Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Sosialisasikan Juknis Pedoman Pemanfaatan Dana Desa
pada tanggal
Friday 3 July 2015
KOTA JAYAPURA - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kota Jayapura, Daniel Mano segera mensosialisasi petunjuk teknis(juknis) pedoman pemanfaatan dana desa 14 kampung, menyusul adanya kepastian transfer dana desa dari APBN di kas daerah.
“Tim asistensi bentukan Pemerintah Kota Jayapura, akan memberikan petunjuk teknis kepada aparat pemerintahan kampung sebagai pengguna. Juga akan memberikan pedoman pemanfaatan secara menyeluruh dana desa di kampung masing-masing,” kata Daniel kepada Jubi di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015).
Untuk pelaksanaannya, kata dia, bahwa BPMPK akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan. Selain itu, para pedamping yang telah direkrut dan dibiayai oleh Provinsi Papua, akan membantu para aparat kampung mengelola dana desa itu sesuai dengan aturan yang ada.
“Kami akan berupaya dengan waktu dekat ini, untuk terus mendampingi dimana mereka yang telah memiliki Anggaran Belanja Kampung segera dibagi untuk mempermudah dan pemanfaatannya. BPMK berfungsi bagian administrasinya saja, sebab laporannya akan langsung ke pusat dalam hal ini Keuangan dan Kementerian Desa,”ucapnya.
Sebelumnya Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengatakan, akan ada pencairan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp 2.224.384.000,- untuk 14 kampung di Kota Jayapura.
“Setelah dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, baru bisa pencairan dana tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga 20 persen,” kata Mano kala itu.
“Diharapkan sebelum tanggal 7 Juli 2015 dana kampung ini dapat masuk ke rekening desa atau kampung-kampung,” ucap dia lagi. [Antara]
“Tim asistensi bentukan Pemerintah Kota Jayapura, akan memberikan petunjuk teknis kepada aparat pemerintahan kampung sebagai pengguna. Juga akan memberikan pedoman pemanfaatan secara menyeluruh dana desa di kampung masing-masing,” kata Daniel kepada Jubi di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015).
Untuk pelaksanaannya, kata dia, bahwa BPMPK akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan. Selain itu, para pedamping yang telah direkrut dan dibiayai oleh Provinsi Papua, akan membantu para aparat kampung mengelola dana desa itu sesuai dengan aturan yang ada.
“Kami akan berupaya dengan waktu dekat ini, untuk terus mendampingi dimana mereka yang telah memiliki Anggaran Belanja Kampung segera dibagi untuk mempermudah dan pemanfaatannya. BPMK berfungsi bagian administrasinya saja, sebab laporannya akan langsung ke pusat dalam hal ini Keuangan dan Kementerian Desa,”ucapnya.
Sebelumnya Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengatakan, akan ada pencairan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp 2.224.384.000,- untuk 14 kampung di Kota Jayapura.
“Setelah dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, baru bisa pencairan dana tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga 20 persen,” kata Mano kala itu.
“Diharapkan sebelum tanggal 7 Juli 2015 dana kampung ini dapat masuk ke rekening desa atau kampung-kampung,” ucap dia lagi. [Antara]