Pangdam XVII/Cenderawasih Terima Audiensi Komnas Perlindung Perempuan
pada tanggal
Wednesday 3 June 2015
KOTA JAYAPURA - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menerima audiensi dari komisi nasional (komnas) Perlindungan Perempuan di ruang Cycloop Makodam Bukit Polimak, Kelurahan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.
"Anggota Komnas Perempuan yang datang dan diterima langsung oleh Pangdam Cenderawasih adalah Ibu Asriana, Ibu Saut Situmorang, Ibu Magdalena, Ibu Fin Saraga, Ibu Yosena dan Ibu Linda," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh PR di Jayapura, Papua, Kamis (28/5).
Pada momentum itu, Komnas Perlindungan Perempuan menyampaikan ingin membangun kerjasama untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan di Papua.
"Itulah komitmen bersama antara Pangdam XVII/Cenderawasih dengan Komnas perlindungan perempuan yang disampaikan dalam kegiatan audensi di Ruang Cycloops Makodam," katanya.
Sementara itu, kata Teguh, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menyampaikan bahwa setiap anggota TNI harus menjadikan rakyat sebagai saudara.
Pendekatan yang dilakukan TNI adalah pendekatan keagamaan, budaya dan kesejahteraan menuju masyarakat Papua yang aman, damai dan sejahtera. Salah satu kerawanan di perbatasan adalah perdagangan marijuana yang memperdayakan perempuan serta kriminalitas termasuk pemerkosaan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Panglima Cenderawasih ingin menjalin kerjasama dalam penanganan kekerasan terhadap kaum hawa. "Bahkan Pangdam menawarkan jika akan mengunjungi tempat tertentu yang sulit dijangkau dan siap memfasilitasi dengan menggunakan Helikopter," katanya.
Mengenai misi Komnas Perlindungan Perempuan, kata Teguh, terdiri dari beberapa fokus diantaranya adalah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
Kemudian, meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia serta mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Selanjutnya, mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan.
Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan dan memperkuat jaringan serta solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
"Serta menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan," katanya.
Pada acara nampak hadir para pejabat utama Kodam Cenderawasih, diantaranya Asintel, Danpomdam dan Kakumdam serta Pakor Kowad.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65/2005. [Antara]
"Anggota Komnas Perempuan yang datang dan diterima langsung oleh Pangdam Cenderawasih adalah Ibu Asriana, Ibu Saut Situmorang, Ibu Magdalena, Ibu Fin Saraga, Ibu Yosena dan Ibu Linda," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh PR di Jayapura, Papua, Kamis (28/5).
Pada momentum itu, Komnas Perlindungan Perempuan menyampaikan ingin membangun kerjasama untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan di Papua.
"Itulah komitmen bersama antara Pangdam XVII/Cenderawasih dengan Komnas perlindungan perempuan yang disampaikan dalam kegiatan audensi di Ruang Cycloops Makodam," katanya.
Sementara itu, kata Teguh, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menyampaikan bahwa setiap anggota TNI harus menjadikan rakyat sebagai saudara.
Pendekatan yang dilakukan TNI adalah pendekatan keagamaan, budaya dan kesejahteraan menuju masyarakat Papua yang aman, damai dan sejahtera. Salah satu kerawanan di perbatasan adalah perdagangan marijuana yang memperdayakan perempuan serta kriminalitas termasuk pemerkosaan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Panglima Cenderawasih ingin menjalin kerjasama dalam penanganan kekerasan terhadap kaum hawa. "Bahkan Pangdam menawarkan jika akan mengunjungi tempat tertentu yang sulit dijangkau dan siap memfasilitasi dengan menggunakan Helikopter," katanya.
Mengenai misi Komnas Perlindungan Perempuan, kata Teguh, terdiri dari beberapa fokus diantaranya adalah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
Kemudian, meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia serta mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Selanjutnya, mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan.
Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan dan memperkuat jaringan serta solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
"Serta menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan," katanya.
Pada acara nampak hadir para pejabat utama Kodam Cenderawasih, diantaranya Asintel, Danpomdam dan Kakumdam serta Pakor Kowad.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65/2005. [Antara]