Yahamak Minta Bupati Mimika Tidak Keluar Daerah
pada tanggal
Tuesday 5 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (Yamahak) Timika, Provinsi Papua, mengingatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar mengurangi bepergian ke luar daerah karena masyarakat di wilayah itu sangat membutuhkan kehadiran pimpinan daerah.
"Masyarakat Mimika sangat membutuhkan sekali figur seorang pemimpin. Sebagai anak adat, putra asli Suku Amungme, Bupati Eltinus Omaleng merupakan bapak bagi seluruh rakyatnya. Masyarakat Mimika kini ibarat anak ayam yang kehilangan induknya," kata Pembina Yamahak Arnold Ronsumbre, di Timika, Senin.
Arnold menilai Pemkab Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan wakilnya Yohanis Bassang yang baru tujuh bulan menjabat belum menunjukkan kinerjanya yang luar biasa untuk menjawab harapan rakyat setempat.
"Yang aktif hanya wakil bupati. Masyarakat selalu bertanya orang kami ada di mana? Seharusnya bapak Bupati Mimika turun ke kampung-kampung, datang dan lihat masyarakatnya serta merencanakan apa yang harus dibangun oleh pemerintah daerah di kampung-kampung pedalaman itu," tutur Arnold.
Menurut dia, tidak cukup jika Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang dan pejabat daerah lainnya selalu berada di tempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Masyarakat Mimika, katanya, membutuhkan kehadiran Bupati Eltinus Omaleng setiap saat.
"Kalau pimpinan daerah selalu ada di tempat, otomatis berbagai persoalan seperti konflik sosial di Timika bisa diredam karena orang Papua itu selalu melihat figur," tuturnya.
Arnold menegaskan bahwa sumber daya alam bumi Mimika yang sangat kaya membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah setempat untuk dapat mengelolanya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Mau pergi cari-cari apa di luar sana. Mimika punya SDA sangat kaya. Kapan lagi kita mau olah SDA yang kaya itu kalau kita selalu sibuk pergi ke luar daerah. Aparat TNI dan Polri bukan alat pemadam kebakaran kalau terjadi masalah sosial," ujar Arnold.
Dalam beberapa pekan terakhir, Bupati Eltinus Omaleng tidak berada di tempat.
Seusai mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi Papua di Jayapura pada awal April, Bupati Omaleng langsung menemani Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan studi banding ke Tiongkok untuk menjajaki kerja sama dengan pengusaha setempat untuk mendukung pembangunan industri smelter Papua.
Seusai kembali dari Tiongkok, Bupati Omaleng mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat nasional di Jakarta belum lama ini.
Sebelumnya, Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr juga mengkritisi kinerja aparatur pemerintah di Mimika yang dinilainya kurang sungguh-sungguh membangun masyarakat.
Uskup Saklil mengatakan, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pejabat dinilai lebih sibuk dengan berbagai urusan di luar daerah ketimbang melihat dan memperhatikan masyarakat yang bermukim di kampung-kampung pedalaman.
"Kita lihat saja sekarang, roda pemerintahan tidak jalan. Kehancuran Timika terjadi karena roda pemerintahan tidak jalan," kritik Uskup Saklil.
Uskup menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pembangunan masyarakatnya.
"Pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk memperhatikan masyarakatnya. Tugas pembangunan masyarakat itu merupakan tugas utama pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat bukan untuk jalan-jalan," ujarnya.
Menurut Uskup, meskipun di Mimika terdapat lembaga seperti PT Freeport Indonesia dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang mengelola dana kemitraan dari Freeport namun lembaga-lembaga itu tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah.
"Mereka hanya sifatnya membantu pemerintah untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Jangan terbalik seolah-olah mereka menjalankan tanggung jawab pemerintah," tuturnya. [Antara]
"Masyarakat Mimika sangat membutuhkan sekali figur seorang pemimpin. Sebagai anak adat, putra asli Suku Amungme, Bupati Eltinus Omaleng merupakan bapak bagi seluruh rakyatnya. Masyarakat Mimika kini ibarat anak ayam yang kehilangan induknya," kata Pembina Yamahak Arnold Ronsumbre, di Timika, Senin.
Arnold menilai Pemkab Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan wakilnya Yohanis Bassang yang baru tujuh bulan menjabat belum menunjukkan kinerjanya yang luar biasa untuk menjawab harapan rakyat setempat.
"Yang aktif hanya wakil bupati. Masyarakat selalu bertanya orang kami ada di mana? Seharusnya bapak Bupati Mimika turun ke kampung-kampung, datang dan lihat masyarakatnya serta merencanakan apa yang harus dibangun oleh pemerintah daerah di kampung-kampung pedalaman itu," tutur Arnold.
Menurut dia, tidak cukup jika Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang dan pejabat daerah lainnya selalu berada di tempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Masyarakat Mimika, katanya, membutuhkan kehadiran Bupati Eltinus Omaleng setiap saat.
"Kalau pimpinan daerah selalu ada di tempat, otomatis berbagai persoalan seperti konflik sosial di Timika bisa diredam karena orang Papua itu selalu melihat figur," tuturnya.
Arnold menegaskan bahwa sumber daya alam bumi Mimika yang sangat kaya membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah setempat untuk dapat mengelolanya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Mau pergi cari-cari apa di luar sana. Mimika punya SDA sangat kaya. Kapan lagi kita mau olah SDA yang kaya itu kalau kita selalu sibuk pergi ke luar daerah. Aparat TNI dan Polri bukan alat pemadam kebakaran kalau terjadi masalah sosial," ujar Arnold.
Dalam beberapa pekan terakhir, Bupati Eltinus Omaleng tidak berada di tempat.
Seusai mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi Papua di Jayapura pada awal April, Bupati Omaleng langsung menemani Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan studi banding ke Tiongkok untuk menjajaki kerja sama dengan pengusaha setempat untuk mendukung pembangunan industri smelter Papua.
Seusai kembali dari Tiongkok, Bupati Omaleng mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat nasional di Jakarta belum lama ini.
Sebelumnya, Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr juga mengkritisi kinerja aparatur pemerintah di Mimika yang dinilainya kurang sungguh-sungguh membangun masyarakat.
Uskup Saklil mengatakan, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pejabat dinilai lebih sibuk dengan berbagai urusan di luar daerah ketimbang melihat dan memperhatikan masyarakat yang bermukim di kampung-kampung pedalaman.
"Kita lihat saja sekarang, roda pemerintahan tidak jalan. Kehancuran Timika terjadi karena roda pemerintahan tidak jalan," kritik Uskup Saklil.
Uskup menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pembangunan masyarakatnya.
"Pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk memperhatikan masyarakatnya. Tugas pembangunan masyarakat itu merupakan tugas utama pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat bukan untuk jalan-jalan," ujarnya.
Menurut Uskup, meskipun di Mimika terdapat lembaga seperti PT Freeport Indonesia dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang mengelola dana kemitraan dari Freeport namun lembaga-lembaga itu tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah.
"Mereka hanya sifatnya membantu pemerintah untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Jangan terbalik seolah-olah mereka menjalankan tanggung jawab pemerintah," tuturnya. [Antara]