak adalah premanisme dan sangat mengancam kehidupan demokrasi terutama kebebasan Pers.
“Lawan segala bentuk premanisme kepada wartawan, karena sangat mengancam kebebasan Pers, untuk itu Polisi harus segera bertindak,” ujar Robert Vanwi wartawan Suara Pembaharuan.
Setelah berorasi beberapa menit kemudian, Irwasda Polda Papua Kombes Petrus Waine dan Direskrim Kombes Dwi Rianto dan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Patrige menemui wartawan.
Pada kesempatan itu, Petrus Waine selaku pejabat teras di Polda Papua menyatakan, pihaknya memberikan atensi pada kasus pemukulan wartawan di Biak, namun penanganannya diberikan kepada Polres Biak. “Kami sangat serius tangani kasus ini, laporan korban sudah diterima Polres, saat ini penyidik sedang kumpulkan keterangan saksi dan barang bukti,” ujar Kombes Petrus Waine.
Untuk itu, ia meminta para jurnalis untuk tetap yakin kepada Polisi dalam menangani kasus pemukulan itu. “Teman-teman jurnalis, yakinlah kami akan seriusi kasus pemukulan wartawan di Biak, namun kalau memang bisa menempuh jalan kekeluargaan, Polisi juga siap melaksanakannya,” papar dia.
Kombes Dwi Rianto mengatakan, Polda Papua memberikan supervisi kepada Polres Biak dalam menangani kasus pemukulan yang dilakukan Bupati kepada wartawan. “Kami berikan perhatian untuk kasus ini,” singkatnya.
Setelah diterima para pejabat teras Polda Papua, puluhan jurnalis kemudian menuju Kantor Gubernur di Dok II Jayapura. Para jurnalis lantas berorasi di Halaman kantor Gubernur. “Gubernur sebagai atasan bupati, harus bersikap tegas kepada bupati yang melakukan tindak kriminal,” ujar Riyanto Nae wartawan SCTV. [BintangPapua]