-->

Irene Manibuy Diharapkan Jalankan 10 arah Kebijakan Papua Barat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melantik Irene Manibuy, sebagai wakil Gubernur Papua Barat. Irene adalah perempuan pertama Papua yang dilantik menjadi wakil gubernur di Istana Negara, pada Rabu (27/5).

"Pelantikan ini sebagai prosesi bersejarah dalam pelantikan kepala daerah, karena sebagai pelantikan wakil gubernur pertama di Istana, dan sebagai perempuan pertama asal Papua yang terpilih dalam proses politik lokal di Papua Barat," ujar perencana wilayah di Bappenas, Velix Wanggai dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (31/5).

Irene Manibuy dilantik sebagai Wakil Gubernur Papua Barat menggantikan almarhum Rahimin Katjong yang meninggal dunia pada 22 Januari 2015. Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38/E/ 2015, Irine akan menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat hingga 2017.

Sebelumnya, Irine Manibuy yang mantan anggota DPR RI telah ditetapkan sebagai Wagub Papua Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Papua pada 28 April 2015.

Velix menjelaskan dalam perspektif perencanaan nasional tahun 2015-2019, akan dipercepat dan diperluas pengembangan ekonomi wilayah Papua Barat melalui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi dan keunggulan daerah. Selain itu pengurangan ketimpangan wilayah dengan mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal, mengurangi kemiskinan dan indeks pembangunan manusia Papua Barat.

"Pemerintah merumuskan desain pengembangan wilayah dengan mendorong 4 kerangka penting, yakni peningkatan potensi ekonomi kawasan-kawasan potensial Papua Barat, percepatan penguatan konektivitas, penguatan SDM dan IPTEK, dan penguatan regulasi untuk investasi. Selain itu, pemerintah dorong penanggulangan kemiskinan dan usaha ekonomi masyarakat kampung, serta pemihakan regulasi dan anggaran untuk percepatan pembangunan Papua Barat,"jelasnya.

Ada 10 arah kebijakan wilayah Papua Barat yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Pertama, pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat dan kawasan wisata religi Mansinam.

Kedua, pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif, wisata dan makanan olahan khas Papua Barat. Ketiga, pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah.

Keempat, mendorong pengembangan pala di Fakfak, dan kelima mengembangkan sentra ternak sapi pola ranch di Bomberai, Kebar dan Salawati.

Keenam pengembangan sagu rakyat. Ketujuh peningkatan pengolahan pertanian, hasil laut dan pertambangan. Kedelapan mendorong kawasan pertanian di Teluk Arguni, Karas dan kawasan-kawasan potensial lainnya.

Kesembilan, mengembangkan kawasan industri petrokimia, dan terakhir, pengembangan industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni.

"Pengembangan ekonomi kawasan ini didukung dengan kebijakan konektivitas. Pemerintah merencanakan jaringan jalan akses di Kawasan Industri Teluk, maupun konektivitas kawasan industri Arar, kawasan peternakan Salawati, Bomberai dan Kebar, pengembangan pelabuhan Arar dan Seget sebagai bagian dari Tol Laut. Demikian pula, rencana pembangunan Bandara baru di Fakfak (Bandara Siboru) dan peningkatan kualitas jalan Manokwari-Bintuni, akses jalan Pegunungan Arfak dan akses Manokwari-Sorong," paparnya. [Detik]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel