15 Kepala Kampung dari Biak Numfor Minta Dukungan Politik dari DPRD
pada tanggal
Monday 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Sebanyak 15 kepala kampung yang mewakili 257 kepala kampung di Kabupaten Biak Numfor mendatangi dan bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura guna meminta dukungan politik terkait jalannya pemerintahan di daerah itu.
"Kami datang ke DPRP, untuk menyampaikan dua hal, yang pertama dari sisi pemerintah, dan yang kedua kami minta dari pihak DPRP, dalam hal ini bapak ketua dan teman-temannya dari fraksi Demokrat, untuk membantu melihat ini persoalan di Biak Numfor," kata Willem R Rumkabu, Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Biak Numfor saat berada di Kota Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
Menurut dia, kedatangan kelompoknya di ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura untuk bicarakan stabilitas keamanan di Biak Numfor khususnya jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Thomas Alfa Edison Ondi yang kerap kali diganggu oleh sejumlah isu dan demo yang tidak tepat sasaran.
"Kami mau sampaikan sikap kepada DPRP, bahwa kami minta kepada siapapun, baik aspirasi dari masyarakat atau dari manapun tidak boleh mengganggu Bupati Kabupaten Biak Numfor karena beliau sedang melaksanakan visi misi-nya, yang dimana beliau sudah membuat program yang menyentuh masyarakat yang ada di pedesaan atau kampung-kampung, sehingga kami tidak mau lagi menjadi anak piatu," katanya.
Karena, menurut Rumkabu, tidak ada bupati sebelum kepemimpinan Thomas Alfa Edison Ondi yang menjalankan pemerintahan dengan baik. Sebelumnya sering sekali terjadi kepincangan di pemerintahan.
"Sebab ada beberapa hal penting yang akan diselesaikan oleh bapak bupati saat ini, pertama adalah beliau sedang siapkan Perda tentang alokasi dana desa dari APBN/APBD yang akan diturunkan dari pusat sampai ke pedesaan, sehingga kami hal ini berjalan lancar," katanya.
Pihaknya mengajak agar masyarakat kabupaten yang berjuluk `Kota Karang` itu bisa bersatu padu memberikan dukungan membangun daerah.
"Yang berikut, beliau sementara lakukan adalah reformasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor, dan itu sudah kami lihat sekarang beliau sedang melakukan secara menyeluruh dari tingkat bawah hingga atas," katanya.
Untuk itu, Rumkabu mengharapkan kepada DPRP untuk menyikapi secara bijak dan arif, jika ada demo dari sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan warga Biak Numfor di Jayapura. Agar stabilitas keamanan di Biak berjalan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak dan masyarakat kecil.
"Tujuan kami datang kemari, kami tidak ingin rakyat di Biak Numfor menderita untuk yang kedua kali, sebab apa pun yang mengancam di Biak Numfor imbasnya kami yang merasakan. Silahkan orang adat atau siapapun bicara tapi kami pimpinan akar rumput yang tahu dan memahami persoalan di tengah masyarakat yang kami pimpin," katanya.
"Mewakili masyarakat dari 19 distrik dan 257 kampung, itu yang perlu kami tegaskan, jika ingin demo, silahkan demo di Biak Numfor. Karena semua persoalan ada di sana dan harus selesai di Biak. Kami ingin mereka berdemo dan bertemu di Biak dan selesaikan secara bijak," tambah Willem R Rumkabu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRP Boy Markus Dawir mengatakan kedatangan Forum Komunikasi Kepala Kampung Biak Numfor dan bertemu dengan pimpinan dewan untuk meminta dukungan moril juga politik terkait jalannya pemerintahan di daerah itu.
"Aspirasi mereka langsung diterima oleh Ketua DPRP Yunus Wonda, saya dan beberapa anggota DPRP, pak Jefry Kaunang dan Pak Mustaqim. Aspirasinya antara lain tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor yang hingga kini ramai didemo terus," katanya.
Sebagai politisi, Dawir mengatakan pihaknya tidak pernah melindungi koruptor siapapun dalam internal partai, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan masyarakat diajak agar tidak cepat terprovokasi, mengadili, memvonis seseorang sebagai tersangka dan terdakwa.
"Ini juga kadang-kadang rakyat sering lakukan seperti itu. Biarlah proses hukum berjalan dan membuktikan hal itu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa partai kami tidak melindungi koruptor," katanya.
Tapi dikatakan, terkait pelayanan pemerintahan di Biak Numfor, selama setahun belakangan ini menurutnya cukup tergangggu akibat dari bupati sebelumnya terlibat kasus korupsi. Ia berharap semua masyarakat Biak bisa cerdas sikapi masalah yang ada,
Beberapa waktu belakangan ini di Kota Jayapura terjadi aksi demo oleh sekelompok warga dan masyarakat Biak Numfor mengenai kepemimpinan Bupati Thomas Alfa Edison Ondi yang diduga melakukan tindak korupsi. [Antara]
"Kami datang ke DPRP, untuk menyampaikan dua hal, yang pertama dari sisi pemerintah, dan yang kedua kami minta dari pihak DPRP, dalam hal ini bapak ketua dan teman-temannya dari fraksi Demokrat, untuk membantu melihat ini persoalan di Biak Numfor," kata Willem R Rumkabu, Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Biak Numfor saat berada di Kota Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
Menurut dia, kedatangan kelompoknya di ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura untuk bicarakan stabilitas keamanan di Biak Numfor khususnya jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Thomas Alfa Edison Ondi yang kerap kali diganggu oleh sejumlah isu dan demo yang tidak tepat sasaran.
"Kami mau sampaikan sikap kepada DPRP, bahwa kami minta kepada siapapun, baik aspirasi dari masyarakat atau dari manapun tidak boleh mengganggu Bupati Kabupaten Biak Numfor karena beliau sedang melaksanakan visi misi-nya, yang dimana beliau sudah membuat program yang menyentuh masyarakat yang ada di pedesaan atau kampung-kampung, sehingga kami tidak mau lagi menjadi anak piatu," katanya.
Karena, menurut Rumkabu, tidak ada bupati sebelum kepemimpinan Thomas Alfa Edison Ondi yang menjalankan pemerintahan dengan baik. Sebelumnya sering sekali terjadi kepincangan di pemerintahan.
"Sebab ada beberapa hal penting yang akan diselesaikan oleh bapak bupati saat ini, pertama adalah beliau sedang siapkan Perda tentang alokasi dana desa dari APBN/APBD yang akan diturunkan dari pusat sampai ke pedesaan, sehingga kami hal ini berjalan lancar," katanya.
Pihaknya mengajak agar masyarakat kabupaten yang berjuluk `Kota Karang` itu bisa bersatu padu memberikan dukungan membangun daerah.
"Yang berikut, beliau sementara lakukan adalah reformasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor, dan itu sudah kami lihat sekarang beliau sedang melakukan secara menyeluruh dari tingkat bawah hingga atas," katanya.
Untuk itu, Rumkabu mengharapkan kepada DPRP untuk menyikapi secara bijak dan arif, jika ada demo dari sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan warga Biak Numfor di Jayapura. Agar stabilitas keamanan di Biak berjalan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak dan masyarakat kecil.
"Tujuan kami datang kemari, kami tidak ingin rakyat di Biak Numfor menderita untuk yang kedua kali, sebab apa pun yang mengancam di Biak Numfor imbasnya kami yang merasakan. Silahkan orang adat atau siapapun bicara tapi kami pimpinan akar rumput yang tahu dan memahami persoalan di tengah masyarakat yang kami pimpin," katanya.
"Mewakili masyarakat dari 19 distrik dan 257 kampung, itu yang perlu kami tegaskan, jika ingin demo, silahkan demo di Biak Numfor. Karena semua persoalan ada di sana dan harus selesai di Biak. Kami ingin mereka berdemo dan bertemu di Biak dan selesaikan secara bijak," tambah Willem R Rumkabu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRP Boy Markus Dawir mengatakan kedatangan Forum Komunikasi Kepala Kampung Biak Numfor dan bertemu dengan pimpinan dewan untuk meminta dukungan moril juga politik terkait jalannya pemerintahan di daerah itu.
"Aspirasi mereka langsung diterima oleh Ketua DPRP Yunus Wonda, saya dan beberapa anggota DPRP, pak Jefry Kaunang dan Pak Mustaqim. Aspirasinya antara lain tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor yang hingga kini ramai didemo terus," katanya.
Sebagai politisi, Dawir mengatakan pihaknya tidak pernah melindungi koruptor siapapun dalam internal partai, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan masyarakat diajak agar tidak cepat terprovokasi, mengadili, memvonis seseorang sebagai tersangka dan terdakwa.
"Ini juga kadang-kadang rakyat sering lakukan seperti itu. Biarlah proses hukum berjalan dan membuktikan hal itu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa partai kami tidak melindungi koruptor," katanya.
Tapi dikatakan, terkait pelayanan pemerintahan di Biak Numfor, selama setahun belakangan ini menurutnya cukup tergangggu akibat dari bupati sebelumnya terlibat kasus korupsi. Ia berharap semua masyarakat Biak bisa cerdas sikapi masalah yang ada,
Beberapa waktu belakangan ini di Kota Jayapura terjadi aksi demo oleh sekelompok warga dan masyarakat Biak Numfor mengenai kepemimpinan Bupati Thomas Alfa Edison Ondi yang diduga melakukan tindak korupsi. [Antara]