DPRD Nilai Bank Papua Banyak Lakukan Pencitraan
pada tanggal
Saturday 18 July 2015
"Selama ini Bank Papua lebih menonjolkan berbagai kegiatannya, padahal banyak keluhan yang masuk kepada kami bahwa sulitnya mendapatkan kredit di bank tersebut," katanya di Kota Jayapura, Papua, Jumat.
Keluhan yang datang itu, kata Wonda, lebih banyak datang dari mama-mama pedagang asli Papua yang ingin mengembangkan usaha kecil mereka yang rata-rata hanya untuk memutar ekonomi keluarga agar tetap hidup.
"Seharusnya kehadiran Bank Papua itu untuk memberikan kemajuan ekonomi warga, melayani dan mempermudah bukan memperkaya diri," katanya.
Menurut wonda, Bank Papua lebih banyak memamerkan berbagai kegiatannya sementara harapan besar untuk mendorong agar masyarakat Papua, bisa bangkit dan mandiri dalam berdagang terkesan tidak terlihat.
"Bank Papua tak berpihak kepada orang asli Papua. Bank Papua hanya pamer kegiatannya. Sementara, bukan itu ukan itu yang diharapkan," katanya.
wonda juga mengemukakan bahwa banyak catatan penting dari para pemegang saham terkait kinerja Bank Papua, yang belakangan ini banyak disorot karena adanya sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan.
"Harapannya Bank Papua segara buat perubahan yang signifikan, terutama memajukan masyarakat Papua. Karena selama ini, yang kami tahu, Bank Papua lebih banyak berikan kredit di luar daerah, sehingga hal itu menimbulkan persoalan, yakni kredit macet," katanya.
Wonda menyarankan dalam menjalankan bisnis, Bank Papua tidak perlu membuka cabang di luar Papua, tetapi mengutamakan penguatan didalam daerah sehingga perputaran ekonomi dengan harapan memajukan orang Papua lebih nyata.
"Saya kira jajaran diatas Bank Papua (direksi) sudah berusaha, mungkin dikalangan bawah yang belum bisa menterjemahkan kebijakan yang dibuat. Apa lagi orang-orang yang kerja di dalam bank itu, pasti sudah tahu mekanismenya seperti apa," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengagendakan investigasi guna mengetahui secara jelas penyebab kredit macet PT Bank Papua yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Kami mencurigai adanya permainan orang dalam, karena menurut laporan kredit macet banyak terjadi justru di luar Papua yakni di Jakarta sebanyak Rp2 triliun," kata Lukas, di Jayapura, Rabu (1/7).
Menurut dia, pihaknya mendapatkan laporan bahwa Bank Papua tidak memiliki deviden bahkan mengalami kredit macet sebesar delapan persen dan angka itu sudah lewat dari ketentuan biasanya.
"Berdasarkan laporan kredit diberikan tanpa memenuhi syarat, bahkan ada yang jaminannya hanya 50 persen padahal ketentuannya jaminan harus 120 persen," ujarnya. [Antara]