DPRPB Wacanakan Pembentukan Pansus Pemantau SKPD
pada tanggal
Monday 22 June 2015
MANOKWARI - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) mewacanakan membentuk Pansus yang akan bertugas mengecek ke lapangan untuk memastikan program dan kegiatan penyaluran bantuan nelayan, pertanian, perkebunan, dan peternakan terealisasi secara baik dan tetap sasaran.
“Kami sudah diskusikan ini. Sehingga usai kegiatan studi banding akan langsung membentuk Pansus. Dan salah satu tugas Pansus adalah akan mengecek ke lapangan,” kata Anggota Komisi B, John Dimara kepada wartawan, Minggu (21/6).
Kata John Dimara, anggota dan pimpinan komisi sudah bersepakat untuk membentuk Pansus yang akan bertugas mengawasi semua kegiatan SKPD khususnya yang menjadi mitra komisi B.
“Salah satu contoh, dana Rp.7 miliar terkait pengadaan rumpon modern yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan itu belum tuntas,” ujarnya.
John Dimara menambahkan informasi awal sudah disampaikan oleh masyarakat nelayan. Sehingga informasi tersebut akan ditindak-lanjuti dengan menggelar pertemuan tiga pihak, yakni dinas terkait, DPRPB, dan masyarakat (nelayan).
“Kegiatan ini belum selesaikan. Persoalan ini sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok nelayan sudah sampaikan ke komisi,” ujar John Dimara. [CahayaPapua]
“Kami sudah diskusikan ini. Sehingga usai kegiatan studi banding akan langsung membentuk Pansus. Dan salah satu tugas Pansus adalah akan mengecek ke lapangan,” kata Anggota Komisi B, John Dimara kepada wartawan, Minggu (21/6).
Kata John Dimara, anggota dan pimpinan komisi sudah bersepakat untuk membentuk Pansus yang akan bertugas mengawasi semua kegiatan SKPD khususnya yang menjadi mitra komisi B.
“Salah satu contoh, dana Rp.7 miliar terkait pengadaan rumpon modern yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan itu belum tuntas,” ujarnya.
John Dimara menambahkan informasi awal sudah disampaikan oleh masyarakat nelayan. Sehingga informasi tersebut akan ditindak-lanjuti dengan menggelar pertemuan tiga pihak, yakni dinas terkait, DPRPB, dan masyarakat (nelayan).
“Kegiatan ini belum selesaikan. Persoalan ini sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok nelayan sudah sampaikan ke komisi,” ujar John Dimara. [CahayaPapua]