Nasib Kapal Raja Ampat 3 Dipertanyakan
pada tanggal
Tuesday 30 June 2015
WAISAI (RAJA AMPAT) - Sepulangnya Kapal Raja Ampat 3 milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan kondisi rusak dan mengenaskan, hingga saat ini belum ada yang bertanggung jawab, salah siapa?.
Salah satu nara sumber terpecaya yang enggan namanya dipublikasikan, mengungkapkan saat dirinya bersama tim, baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat ke Timor Leste untuk membawa kembali kapal Raja Ampat 3.
Pihaknya dirinya merasa bingung karena keberadaan kapal tersebut di Timor Leste rumit.
“Ini rumit, pindah tangan cukup banyak, dari pak Alan (pihak ke-3) dipinjam pakaikan dengan orang di Kupang, kemudian dari kupang disewakan kepada orang di Sorong kemudian disewakan kepada Timor Leste,” kata sumber tersebut kepada Raja Ampat Pos beberapa waktu lalu.
Bahkan, terangnya untuk mengeluarkan kapal tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat harus membayar uang sandar kapal selama 1 tahun sebesar 1,5 miliar rupiah.
“Untuk pihak KBRI di Timor Leste sangat membantu kita, jadi kita tidak perlu membayar uang denda tersebut, jadi kapal kita ditukar dengan kapal milik Negara Timor Leste yang ditahan oleh TNI AL,” ungkapnya.
Untuk lebih lanjut, dirinya tidak dapat memberikan keterangan pers lebih lanjut.
“Kita sudah sepakat, kita tunjuk Wakil Bupati Raja Ampat sebagai juru bicara,” katanya sembari menunjukkan photo-photo di smartphone miliknya.
Sebelumnya, Ketua Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Raja Ampat, Alfaris Labagu meminta kepada DPRD untuk segera memanggil Dinas Perhubungan dan BPKAD terkait aset pemerintah termasuk kapal tersebut.
“DPRD harus memanggil dan meminta keterangan kepada dinas terkait dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Alfaris Labagu. [RajaAmpatPos]
Salah satu nara sumber terpecaya yang enggan namanya dipublikasikan, mengungkapkan saat dirinya bersama tim, baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat ke Timor Leste untuk membawa kembali kapal Raja Ampat 3.
Pihaknya dirinya merasa bingung karena keberadaan kapal tersebut di Timor Leste rumit.
“Ini rumit, pindah tangan cukup banyak, dari pak Alan (pihak ke-3) dipinjam pakaikan dengan orang di Kupang, kemudian dari kupang disewakan kepada orang di Sorong kemudian disewakan kepada Timor Leste,” kata sumber tersebut kepada Raja Ampat Pos beberapa waktu lalu.
Bahkan, terangnya untuk mengeluarkan kapal tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat harus membayar uang sandar kapal selama 1 tahun sebesar 1,5 miliar rupiah.
“Untuk pihak KBRI di Timor Leste sangat membantu kita, jadi kita tidak perlu membayar uang denda tersebut, jadi kapal kita ditukar dengan kapal milik Negara Timor Leste yang ditahan oleh TNI AL,” ungkapnya.
Untuk lebih lanjut, dirinya tidak dapat memberikan keterangan pers lebih lanjut.
“Kita sudah sepakat, kita tunjuk Wakil Bupati Raja Ampat sebagai juru bicara,” katanya sembari menunjukkan photo-photo di smartphone miliknya.
Sebelumnya, Ketua Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Raja Ampat, Alfaris Labagu meminta kepada DPRD untuk segera memanggil Dinas Perhubungan dan BPKAD terkait aset pemerintah termasuk kapal tersebut.
“DPRD harus memanggil dan meminta keterangan kepada dinas terkait dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Alfaris Labagu. [RajaAmpatPos]