-->

Kabupaten Asmat dapat Piagam Penghargaan WTP dari BPK

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat mendapatkan piagam penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, Jumat (29/5).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Dori Santosa mengatakan piagam ini diberikan, sebagaimana hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Darah Tahun 2014 yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam pemeriksaan LKPD, juga memperhatikan kesesuaian dengan standar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dori juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan LKPD Tahun anggaran 2014 telah diserahkan ke Lembaga Perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Asmat.

Penyerahan hasil pemeriksaan ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI sesuai dengan ketentuan pasal 23E perubahan ketiga UUD 1945 pasal 7 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI junto pasal 1 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Asmat, paparnya, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada enam Kabupaten di Papua. Mereka yakni, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Merauke, Yalimo, Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika, sedangkan Kabupaten Mappi, BPK Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

“Dari delapan kabupaten tersebut, dijelaskan Dori, masih ada beberapa daerah kategorinya sama dengan tahun sebelumnya. Namun, satu kabupaten meningkat opininya dari tahun sebelumnya. Tetapi, ada satu Kabupaten hingga sekarang belum mengalami Perbaikan sama hal dengan tahun sebelumnya terkait hasil pemeriksaan LKPD tersebut,” urainya.

Ketua DPRD Kabupaten Asmat, Silvester S. Biakai kepada wartawan, mengatakan piagam opini WTP dari BPK sudah dua kali diterimanya berturut-turut.  Hal ini, katanya, hasil dari kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Sekitar 98 persen pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Asmat bisa dibilang bagus sekali,” kata Silvester. [BintangPapua]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah