Kekosongnya DPRD Mimika akan Hambat Roda Pemerintahan
pada tanggal
Thursday 18 June 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Tokoh masyarakat Amungme, Thomas Wanmang menilai kekosongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menghambat roda pemerintahan daerah.
“Sebenarnya DPRD itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah dikontrol oleh DPRD yang terus mengontrol dana pembangunan yang ada. Kenapa bupati tidak memberikan proses pelantikan DPRD-nya,” ujarnya pada Senin (15/6).
Menurut dia, masyarakat saat ini ibarat anak ayam tanpa induk, karena masyarakat belum memiliki DPRD yang berperan sebagai pengontrol jalannya roda pembangunan daerah.
Terkait pelantikan DPRD yang ditunda, menurut dia adalah unsur kesengajaan oleh elit poltik baik di Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab pada partai dan kepentingan lainnya.
“Kita sendiri senang melihat pemerintah membangun masyarakat ini dengan baik, menyampaikan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dengan benar dan tepat. Ini semua poltik dan poltik ini untuk soiapa, kalau memang untuk elit-elit poltik kenapa haruis kita berbangsa dan memiliki ciri merakyat,” jelas dia.
Selanjutnya ditegaskan, usaha penyelamatan lebih penting daripada mementingkan diri sendiri. Ia berharap pelaku politik dan masyarakat tetap tenang dan sabar menunggu kejelasan pelantikan DPRD Mimika oleh penyelenggara KPUD Mimika.
Selain itu dirinya meminta kepada Bupati Mimika agar segera merekomendasikan waktu pelantikan pada Gubernur Papua untuk melakukan pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019 karena dengan dilantiknya mereka, ada pihak yang mampu memantau dan mengontrol program maupun dana pembangunan daerah yang hingga saat ini belum diawasi oleh legislatif. [SalamPapua]
“Sebenarnya DPRD itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah dikontrol oleh DPRD yang terus mengontrol dana pembangunan yang ada. Kenapa bupati tidak memberikan proses pelantikan DPRD-nya,” ujarnya pada Senin (15/6).
Menurut dia, masyarakat saat ini ibarat anak ayam tanpa induk, karena masyarakat belum memiliki DPRD yang berperan sebagai pengontrol jalannya roda pembangunan daerah.
Terkait pelantikan DPRD yang ditunda, menurut dia adalah unsur kesengajaan oleh elit poltik baik di Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab pada partai dan kepentingan lainnya.
“Kita sendiri senang melihat pemerintah membangun masyarakat ini dengan baik, menyampaikan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dengan benar dan tepat. Ini semua poltik dan poltik ini untuk soiapa, kalau memang untuk elit-elit poltik kenapa haruis kita berbangsa dan memiliki ciri merakyat,” jelas dia.
Selanjutnya ditegaskan, usaha penyelamatan lebih penting daripada mementingkan diri sendiri. Ia berharap pelaku politik dan masyarakat tetap tenang dan sabar menunggu kejelasan pelantikan DPRD Mimika oleh penyelenggara KPUD Mimika.
Selain itu dirinya meminta kepada Bupati Mimika agar segera merekomendasikan waktu pelantikan pada Gubernur Papua untuk melakukan pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019 karena dengan dilantiknya mereka, ada pihak yang mampu memantau dan mengontrol program maupun dana pembangunan daerah yang hingga saat ini belum diawasi oleh legislatif. [SalamPapua]