Dana Otsus Sudah Dikirim ke Kabupaten dan Kota
pada tanggal
Monday 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua saat ini telah menggelontorkan lebih dari Rp 1 Trilyun Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama ke sejumlah Kabupaten/Kota di Papua.
Hal ini ditegaskan Kepala BPKAD, Benyamin Arisoy kepada wartawan di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, untuk tahap pertama pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp 2,1 Trilyun dari total dana Otsus tahun ini sebesar Rp 4,9 Trilyun.
“Awal Mei kemarin kita sudah transfer ke Kabupaten/kota lebih dari Rp 1 trilyun untuk tahap pertama,” ujarnya.
Untuk laporan hasil pertanggung jawaban keuangan, Benyamin mengaku hingga saat ini BPK perwakilan Jayapura masih melakukan audit termasuk penyerapan anggaran yang dinilai masih sangat rendah hanya berkisar Rp 30 persen. Lanjut Benyamin, untuk penyerapan anggaran sudah termasuk transfer dana Otsus dari Provinsi ke kabupaten dan kota.
Meski penyerapan anggaran masih sangat minim, namun diakui Benyamin, tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran APBD Perubahan yang direncanakan akan dimulai bulan Mei ini.
“Tidak berpengaruh. Sebab Perubahan dari sisi administrasi yang tidak sesuai maka akan disesuaikan. Yang induk tetap jalan, proses adiministrasinya dan pelelangan tetap jalan,”tukasnya.
Benyamin Arisoy mengatakan, dari 29 Kabupaten/Kota hanya kabupaten Mappi yang dana Otsusnya sementara dipending atau tidak akan dicairkan. Sebab hingga saat ini pemerintah setempat belum menetapkan APBD 2015.
“Mereka baru bahas APBD di pertengahan bulan mei. Jadi nanti mereka punya APBD ditetapkan baru kita transfer,” tegasnya. [Antara]
Hal ini ditegaskan Kepala BPKAD, Benyamin Arisoy kepada wartawan di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, untuk tahap pertama pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp 2,1 Trilyun dari total dana Otsus tahun ini sebesar Rp 4,9 Trilyun.
“Awal Mei kemarin kita sudah transfer ke Kabupaten/kota lebih dari Rp 1 trilyun untuk tahap pertama,” ujarnya.
Untuk laporan hasil pertanggung jawaban keuangan, Benyamin mengaku hingga saat ini BPK perwakilan Jayapura masih melakukan audit termasuk penyerapan anggaran yang dinilai masih sangat rendah hanya berkisar Rp 30 persen. Lanjut Benyamin, untuk penyerapan anggaran sudah termasuk transfer dana Otsus dari Provinsi ke kabupaten dan kota.
Meski penyerapan anggaran masih sangat minim, namun diakui Benyamin, tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran APBD Perubahan yang direncanakan akan dimulai bulan Mei ini.
“Tidak berpengaruh. Sebab Perubahan dari sisi administrasi yang tidak sesuai maka akan disesuaikan. Yang induk tetap jalan, proses adiministrasinya dan pelelangan tetap jalan,”tukasnya.
Benyamin Arisoy mengatakan, dari 29 Kabupaten/Kota hanya kabupaten Mappi yang dana Otsusnya sementara dipending atau tidak akan dicairkan. Sebab hingga saat ini pemerintah setempat belum menetapkan APBD 2015.
“Mereka baru bahas APBD di pertengahan bulan mei. Jadi nanti mereka punya APBD ditetapkan baru kita transfer,” tegasnya. [Antara]