Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Kontrol KPS di 12 Puskesmas Jayapura
pada tanggal
Sunday 7 June 2015
KOTA JAYAPURA - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengontrol pendistribusian Kartu Papua Sehat (KPS) di dua belas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kota Jayapura.
"Kami melakukan pengontrolan karena ada pengaduan yang kami terima dari warga bahwa sebagian Puskesmas yang belum memahami pengisian penomoran KPS," kata Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi UP2KP Paskalis Howay, di Jayapura.
Menurut dia, petunjuk teknis pengisian penomoran sudah didistribusikan ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan diharapkan sudah diserahkan kepada petugas Puskesmas agar mengisinya dan menyerahkannya kepada masyarakat.
Paskalis menuturkan, pengontrolan dilakukan di dua belas Puskesmas yang ada di Kota Jayapura, UP2KP baru mendatangi empat Puskesmas untuk mengecek sejauh mana pendistribusian dan penomoran kartu tersebut.
"Kami baru datangi empat Puskesmas yakni Puskesmas Tanjung Ria, di Jayapura Selatan, Puskesmas Abepantai, Puskesmas Koya dan Puskesmas Hedam, Abepura," ujarnya.
Ia menegaskan, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua harus memastikan KPS sudah sampai ke tangan warga dan nomor registrasinya sudah diisi.
"Dalam kitab suci sudah bilang (Alkitab) bahwa apa yang raja atau kaisar punya berikanlah kepada kaisar, apa yang masyarakat berikan kepada masyarakat," ujarnya.
"Yang sekarang ini kan masyarakat punya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan harus diberikan kepada masyarakat yaitu KPS," kata Paskalis.
Dia mengatakan, KPS merupakan sebuah instrumen yang sudah dibuat oleh Pemerintah Papua untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan terdekat.
"Kita sekarang ini lagi pusing karena ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KPS, pertanyaannya orang Papua mana yang dilayani, terus terang kita pergi ke Puskesmas tidak jelas untuk BPJS dan KIS, karena begini KPS juga ikut membantu," ujarnya.
Menurut dia, tidak semua orang Papua tahu membaca dan menulis untuk mengurus persyaratan BPJS yang begitu sulit dan memakan waktu lama.
"Apakah masyarakat sakit baru pergi urus JKN-nya, ini kan tidak mungkin, bisa mati (meninggal) karena lama mengurus persyaratan BPJS," ujarnya.
Paskalis menambahkan, secara tidak langsung KPS menolong dan membantu masyarakat, mereka (masyarakat) pegang kartunya sehingga dapat memudahkan ia untuk mengakses layanan kesehatan terdekat yaitu di Puskesmas dan kemudian memperoleh rujukan ke rumah sakit jika yang bersangkutan sakit parah. [Antara]
"Kami melakukan pengontrolan karena ada pengaduan yang kami terima dari warga bahwa sebagian Puskesmas yang belum memahami pengisian penomoran KPS," kata Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi UP2KP Paskalis Howay, di Jayapura.
Menurut dia, petunjuk teknis pengisian penomoran sudah didistribusikan ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan diharapkan sudah diserahkan kepada petugas Puskesmas agar mengisinya dan menyerahkannya kepada masyarakat.
Paskalis menuturkan, pengontrolan dilakukan di dua belas Puskesmas yang ada di Kota Jayapura, UP2KP baru mendatangi empat Puskesmas untuk mengecek sejauh mana pendistribusian dan penomoran kartu tersebut.
"Kami baru datangi empat Puskesmas yakni Puskesmas Tanjung Ria, di Jayapura Selatan, Puskesmas Abepantai, Puskesmas Koya dan Puskesmas Hedam, Abepura," ujarnya.
Ia menegaskan, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua harus memastikan KPS sudah sampai ke tangan warga dan nomor registrasinya sudah diisi.
"Dalam kitab suci sudah bilang (Alkitab) bahwa apa yang raja atau kaisar punya berikanlah kepada kaisar, apa yang masyarakat berikan kepada masyarakat," ujarnya.
"Yang sekarang ini kan masyarakat punya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan harus diberikan kepada masyarakat yaitu KPS," kata Paskalis.
Dia mengatakan, KPS merupakan sebuah instrumen yang sudah dibuat oleh Pemerintah Papua untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan terdekat.
"Kita sekarang ini lagi pusing karena ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KPS, pertanyaannya orang Papua mana yang dilayani, terus terang kita pergi ke Puskesmas tidak jelas untuk BPJS dan KIS, karena begini KPS juga ikut membantu," ujarnya.
Menurut dia, tidak semua orang Papua tahu membaca dan menulis untuk mengurus persyaratan BPJS yang begitu sulit dan memakan waktu lama.
"Apakah masyarakat sakit baru pergi urus JKN-nya, ini kan tidak mungkin, bisa mati (meninggal) karena lama mengurus persyaratan BPJS," ujarnya.
Paskalis menambahkan, secara tidak langsung KPS menolong dan membantu masyarakat, mereka (masyarakat) pegang kartunya sehingga dapat memudahkan ia untuk mengakses layanan kesehatan terdekat yaitu di Puskesmas dan kemudian memperoleh rujukan ke rumah sakit jika yang bersangkutan sakit parah. [Antara]