Tim Ekonomi Belum Tahu Rencana Presiden Jokowi Akuisisi Saham Freeport
pada tanggal
Friday 29 May 2015
JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbesar saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dipastikan belum sampai ke telinga Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. Bambang yang juga merupakan Bendahara Negara itu mengaku belum tahu secara detil mengenai rencana pembelian saham Freeport.
"Saya tidak tahu. Siapa yang ngomong?" ujar Bambang saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (26/5).
Sebelumnya, melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan secara bertahap memperbesar kepemilikan saham Freeport yang sudah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di kawasan Papua. Adapun upaya pengambilalihan saham Freeport akan dilakukan mulai Oktober 2015, seiring dengan implementasi PP 79 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Meski telah diisyaratkan, Bambang bilang rencana pengambilalihan saham belum dibicarakan secara paripurna di lintas Kementerian berikut alokasi dananya.
Saat disinggung soal kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli saham Freeport, Bambang pun menyatakan bahwasannya hal itu tak bisa dilakukan. Ini mengingat pemerintah belum memiliki alokasi khusus yang dibunyikan dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2015.
"Tidak ada (alokasi dana di APBN). Belum dibicarakan dan saya belum dengar," tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga belum mendengar wacana pengambilalihan Freeport Indonesia oleh pemerintah. "Tidak, saya belum tahu tentang hal tersebut. Saya saja baru dengar," ujarnya singkat ketika ditemui di kantornya, Selasa (26/5).
Sebagai informasi, saat ini pemerintah baru memegang sekitar 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Jika mengacu pada PP 77 Tahun 2014, perusahaan tambang raksasa asal Amerikat Serikat itu wajib menawarkan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 10,64 persen hingga mencapai 20 persen pada Oktober mendatang. Pun jika pemerintah tak berminat, pemerintah daerah, hingga BUMN dan perusahaan swasta dapat memiliki kesempatan untuk membeli saham Freeport.
Masih mengacu pada beleid tersebut, setidaknya Freeport harus melepas sahamnya ke Indonesia hingga 30 persen sesuai dengan persyaratan atas investasi di Indonesia.
Adapun Fraksi Partai Gerindra di DPR mendorong pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di sektor tambang. Pernyataan itu disampaikan Gerindra dalam sidang paripurna DPR ketika menyikapi Pokok-Pokok Kebijakan fiskal Pemerintah 2016.
Karenanya, Anggota Fraksi Gerindra Willgo Zainar menegaskan Partainya mendukung rencana pemerintah merenegosiasi kontrak karya perusahaan tambang raksasa dunia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. “Karena pemerintah harus mengupayakan kepentingan Indonesia," ujar Willgo ketika membacakan pandangam Fraksinya di Gedung DPR, Selasa (26/5). [CNN]
"Saya tidak tahu. Siapa yang ngomong?" ujar Bambang saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (26/5).
Sebelumnya, melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan secara bertahap memperbesar kepemilikan saham Freeport yang sudah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di kawasan Papua. Adapun upaya pengambilalihan saham Freeport akan dilakukan mulai Oktober 2015, seiring dengan implementasi PP 79 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Meski telah diisyaratkan, Bambang bilang rencana pengambilalihan saham belum dibicarakan secara paripurna di lintas Kementerian berikut alokasi dananya.
Saat disinggung soal kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli saham Freeport, Bambang pun menyatakan bahwasannya hal itu tak bisa dilakukan. Ini mengingat pemerintah belum memiliki alokasi khusus yang dibunyikan dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2015.
"Tidak ada (alokasi dana di APBN). Belum dibicarakan dan saya belum dengar," tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga belum mendengar wacana pengambilalihan Freeport Indonesia oleh pemerintah. "Tidak, saya belum tahu tentang hal tersebut. Saya saja baru dengar," ujarnya singkat ketika ditemui di kantornya, Selasa (26/5).
Sebagai informasi, saat ini pemerintah baru memegang sekitar 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Jika mengacu pada PP 77 Tahun 2014, perusahaan tambang raksasa asal Amerikat Serikat itu wajib menawarkan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 10,64 persen hingga mencapai 20 persen pada Oktober mendatang. Pun jika pemerintah tak berminat, pemerintah daerah, hingga BUMN dan perusahaan swasta dapat memiliki kesempatan untuk membeli saham Freeport.
Masih mengacu pada beleid tersebut, setidaknya Freeport harus melepas sahamnya ke Indonesia hingga 30 persen sesuai dengan persyaratan atas investasi di Indonesia.
Adapun Fraksi Partai Gerindra di DPR mendorong pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di sektor tambang. Pernyataan itu disampaikan Gerindra dalam sidang paripurna DPR ketika menyikapi Pokok-Pokok Kebijakan fiskal Pemerintah 2016.
Karenanya, Anggota Fraksi Gerindra Willgo Zainar menegaskan Partainya mendukung rencana pemerintah merenegosiasi kontrak karya perusahaan tambang raksasa dunia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. “Karena pemerintah harus mengupayakan kepentingan Indonesia," ujar Willgo ketika membacakan pandangam Fraksinya di Gedung DPR, Selasa (26/5). [CNN]