Paska Pemukulan di Ruang Kebidanan, 20 Personil Brimob Amankan RSUD Jayapura
pada tanggal
Wednesday 24 June 2015
KOTA JAYAPURA - Situasi keamanan di RSUD Jayapura paska kasus pemukulan diruang Kebidanan RSUD Dok II Jayapura yang dilakukan oleh salah seorang keluarga pasien, menurut Direktur RSUD Dok II Jayapura, Yerry Msen mulai berangsur kondusif.
Yerry menjelaskan ada seorang pasien dengan diagnosa kematian janinnya.
“Jadi bayi itu sudah meninggal didalam perut ibunya, sehingga dia dibawa ke rumah sakit untuk dikeluarkan dan diselamatkan ibunya,”terangnya.
Kemudian keluarga pasien ingin melihat akan tetapi oleh petugas rumah sakit tidak diperbolehkan, karena didalam masih ada wanita pasien lainnya yang hendak melahirkan, sehingga yang bersangkutan dilarang masuk.
Akhirnya tanpa berpikir panjang, lantas dilakukan pemukulan kepada petugas medis diruang bersalin. Akibatnya selama dua hari para bidan tidak melakukan pelayanan medis kecuali darurat atau emergency.
“Kasus ini telah kami laporkan ke Polresta dan yang bersangkutan telah di Polresta, kemudian managemen merasa bahwa tidak ada perlindungan terhadap petugas saya,”katanya.
Lanjutnya, pada pertemuan beberapa hari lalu, pihaknya telah menetapkan petugas keamanan 20 orang dari Brimob Polda Papua. Enam orang dari Satpol PP ditambah dengan petugas lokal untuk mengamankan rumah sakit.
“Sekarang saya bisa katakan aman terkendali,”tegasnya.
Namun dirinya memberikan pesan kepada orang Papua yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Dok II Jayapura agar bisa menghormati petugasnya.
Sebab biar bagaimanapun juga RSUD Dok II adalah rumah sakit rujukan/terminal akhir dan tidak mungkin ke rumah sakit lainnya.
Diungkapkannya dengan kasus ini, dirinya menuturkan telah memecat semua petugas Satpam di RSUD Dok II Jayapura, kemudian dibubarkan untuk selanjutnya melakukan rekrutmen ulang. Agar betul –betul profesional.
“Direncanakan dalam kurun waktu satu bulan kedepannya, untuk keamanan kami masih menggunakan Brimob. Kalau sudah dipandang aman, maka petugas Brimob kami hentikan dan gunakan petugas yang kami rekrut,”tukasnya.
Pada kesempatan itu Yerry Msen menjelaskan dibanding SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Papua. Rumah sakit milik pemerintah ini mendapatkan anggaran yang cukup besar. Namun diakuinya saat ini masih ada keluhan dari jajarannya terkait kesejahteraan mereka.
“Saya telah membicarakan dengan pak Sekda Papua, supaya kita cari pola pembiayaan yang tepat. Artinya kalau memang ada pola insentif, kita akan berikan insentif. Tetapi pembiayaan hilang, supaya tidak menjadi beban pembiayaan. Jadi memang ini harus professional,”terangnya lagi.
Diterangkannya soal masalah keterlambatan seperti Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dan Uang Lauk Pauk (ULP) menurutnya memang wajar. Karena memang RSUD Jayapura adalah milik pemerintahan dan bukan swasta, dimana harus melakukan berbagai prosedur untuk mendapatkan dana.
“Artinya dari segi pembiayaan rumah sakit memang dasarnya besar,”akunya. [Antara]
Yerry menjelaskan ada seorang pasien dengan diagnosa kematian janinnya.
“Jadi bayi itu sudah meninggal didalam perut ibunya, sehingga dia dibawa ke rumah sakit untuk dikeluarkan dan diselamatkan ibunya,”terangnya.
Kemudian keluarga pasien ingin melihat akan tetapi oleh petugas rumah sakit tidak diperbolehkan, karena didalam masih ada wanita pasien lainnya yang hendak melahirkan, sehingga yang bersangkutan dilarang masuk.
Akhirnya tanpa berpikir panjang, lantas dilakukan pemukulan kepada petugas medis diruang bersalin. Akibatnya selama dua hari para bidan tidak melakukan pelayanan medis kecuali darurat atau emergency.
“Kasus ini telah kami laporkan ke Polresta dan yang bersangkutan telah di Polresta, kemudian managemen merasa bahwa tidak ada perlindungan terhadap petugas saya,”katanya.
Lanjutnya, pada pertemuan beberapa hari lalu, pihaknya telah menetapkan petugas keamanan 20 orang dari Brimob Polda Papua. Enam orang dari Satpol PP ditambah dengan petugas lokal untuk mengamankan rumah sakit.
“Sekarang saya bisa katakan aman terkendali,”tegasnya.
Namun dirinya memberikan pesan kepada orang Papua yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Dok II Jayapura agar bisa menghormati petugasnya.
Sebab biar bagaimanapun juga RSUD Dok II adalah rumah sakit rujukan/terminal akhir dan tidak mungkin ke rumah sakit lainnya.
Diungkapkannya dengan kasus ini, dirinya menuturkan telah memecat semua petugas Satpam di RSUD Dok II Jayapura, kemudian dibubarkan untuk selanjutnya melakukan rekrutmen ulang. Agar betul –betul profesional.
“Direncanakan dalam kurun waktu satu bulan kedepannya, untuk keamanan kami masih menggunakan Brimob. Kalau sudah dipandang aman, maka petugas Brimob kami hentikan dan gunakan petugas yang kami rekrut,”tukasnya.
Pada kesempatan itu Yerry Msen menjelaskan dibanding SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Papua. Rumah sakit milik pemerintah ini mendapatkan anggaran yang cukup besar. Namun diakuinya saat ini masih ada keluhan dari jajarannya terkait kesejahteraan mereka.
“Saya telah membicarakan dengan pak Sekda Papua, supaya kita cari pola pembiayaan yang tepat. Artinya kalau memang ada pola insentif, kita akan berikan insentif. Tetapi pembiayaan hilang, supaya tidak menjadi beban pembiayaan. Jadi memang ini harus professional,”terangnya lagi.
Diterangkannya soal masalah keterlambatan seperti Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dan Uang Lauk Pauk (ULP) menurutnya memang wajar. Karena memang RSUD Jayapura adalah milik pemerintahan dan bukan swasta, dimana harus melakukan berbagai prosedur untuk mendapatkan dana.
“Artinya dari segi pembiayaan rumah sakit memang dasarnya besar,”akunya. [Antara]