Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 19 June 2015

Associated Mission Aviation (AMA) Wajib Angkut Pasien dari Pedalaman

SENTANI  (JAYAPURA) - Maskapai penerbangan Associated Mission Aviation (AMA) yang berbasis di Sentani, Kabupaten Jayapura, diwajibkan angkut pasien dari kawasan pedalaman Papua ke daerah jangkauan pelayanan kesehatan.

"Itu konsekuensi dari penandatanganan kerja sama yang dilakukan manajemen AMA dengan Dinas Kesehatan. Secara yuridis dan mengikat karena uang yang akan diberikan harus digunakan untuk mengangkut orang sakit dari pedalaman," kata Direktur AMA Djarot Soetanto, di Sentani, Kamis.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan manajemen AMA menandatangani kerja sama di salah satu hotel ternama di Jayapura, pada 26 Mei 2015.

AMA akan melibatkan maskapai penerbangan Associated Mission Aviation, maskapai penerbangan Mission Aviation Felloship, maskapai penerbangan Kajazi, dan heli mission.

Konsekuensi dari kerja sama itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengalokasikan anggaran untuk membiaya angkutan pelayanan kesehatan warga dari pedalaman Papua.

Djarot mengatakan, dana bantuan itu akan didepositokan, kalau sudah ada penggunaannya baru akan laporkan ke Dinas Kesehatan Papua.

Juga ketika terjadi kenaikan harga angkutan karena pertimbangan teknis, maka akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk diketahui.

Dia mengakui, jalinan kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan maskapai penerbangan AMA sudah bertahun-tahun dilakukan, namun tak ada kesepakatan yang mengikat secara yuridis sehingga menyebabkan pembiayaan tidak jelas.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang dilakukan karena jika ada pasien yang diangkut secara gratis dari pedalaman ke Jayapura demi mendapatkan pelayanan medis, tetapi kemudian meninggal maka akan menimbulkan masalah.

"Keluarga dari pasien yang bersangkutan tentunya akan menuntut agar dikirim kembali ke kampung-nya, nah siapa yang membiayai, pembiayaan dari Dinas Kesehatan yang akan digunakan," ujarnya.

"Kalau kita terbang ke pedalaman lalu pas mau kembali lalu ada pemberitahuan bahwa ada warga yang sakit itu mudah diangkut karena tidak menambah bahan bakar," tambahnya.

Djarot yang pernah menjabat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua ini mengatakan, melalui jalinan kerja sama itu, ada kepastian jaminan dana, terutama bagi pasien orang asli Papua.

"Kalau selama ini kan aliran dananya tidak terlalu jelas, kadang-kadang ada dana, kadang juga tidak ada dana," tambah dia. [Antara]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :