Pelantikan Yusak Hosio sebagai Wakil Bupati Maybrat Diusulkan di Kmurkek
pada tanggal
Sunday 14 June 2015
Dikatakan Gubernur Papua Barat, Abraham Octovianus Atururi siap melakukan pelantikan dengan segera, agar harapan agar Kabupaten Maybrat yang dibangun dengan berbagai bentuk sarana-prasarana menjadi lebih baik dari sebelumnya.
“Saya sudah melaporkan kepada bapak gubernur untuk persiapan pelantikan. Karena Maybrat merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat maupun provinsi sehingga untuk membangun kebersamaan, menyatukan perbedaan pendapat,” ujarnya pada Kamis (11/6).
Soal tempat pelantikan wabup Maybrat, Sroyer berharap pelantikan digelar di Kmurkek, Ibukota Kabupaten Maybrat. Hal ini telah dilakukan pihaknya dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga prosesi pelantikan wabup Maybrat disesuaikan dengan asas manfaat dan kebutuhan kebersamaan.
“Saya sarankan kepada pemerintah pusat maupun bapak gubernur supaya kalau bisa, wakil bupati dilantik di Kmurkek, ibukota Kabupaten Maybrat sehingga semua masyarakat hadir menyaksikan dan menyamakan persepsi untuk menyelesaikan konsep perbedaan pendapat,” terang Sroyer.
Untuk usulan agar pelantikan dilaksanakan di Kmurkek, secara lisan, pihaknya telah menemui Gubernur Papua Barat dan mengkonsultasikan hal tersebut.
Terkait soal kepastian kapan Hosio akan dilantik secara resmi sebagai wabup Maybrat mendampingi Karel Murafer, SH MH, Karo Pemerintahan Papua Barat menyatakan pihaknya tidak bisa memutuskan.
”Karena bupati yang punya hajat, lebih cepat lebih bagus. Saya tadi malam sudah komunikasi dengan pak bupati, kalau hal ini, bupati Maybrat yang menentukan waktunya,” ujar Sroyer.
Sementara itu, dari penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Maybrat tahun tahun 2015 yang ditetapkan akhir Desember lalu sebesar Rp 684 miliar lebih, prosentase terbersar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Anggota Banggar DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau mengatakan, dari total APBD Rp 684 miliar lebih tersebut terkesan belanja pegawai lebih besar dari belanja publik.
”Harusnya belanja publik lebih besar dari belanja pegawai, tapi fakta di Maybrat seperti itu,” tandasnya dengan menambahkan bahwa konflik ibukota, konflik jabatan dan konflik kepala daerah di Kabupaten Maybrat sampai saat ini gejolaknya masih dirasakan masyarakat. [RadarSorong]